1. Home
  2. E-Walidata

E-Walidata

Pilih Tahun
-
Data Terakhir Diupdate 1 jam yang lalu
No Kode Indikator Bidang Urusan Uraian Satuan Terakhir Diupdate 2