1. Home
  2. IKK
...

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menu IKK merupakan modul yang dapat menghasilkan format dan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan IKK. Dalam proses penyusunan IKK dibutuhkan data-data capaian yang bisa merepresentasikan kinerja OPD saat ini. Landasan tersebut yang mendasari Bidang Perencanaan dalam mengawal proses pembangunan daerah, sehingga dapat diketahui secara real time kondisi Demak terkini dan menjadi acuan dalam menyusun IKK tahun berikutnya.

IKK

Tahun
Reset
No Urusan Nama Variabel Definisi Operasional Kelompok Nilai 2017 Keterangan 2017
1 KESEHATAN Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%) (Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten) x 100% Outcome
2 KESEHATAN Persentase Penderita Diabetes Mellitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) (Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar / Jumlah penderita DM di kabupaten) x 100% Outcome
3 KESEHATAN Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) (Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai / Jumlah Penderita Hipertensi Di Kabupaten) x 100% Outcome
4 TRANSMIGRASI Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya - Output
5 TRANSMIGRASI Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya - Output
6 TRANSMIGRASI Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya - Output
7 PERINDUSTRIAN Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kab/kota Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di kab/kota di SIINas Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kab/kota Output
8 PERINDUSTRIAN Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk Output
9 PERINDUSTRIAN Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk Output
10 PERINDUSTRIAN Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda (RIPIN) - Output
11 PERINDUSTRIAN Persentase jumlah penetapan izin usahakawasanindustri(IUKI)danizin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerahkab/kota (Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota) Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk Output
12 PERDAGANGAN Persentase kesesuaian Barang Dalam Kemasan Tertutup yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan Output
13 PERDAGANGAN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (UUTP) JumlahUTTPbertandaterasahyang berlaku pada tahunberjalan JumlahpotensiUTTPyangwajibditera dan tera ulangdi wilayah Kab kab/kota Output
14 PERDAGANGAN Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di kab/kota (Persentase kinerja realisasi pupuk) X = a/(b x c) x 100% X=Persentasejumlahpupukyang disalurkana=Jumlahpupukyang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kab/kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Output
15 PERDAGANGAN Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi Jumlahkonsumendanpelakuusahayang teredukasi Output
16 PERDAGANGAN Jumlah penanganan pengaduan konsumen Jumlah penanganan pengaduan konsumen Output
17 PERDAGANGAN Persentase koefisien variasi harga antar waktu Jumlah total Komoditi yang disurvey n Total Komoditi yang disurvey Output
18 PERDAGANGAN Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) Output
19 PERDAGANGAN Persentase penerbitan Surat Keterangan Asal yang tepat waktu Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam Jumlah permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar Output
20 PERDAGANGAN Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan danpelabelanbahanberbayaditingkat daerahKab/kab/kota *) Pengujian ada/tidaknya kandungan bahan berbahaya Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kab/kota Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer Output
21 PERDAGANGAN c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri Output
22 PERDAGANGAN b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Output
23 PERDAGANGAN a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan ataubenar Jumlahpermohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri Output
24 PERDAGANGAN Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang tepat waktu Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang tepat waktu Output
25 PERDAGANGAN Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG Jumlah penerbitan TDG JumlahgudangyangadadiKabkab/kota Output
26 PERDAGANGAN Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusatperbelanjaan b. Tokoswalayan Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja & Jumlah permohonan penerbitan TDG Output
27 ESDM Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kab/kota Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kab/kota Output
28 PERTANIAN Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten/kab/kota Jumlah usulan yang difasilitasi Jumlah usulan usaha pertanian Output
29 PERTANIAN Persentase Prasarana pertanian yang digunakan Jumlah prasarana yang aktif digunakan Jumlah prasarana yang dibangun Output
30 PERTANIAN Penerbitan izin usaha pertanian Penerbitan izin usaha pertanian Output
31 PERTANIAN Prasaran pertanian yang digunakan Prasaran pertanian yang digunakan Output
32 PERTANIAN Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan (Produktivitas pertanian per hektar per tahun) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan Output
33 PARIWISATA Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat Output
34 PARIWISATA Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan Output
35 PARIWISATA Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi Jumlah tenaga kerja pariwisata Output
36 PARIWISATA Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata didalam negeri Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata didalam negeri Output
37 PARIWISATA Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Output
38 PARIWISATA Jumlahpromosieventdaerahyang terlaksanadi dalamnegeri Jumlahpromosieventdaerahyang terlaksanadi dalamnegeri Output
39 PARIWISATA Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Output
40 PARIWISATA Jumlahtandadaftarusahapariwisata per subjenis usaha di kab/kota Jumlahtandadaftarusahapariwisataper sub jenis usaha dikab/kota Output
41 PARIWISATA Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar,fasilitasumum,danfasilitas pariwisata Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Output
42 PARIWISATA Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan) Jumlah entitas pengelolaan destinasi Output
43 KELAUTAN PERIKANAN Jumlahbenihbudidayaairtawardan air payau yang diproduksi Jumlahbenihbudidayaairtawardanair payau yang diproduksi Output
44 KELAUTAN PERIKANAN Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) Output
45 KELAUTAN PERIKANAN Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kab/kota/ kab/kota yang diterbitkan Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kab/kota/ kab/kota yang diterbitkan Output
46 KELAUTAN PERIKANAN Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional JumlahseluruhTPIyangadadiwilayah kab/kota Output
47 KELAUTAN PERIKANAN Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) -(Total Produksi Perikanan ) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Output
48 KEARSIPAN Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK Output
49 KEARSIPAN Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK Output
50 KEARSIPAN Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK Output
51 KEARSIPAN Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK di kab/kota Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK di kab/kota Output
52 KEARSIPAN Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK Output
53 KEARSIPAN Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK Output
54 KEARSIPAN Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlahseluruharsipdinamisdanarsip statis pemerintahankab/kota Output
55 KEARSIPAN Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlaharsipstatisyangtelahdibuatkan sarana bantutemu balik Jumlah seluruh arsip Statis Output
56 KEARSIPAN Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlaharsipinaktifyangtelahdibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip inaktif Output
57 KEARSIPAN Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif Output
58 PERPUSTAKAAN Jumlahkoleksibudayaetnisnusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya(item) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Output
59 PERPUSTAKAAN Jumlahnaskahkunoyangdialihaksara dandialih bahasa Jumlahnaskahkunoyangdialihaksara dandialih bahasa Output
60 PERPUSTAKAAN Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya Output
61 PERPUSTAKAAN Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Output
62 PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlahperpustakaandariberbagaijenis yang terdapatdi wilayahnya Output
63 PERPUSTAKAAN Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) Output
64 PERPUSTAKAAN Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat Jumlah kunjungan perpustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah penduduk di wilayahnya Output
65 PERPUSTAKAAN Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat) Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) Output
66 KEBUDAYAAN Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Output
67 KEBUDAYAAN Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Output
68 KEBUDAYAAN Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlahsaranadanprasarana(CB+ Museum) Output
69 KEBUDAYAAN Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) Output
70 KEBUDAYAAN Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Jumlah ahli CB yang disertifikasi Output
71 KEBUDAYAAN Pembentukan tim ahli cagar budaya kab/kota Jumlah pembentukan tim ahli CB Output
72 KEBUDAYAAN Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya JumlahtimpendaftaranCByangdibentuk Output
73 KEBUDAYAAN Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. JumlahtimpendaftaranCByangdibentuk Output
74 KEBUDAYAAN Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum 1) Jumlah pengunjung museum, 2) Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan museum Output
75 KEBUDAYAAN Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) Output
76 KEBUDAYAAN Pemanfaatancagarbudayakab/kota (dalamhalagama,sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, danpariwisata) Jumlah CB dimanfaatkan Output
77 KEBUDAYAAN Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi), JumlahCB(diteliti+direvitalisasi+ diadaptasi) Output
78 KEBUDAYAAN Layanan perizinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data JumlahCBdiberikanizinkeluar Kabupaten/Kota Output
79 KEBUDAYAAN Perlindungancagarbudayakab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan danpemugaran) Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar Output
80 KEBUDAYAAN Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan Output
81 KEBUDAYAAN Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola Output
82 KEBUDAYAAN Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) Jumlah objek dimanfaatkan Output
83 KEBUDAYAAN Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) JumlahobjekPK(disebarluaskan+dikaji + dikayakan keberagamannya) Output
84 KEBUDAYAAN Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Terlestarikannya Cagar Budaya) JumlahobjekPKyang(diinventaris+ diamankan + dipelihara + diselamatkan +dipublikasikan) Output
85 PERSANDIAN Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS Output
86 PERSANDIAN Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah JumlahSEatauasetinformasiyangtelah diauditdenganresikokategorirendah Jumlah SE yang ada Output
87 PERSANDIAN Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian Jumlah SE yang ada Output
88 PERSANDIAN Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan (Tingkat keamanan informasi pemerintah) Jumlah kegiatan strategis teramankan Jumlah kegiatan strategis yang ada Output
89 STATISTIK Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral Jumlah metadata indikator statistik sektoral jumlah indikator statistik sektoral Output
90 STATISTIK Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral Jumlah kegiatan statistik sektoral Output
91 STATISTIK Jumlah kompilasi statistik sektoralyangmendapatrekomendasi dr BPS Jumlah kompilasi statistik sektoral yangmendapatrekomendasidrBPS Output
92 STATISTIK Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS Output
93 STATISTIK Jumlahkompilasistatistiksektoralyang dilakukan Jumlahkompilasistatistiksektoralyang dilakukan Output
94 STATISTIK Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Output
95 STATISTIK Tersedianya buku profil daerah (ersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) Tersedianya buku profil daerah Output
96 PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi Output
97 PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlahpelatiholahragayangmemiliki kompetensi di satuan2pendidikan (Peningkatan Prestasi Olahraga) Jumlahpelatiholahragayangmemiliki kompetensi di satuan2pendidikan Output
98 PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi Output
99 PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan (Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan Output
100 PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlahpemudayangmendapatbantuan kewirausahaan (Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan Output
101 PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan (Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan) Jumlahpemudayangmendapatpelatihan kewirausahaan Output
102 KESEHATAN Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%) (Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan / Jumlah Orang Warga Negara Usia 60 Tahun Di Kabupaten) x 100% Outcome
103 KESEHATAN Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%) (Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun di Kabupaten) x 100% Outcome
104 KESEHATAN Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) (Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten) x 100% Outcome
105 KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%) (Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Balita Di Kabupaten) x 100% Outcome
106 KESEHATAN Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Bayi Baru Lahir Di Kabupaten) x 100% Outcome
107 KESEHATAN Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%) (Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan / Jumlah Ibu Bersalin Di Kabupaten) x 100% Outcome
108 PENANAMAN MODAL Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kab/kota kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kab/kota kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota Output
109 PENANAMAN MODAL Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Output
110 PENANAMAN MODAL Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota serta kab/kota Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota serta kab/kota Output
111 PENANAMAN MODAL Laporan realisasi penanaman modal Laporan realisasi penanaman modal Output
112 KESEHATAN Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan / Jumlah Ibu Hamil Di Kabupaten) x 100% Outcome
113 PENANAMAN MODAL Penerbitanperizinandannonperizinan penanaman modal Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal Output
114 PENANAMAN MODAL Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal Output
115 KESEHATAN Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi (%) (Jumlah RS Rujukan Kabupaten Yang Terakreditasi Minimal Tingkat Utama / Jumlah RS Kabupaten) x 100% Outcome
116 PENANAMAN MODAL Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Output
117 PENANAMAN MODAL Kegiatan pameran penanaman modal Kegiatan pameran penanaman modal Output
118 PENANAMAN MODAL Kegiatanseminarbisnis,forum,oneon onemeeting Kegiatanseminarbisnis,forum,oneon onemeeting Output
119 KESEHATAN Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%) (Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Di Kabupaten / Jumlah Penduduk Kabupaten) x 100% Outcome
120 PENANAMAN MODAL Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Laporanevaluasipelaksanaanpemberian fasilitas/insentif penanamanmodal Output
121 PENANAMAN MODAL Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Output
122 PENDIDIKAN Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%) (Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Pendidikan Kesetaraan / Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Pada Kabupaten Yang Bersangkutan) x 100% Outcome
123 PENANAMAN MODAL PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota ( Persentase peningkatan investasi di kab/kota) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota Output
124 KOPERASI DAN UKM Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan Jumlah usaha mikro yang ada Output
125 PENDIDIKAN Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%) (Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun Pada Kabupaten Yang Bersangkutan) x 100% Outcome
126 KOPERASI DAN UKM Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlahusahamikroyangdiberikan dukunganfasilitasi pelatihan Jumlah usaha mikro yang ada Output
127 KOPERASI DAN UKM Persentase jumlah usaha mikro yang dberikandukunganfasilitasipemasaran Jumlahusahamikroyangdiberikan dukunganfasilitasi pemasaran Jumlahusahamikroyangbelum mendapatkan dukungan pemasaran Output
128 PENDIDIKAN Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (%) (Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Sekolah Dasar / Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Pada Kabupaten Yang Bersangkutan) x 100% Outcome
129 KOPERASI DAN UKM Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Jumlahusahamikroyangdiberikan dukunganfasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jumlahusahamikroyangbelummemiliki standar dansertifikasi produk Output
130 KOPERASI DAN UKM Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang ada Output
131 KOPERASI DAN UKM Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Jumlah usaha mikro yang diinput@ke dalam sistem data online (ODS) Jumlah usaha mikro yang ada Output
132 KOPERASI DAN UKM Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha) Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jumlah wirausaha yang ada Output
133 PENDIDIKAN Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%) (Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Satuan PAUD / Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Pada Kabupaten Yang Bersangkutan) x 100% Outcome
134 KOPERASI DAN UKM Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah koperasi yang ada Output
135 KOPERASI DAN UKM Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah koperasi yang ada Output
136 KOPERASI DAN UKM Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran Jumlah koperasi yang ada Output
137 KOPERASI DAN UKM Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi yang ada Output
138 KOPERASI DAN UKM Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Jumlahkoperasiyangtelahditerbitkan sertifikatNomorIndukKoperasinya Jumlah koperasi yang ada Output
139 KOPERASI DAN UKM Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi yang ada Output
140 KOPERASI DAN UKM Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada Output
141 KOPERASI DAN UKM Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada Output
142 KOPERASI DAN UKM Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada Output
143 KOPERASI DAN UKM Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada Output
144 KOPERASI DAN UKM Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi yang ada Output
145 KOPERASI DAN UKM Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudankantorkasusahasimpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkab/kota Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Output
146 KOPERASI DAN UKM Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (Meningkatnya Koperasi yang berkualitas) Jumlah penerbitan izin usaha simpanpinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam Output
147 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan DiseminasidanlayananInformasiPublik yangdilaksanakansesuaidenganStrategi Komunikasi (STRAKOM)danSOP Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik Output
148 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota Output
149 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kab/kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah kab/kota Output
150 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government Output
151 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PersentaseASNpengelolaTIKyang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan DinasKominfo Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawahpengelolaandinaskominfo Jumlah ASN Pengelola TIK Output
152 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah Output
153 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah Output
154 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai Jumlah perangkat daerah Output
155 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat Jumlah perangkat daerah Output
156 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah Output
157 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistempenghubunglayananpemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi Output
158 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlahsistemelektronikyangterdaftar sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik Output
159 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layananadministrasipemerintahanyang memanfaatkan sertifikatelektronik Jumlah layanan Output
160 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik LayananSPBE(layananpublikdan layananadministrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan Output
161 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah Perangkat Daerah Output
162 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentaseperangkatdaerahyang memilikiportaldansituswebyang sesuaistandar Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Jumlah Perangkat Daerah Output
163 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi PenyelenggaraNegara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ten Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkandomaindansubdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM KominfoNo.5/2015) Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Output
164 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Output
165 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentaseperangkatdaerahyang menggunakanaksesinternetyang berkualitasyangdisediakanDinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo Jumlah Perangkat Daerah Output
166 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah Output
167 PERHUBUNGAN Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota atau (V/C Ratio di Jalan Kab./Kota) Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota Output
168 PERHUBUNGAN Persentasepelaksanaanmanajemendan rekayasalalulintasuntukjaringanjalan kab/kotaatau Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota Output
169 PERHUBUNGAN Penetapan tarif angkutan orang antar kab/kota dalam Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan Jumlah lintas penyeberangan dalam kab/kota atau kab/kota Output
170 PERHUBUNGAN Terlaksananya pelayanan uji berkala Jumlah kendaraan yang diuji per tahun & Jumlah kendaraan wajib uji Output
171 PERHUBUNGAN Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C (Rasio konektivitas kab/kota) Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraanterminalangkutanjalan Output
172 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) - (unmet need) jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI & Jumlah Keluarga PBI Output
173 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase kesertaan KB di wilayah kab/kota dengan kesertaan rendah (unmet need) Jumlah Kec. yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kab/kota & Jumlah Kecamatan Output
174 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern) jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern) jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan Output
175 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif (PPKM) Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dam KIE) Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) Output
176 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persentase pemakaian kontrasepsi Modern) Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS Output
177 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP (Presentase pemakaian kontrasepsi Modern) JumlahfaskesyangsiapmelayaniKB MKJP Jumlah faskes Output
178 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (TFR) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK Output
179 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) -(TFR) Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesanprogramKKBPKadvokasidanKIE Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE Output
180 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (TFR) ASFRi = × □ ASFRadalahangkakelahirandi kelompok usia15-19tahun Output
181 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (TFR) Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dala mkelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia. Output
182 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan (TFR) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan Output
183 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan Output
184 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (Persentase Pengentasan Desa Tertinggal) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Output
185 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya (Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri) Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya Output
186 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Output
187 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (Persentase Pengentasan Desa Tertinggal) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan Output
188 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (Persentase Pengentasan Desa Tertinggal) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Output
189 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya (Persentase Pengentasan Desa Tertinggal) Jumlahdesayangmelakukankerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlahdesayangmelakukankerjasama antar desa tahunsebelumnya Output
190 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antardesa (Persentase Pengentasan Desa Tertinggal) Jumlahdesayangterfasilitasidalam kerja sama antardesa Output
191 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyajian data kependudukan Jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota kab/kota dalam satu tahun & 2 tahun Output
192 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penerbitan akta kematian Jumlah akta kematian yang diterbitkan & Peristiwa kematian yang diterbitkan Output
193 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penerbitan akta perceraian Jumlah akta Percerian yang diterbitkan & Peristiwa Perceraian yang diterbitkan Output
194 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penerbitan akta perkawinan (Perekaman KTP Elektronik) Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan & Peristiwa perkawinan yang diterbitkan Output
195 LINGKUNGAN HIDUP Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab/kota yang ditangani Pengaduan masyarakat yang ditangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi Output
196 LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana & target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat Output
197 LINGKUNGAN HIDUP Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan & Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada Output
198 LINGKUNGAN HIDUP Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kab/kota dalam 1 kab/kota Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda Jumlah usulan MHA Output
199 LINGKUNGAN HIDUP Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota Jumlah PPLHD yang ada Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota Output
200 LINGKUNGAN HIDUP Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (Ketaatan Penanggung Jawab Usaha) Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yangditerbitkanolehPemerintahDaerah Kab/kab/kota & jumlah usulan permohonan yang teregestrasi Output
201 LINGKUNGAN HIDUP Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab (Pengelolaan Sampah) 1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Output
202 LINGKUNGAN HIDUP Hasil Perhitungan kab/kota terhadap : a) Indeks Kualitas Air,(IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)-(IKLH) "IKA*30%+IKU*30%+IKL*40%" Output
203 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HIV) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HIV) Output
204 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV) Output
205 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (TBC) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (TBC) Output
206 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC) Output
207 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (ODGJ berat) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (ODGJ berat) Output
208 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ berat) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ berat) Output
209 PERTANAHAN Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kab/kota Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik & Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1tahun Output
210 PERTANAHAN Dokumen Izin membuka tanah Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun Output
211 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Diabetes Melitus) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Diabetes Melitus) Output
212 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Diabetes Melitus) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Diabetes Melitus) Output
213 PERTANAHAN SK Bupati/Wali kab/kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee Jumlahluastanahyangtelahditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek Output
214 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi) Output
215 PERTANAHAN SK Bupati/Wali kab/kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek Jumlah luast anah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee & Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek Output
216 PERTANAHAN SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikab/kota (Persentase pemanfaatan tanah ) Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya & Jumlahpermohonanizinlokasidalam1 tahun Output
217 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (hipertensi) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (hipertensi) Output
218 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (warga negara usia 60 tahun keatas) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (warga negara usia 60 tahun keatas) Output
219 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (warga negara usia 60 tahun ke atas) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (warga negara usia 60 tahun ke atas) Output
220 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (warga negara usia 15-59 tahun) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (warga negara usia 15-59 tahun) Output
221 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (usia 15 - 59 tahun) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (usia 15 - 59 tahun) Output
222 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar (anak usia pendidikan dasar) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar (anak usia pendidikan dasar) Output
223 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (anak usia pendidikan dasar) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (anak usia pendidikan dasar) Output
224 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar (balita) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar (balita) Output
225 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (balita) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (balita) Output
226 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar (bayi baru lahir) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar (bayi baru lahir) Output
227 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (bayi baru lahir) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (bayi baru lahir) Output
228 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (ibu bersalin) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (ibu bersalin) Output
229 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ibu bersalin) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ibu bersalin) Output
230 KESEHATAN Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil) Output
231 KESEHATAN Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ibu hamil) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ibu hamil) Output
232 KESEHATAN Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya Output
233 KESEHATAN Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar Output
234 PANGAN Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar Output
235 PANGAN Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan Output
236 PANGAN Tertanganinya kerawanan pangan Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan Output
237 PANGAN Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan Output
238 PANGAN Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat Output
239 PANGAN Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal Ada/tidak regulasi harga minimum daerah Output
240 PANGAN Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya Output
241 PANGAN Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya Output
242 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan Output
243 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi Output
244 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Output
245 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuanyangmendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintahkab/kota Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuanyangmendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintahkab/kota Output
246 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan Output
247 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih Output
248 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan Jumlahorganisasikemasyarakatanyang bergerakdlmbidangperempuantingkat kab/kotayangmendapatkanpelatihan Output
249 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kab/kota (APBD kab/kota) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kab/kota (APBD kab/kota) Output
250 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan Output
251 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase korban kekerasan anak yang terlayani -Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani -jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab/kota Output
252 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal Output
253 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIEpencegahan kekerasan terhadap anak Output
254 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota Output
255 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerahkab/kotayangtelahdilatihPUG Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerahkab/kotayangtelahdilatihPUG Output
256 TENAGA KERJA Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan -∑LTSA yang terbentuk -Jumlah daerah kantong PMI/TKI Output
257 TENAGA KERJA Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna -∑ PMIatau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan -∑ PMI/TKI purna dan keluarganya Output
258 TENAGA KERJA Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan -∑PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja -∑PMI/TKI Output
259 TENAGA KERJA Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi -∑fasilitasi PMI yang dipulangkan -∑PMI yang pulang Output
260 TENAGA KERJA Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata Output
261 TENAGA KERJA Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi Output
262 TENAGA KERJA Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) Output
263 TENAGA KERJA Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kab/kota Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kab/kota Output
264 TENAGA KERJA Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal Output
265 TENAGA KERJA Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Output
266 TENAGA KERJA Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota Output
267 TENAGA KERJA Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Output
268 TENAGA KERJA Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kab/kota Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kab/kota Output
269 TENAGA KERJA Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Output
270 TENAGA KERJA Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator -Jumlah Perjanjian Bersama (6+ 4 termasuk Anjuran ) -Jumlah kasus perselisihan Output
271 TENAGA KERJA Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan Output
272 TENAGA KERJA Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit Output
273 TENAGA KERJA Jumlah perselisihan PHK Jumlah perselisihan PHK Output
274 TENAGA KERJA Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan Output
275 TENAGA KERJA Jumlah perselisihan hak Jumlah perselisihan hak Output
276 TENAGA KERJA Jumlah perselisihan kepentingan Jumlah perselisihan kepentingan Output
277 TENAGA KERJA Jumlah penutupan perusahaan Jumlah penutupan perusahaan Output
278 TENAGA KERJA Jumlah mogok kerja Jumlah mogok kerja Output
279 TENAGA KERJA Persentase jumlah perusahaan yang berselisih -Jumlah perusahaan yang berselisih -Jumlah perusahaan pada tahun 2020 Output
280 TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan -Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan -Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor Output
281 TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah -Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah -Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB) Output
282 TENAGA KERJA Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar Perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan Output
283 TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB -Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 -Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh Output
284 TENAGA KERJA Data tingkat produktivitas total Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja). Output
285 TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas -Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020 -jumlah perusahaan pada tahun 2020 Output
286 TENAGA KERJA Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) Output
287 TENAGA KERJA Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang terlatih -∑CPMI dilatih -∑CPMI terdaftar Output
288 TENAGA KERJA Lulusan bersertifikat kompetensi -Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi -Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2020 Output
289 TENAGA KERJA Persentase penyerapan lulusan -Jumlahlulusanyangbekerjapadatahun 2020 -jumlah lulusan pada tahun 2020 Output
290 TENAGA KERJA Persentase penyerapan lulusan -Jumlahlulusanyangbekerjapadatahun 2020 -jumlah lulusan pada tahun 2020 Output
291 TENAGA KERJA Persentase lulusan bersertifikat pelatihan -Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan -Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020 Output
292 TENAGA KERJA Jumah penganggur yang dilatih Jumah penganggur yang dilatih Output
293 TENAGA KERJA PersentaseLPKyangmemilikiperizinan -Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020 -jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020 Output
294 TENAGA KERJA Persentase LPK yang terakreditasi -Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020 -jumlah seluruh LPK pada tahun 2020 Output
295 TENAGA KERJA Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan -Jumlah instruktur pada tahun 2020 -jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020 Output
296 TENAGA KERJA Persentase instruktur bersertifikat kompetensi -Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2020 -jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2020 Output
297 TENAGA KERJA Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster -Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2020 -keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020 Output
298 TENAGA KERJA Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja Output
299 TENAGA KERJA Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja Output
300 TENAGA KERJA Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota Output
301 SOSIAL Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosialdan/ataurelawansosialyang tersedia Jumlah pekerja sosial professional/tenagakesejahteraansosial dan/atau relawan sosialyang tersedia Output
302 SOSIAL Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial Output
303 SOSIAL Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan Output
304 SOSIAL Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki Output
305 SOSIAL Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang Output
306 SOSIAL Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan Output
307 SOSIAL Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Jumlah anak terlantar di dalam panti yangmendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Output
308 SOSIAL Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Output
309 SOSIAL Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Output
310 SOSIAL Jumlahanakterlantaryangdifasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalampanti Jumlahanakterlantaryangdifasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalampanti Output
311 SOSIAL Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari- hari yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari- hari yang dilaksanakan di dalam panti Output
312 SOSIAL Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti Output
313 SOSIAL Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraansosial yang disediakan di dalam panti Output
314 SOSIAL Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti Output
315 SOSIAL Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti Output
316 SOSIAL Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti Output
317 SOSIAL Jumlah perbekalan Kesehatan (obat- obatan) yang disediakan di dalam panti Jumlah perbekalan Kesehatan (obat- obatan) yang disediakan di dalam panti Output
318 SOSIAL Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti Output
319 SOSIAL Jumlahasramayangtersediadan mudah diakses(Panti) Jumlahasramayangtersediadanmudah diakses(Panti) Output
320 SOSIAL Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam pantI Output
321 SOSIAL Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi Output
322 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran Output
323 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusankebakaran Output
324 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah aparatur pemadam kebakaran yangmemenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur PemadamKebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yangmemenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Output
325 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlahdanjenissaranaprasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Jumlahdanjenissaranaprasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Output
326 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasaranapenyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa Output
327 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan Output
328 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan Output
329 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan dikab/kota Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan dikab/kota Output
330 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana -Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi -Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana Output
331 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana -Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana -Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat Output
332 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana -Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana -Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana Output
333 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB -Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB -Jumlah seluruh penetapan status KLB Output
334 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan -Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan -Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana Output
335 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana -Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops -Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana Output
336 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase warga negara yang ikut pelatihan -Jumlah warga negara yang ikut pelatihan -Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana Output
337 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan -Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan -Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan Output
338 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal -Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun -Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah Output
339 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun JumlahsatudokumenRPByanglengkap dan sudahdisahkan Output
340 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Jumlahpendudukdikawasanrawan bencanayangmemperolehinformasi rawanbencanasesuaijenisancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Output
341 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal -Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun -Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan Output
342 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tersedianya sarana prasarana minimal Tersedianya sarana prasarana minimal Output
343 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum Output
344 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Output
345 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Output
346 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan Output
347 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kab/kota yang ditangani Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kab/kota yang ditangani Output
348 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan Output
349 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah pengembang yang terregistrasi Jumlah pengembang yang terregistrasi Output
350 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah pengembang yang tersertifikasi Jumlah pengembang yang tersertifikasi Output
351 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU Output
352 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU Output
353 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH Output
354 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / offsite) Output
355 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan Output
356 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum Output
357 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU JumlahperumahanyangterfasilitasiPSU Output
358 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah pembangunan baru - Output
359 PERUMAHAN RAKYAT Rasio rumah dan KK Jumlah total unit rumah Output
360 PERUMAHAN RAKYAT Rasio rumah dan KK Jumlah KK Output
361 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah yang tidak dihuni Jumlah rumah yang tidak dihuni Output
362 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah tidak layak huni Jumlah rumah tidak layak huni Output
363 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit PK RTLH Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH Output
364 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah di kab/kab/kota Jumlah rumah di kab/kab/kota Output
365 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur Output
366 PERUMAHAN RAKYAT JumlahunitpeningkatankualitasRTLH Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH Output
367 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh Output
368 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah Jumlahtotalluasan(Ha)pengadaantanah Output
369 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM Output
370 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM Output
371 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhanSPM Output
372 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM Output
373 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM Output
374 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah,luasandanlokasipencadangan lahan Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan Output
375 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi Output
376 PERUMAHAN RAKYAT Jumlahunitdanlokasirumahsewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korbanbencana Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana Output
377 PERUMAHAN RAKYAT Jumlahunitrumahkorbanbencana yangdibangunbaru/relokasisesuai dengan rencanaaksi Jumlahunitrumahkorbanbencanayang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencanaaksi Output
378 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi Jumlahunitrumahkorbanbencanayang dibangunkembalisesuaidenganrencana aksi Output
379 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Output
380 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam Output
381 PERUMAHAN RAKYAT Jumlahrumahyangterkenabencana alam Jumlahrumahyangterkenabencanaalam Output
382 PERUMAHAN RAKYAT Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Output
383 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksiyang menjadikewenanganpengawasannya Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
384 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
385 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
386 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui Output
387 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kab/kota Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kab/kota Output
388 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKNyangterlibatdalamproyekdi wilayahKab/kab/kota Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKNyangterlibatdalamproyekdi wilayahKab/kab/kota Output
389 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota Output
390 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kab/kota Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kab/kota Output
391 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
392 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi kecelakaankonstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannya Tersedianya data dan informasi kecelakaankonstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
393 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
394 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui Output
395 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota Output
396 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi tenaga kerjakonstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kab/kota Tersedianya data dan informasi tenaga kerjakonstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kab/kota Output
397 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis Output
398 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan LembagaPendidikandanPelatihanKerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintahlainnya. Output
399 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TersedianyadatadanprofilOPDsub- urusanjasa konstruksi kab/kota TersedianyadatadanprofilOPDsub- urusanjasa konstruksi kab/kota Output
400 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Ada Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala Output
401 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota yang bersumber dari pendanaan lainnya Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota yang bersumber dari pendanaan lainnya Output
402 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota yang bersumber dari APBN Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kotayangbersumberdariAPBNTP) Output
403 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota ya ng bersumber dari APBD kab/kota Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota yang bersumber dari APBD kab/kota Output
404 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab/ kab/kota yang aktif dengan data termutakhir Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab/kab/kota yang aktif dengan data termutakhir Output
405 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlahtenagakerjakonstruksiterlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota Jumlahtenagakerjakonstruksiterlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota Output
406 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kab/kota Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kab/kota Output
407 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kab./kab/kota Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kab./kab/kota Output
408 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jembatan yang dipelihara Panjang jembatan yang dipelihara Output
409 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jalan yang dipelihara Panjang jalan yang dipelihara Output
410 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jembatan yang direhabilitasi Panjang jembatan yang direhabilitasi Output
411 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi Output
412 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan Output
413 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jalan yang ditingkatkan Panjang jalan yang ditingkatkan Output
414 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jembatan yg dibangun Panjang jembatan yg dibangun Output
415 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun Output
416 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkankepaladaerahdalamSKjalan kewenangankab/kota Output
417 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab./kab/kota yang dipelihara/dirawat Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat Output
418 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab./kab/kota Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab/kota Output
419 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikab/kota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikab/kota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota Output
420 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikab/kota untuk dilindungi dan dilestarikan Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikab/kota untuk dilindungi dan dilestarikan Output
421 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan Keputusan Bupati/Walikab/kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung Penetapan Keputusan Bupati/Walikab/kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung Output
422 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung Penetapan Peraturan Daerah tentangBangunan/Gedung Output
423 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kab/kota dalam tahun eksisting Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kab/kota dalam tahun eksisting Output
424 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana Output
425 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S Output
426 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD jumlah rumah yang memiliki sambuungan rumah yang tersambung dengan IPALD jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kab/kota Output
427 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja jumlah kapasits pengolahan lumpur tinja yang tersedia jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Output
428 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja jumlah sarana pengangkutan yang tersedia jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kab/kota Output
429 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan Output
430 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KinerjapenyediaanpelayananSPALDT aksesaman rumahyangmemilikisambunganrumah dan airlimbahnya diolah di SPALDT rumah di wilayah pengembangan SPALD T Output
431 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT rumah di wilayah pengembangan IPLT Output
432 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha Output
433 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Output
434 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Output
435 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Output
436 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumahdenganaksessambunganrumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALDT Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T Output
437 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Output
438 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S Output
439 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAMdenganpemerintahPusatdan Pemerintah daerahlain. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. Output
440 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlahizinyangdiberikankepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraanSPAM JumlahizinyangdiberikankepadaBadan Usaha untuk melakukan penyelenggaraanSPAM Output
441 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JumlahBUMDdanatauUPTDkab/kota penyelenggaran SPAM Jumlah BUMD dan atau UPTD kab/kota penyelenggaran SPAM Output
442 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Output
443 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab/kota Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab/kota Output
444 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi Tersier (m) Output
445 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi Sekunder (m) Output
446 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) Output
447 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota Data Sarpras yang diminta adalah: i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai(m) iii. Kanal bajir(m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) vii. Break water(m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman v. Pompabanjir(UnitdanKapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi(Unit) vii. Breakwater(m) viii. SeawalldanBangunanpengaman pantai lainnya(m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait Output
448 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RencanaTeknistatapengaturanairdan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber dayaair kewenangan kab/kota Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota Output
449 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota Output
450 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m) Output
451 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) Output
452 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m) Output
453 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) Output
454 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota Data Sarpras yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing(m) ii. Tanggul sungai(m) iii. Kanal bajir(m) iv. Pintuair/bendungpengendalibanjir (Unit) v. Pompabanjir(UnitdanKapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi(Unit) vii. Breakwater(m) viii. SeawalldanBangunanpengaman pantai lainnya(m) Output
455 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RencanaTeknistatapengaturanairdan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota Output
456 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota Output
457 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m) Output
458 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) Output
459 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m) Output
460 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) Output
461 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 …. Output
462 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah kepala sekolah pada jenjang Kesetaran yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah …. Output
463 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Jumlah pendidik pada satuann pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 …. Output
464 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) Jumlahpendidikpadasatuanpendidikan kesetaraan …. Output
465 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Jumlah rombel jenjang SMP x jumlah kebutuhan jam mapel sesuai kurikulum)/24 Output
466 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan Output
467 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah Peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar Output
468 PENDIDIKAN Jumlah satuan pendidikan kesetaraanterakreditasi(Negeridan Swasta) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi …. Output
469 PENDIDIKAN Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMP yang meiliki ijazah SMA/sederajat … Output
470 PENDIDIKAN Jumlah tenaga penunjang lainnya padajenjangsekolahdasar(Negeridan Swasta) yangmemiliki ijazah SMA/sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SD yang meiliki ijazah SMA/sederajat ….. Output
471 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah JumlahkepalasekolahpadajenjangSMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikatpendidikdansurattandatamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Sekolah Kemdikbud dan Kemenag) Output
472 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepalasekolah Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Sekolah Kemdikbud dan Kemenag) Output
473 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Jumlah pendidik pada jenjang SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik … Output
474 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Jumlah pendidik pada jenjang SD yang memiliki Ijazah D-IV atau S1 dan Sertifikat pendidik … Output
475 PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SMP + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
476 PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SD + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
477 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SMP + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
478 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SD + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
479 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah pendidik pada jenjang SMP …. Output
480 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah pendidik pada jenjang SD …. Output
481 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) (Jumlah rombel jenjang SMP x jumlah kebutuhan jam mapel sesuai kurikulum)/24 Output
482 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) GuruKelas(JumlahrombeljenjangSD)+ 1 Guru OR (Jumlah rombel/ 6) + 1 Guru PAI (Jumlahrombel/6) Output
483 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima Jumlah Peserta didik jenjang SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan Output
484 PENDIDIKAN Jumlahpesertadidikpadajenjang sekolahdasar(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biayapendidikan Jumlah Peserta didik jenjang SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Output
485 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah Peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar Output
486 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapandasarpesertadidikdari PemerintahDaerah JumlahPesertadidikjenjangSDyang menerima perlengkapandasar Output
487 PENDIDIKAN Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi JumlahSDdanSMPNegeriTerakreditasi Output
488 PENDIDIKAN Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMP yang meiliki ijazah SMA/sederajat … Output
489 PENDIDIKAN Jumlah tenaga penunjang lainnya padajenjangsekolahdasar(Negeridan Swasta) yangmemiliki ijazah SMA/sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SD yang meiliki ijazah SMA/sederajat ….. Output
490 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah JumlahkepalasekolahpadajenjangSMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikatpendidikdansurattandatamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Sekolah Kemdikbud dan Kemenag) Output
491 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepalasekolah Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Sekolah Kemdikbud dan Kemenag) Output
492 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Jumlah pendidik pada jenjang SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik … Output
493 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Jumlah pendidik pada jenjang SD yang memiliki Ijazah D-IV atau S1 dan Sertifikat pendidik … Output
494 PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SMP + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
495 PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SD + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
496 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SMP + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
497 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah Kepala Sekolah Jenjang SD + 1 Tenaga penunjang lainnya Output
498 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengahpertama(NegeridanSwasta) Jumlah pendidik pada jenjang SMP …. Output
499 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah pendidik pada jenjang SD …. Output
500 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) (Jumlah rombel jenjang SMP x jumlah kebutuhan jam mapel sesuai kurikulum)/24 Output
501 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) GuruKelas(JumlahrombeljenjangSD)+ 1 Guru OR (Jumlah rombel/ 6) + 1 Guru PAI (Jumlahrombel/6) Output
502 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Peserta didik jenjang SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan Output
503 PENDIDIKAN Jumlahpesertadidikpadajenjang sekolahdasar(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biayapendidikan Jumlah Peserta didik jenjang SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Output
504 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah Peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar Output
505 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapandasarpesertadidikdari PemerintahDaerah JumlahPesertadidikjenjangSDyang menerima perlengkapandasar Output
506 PENDIDIKAN Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi Output
507 PENDIDIKAN Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepalasekolah Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki Ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formaldari lembaga pemerintah yang berwenang ... Output
508 PENDIDIKAN Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dansertifikat profesi guru pendidikan anak usiadini Jumlah pendidik pada PAUD yang memiliki Ijazah D-IV atau S1 Bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifkat profesi guru PAUD .. Output
509 PENDIDIKAN Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) Jumlah Pendidik pada PAUD Output
510 PENDIDIKAN Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri danSwasta) JumlahRombelPAUD(TK,RA)X1 Pendidik Output
511 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Org) Output
512 PENDIDIKAN Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar (Org) Output
513 PENDIDIKAN Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi (Unit) Output

TAUTAN

Diskominfo Jateng

Portal Demak

Dinkominfo Demak

Hallo Demak

Emergency Respon Demak

Satu Data Indonesia

Diskominfo Jateng

Portal Demak

Dinkominfo Demak

Hallo Demak

Emergency Respon Demak

Satu Data Indonesia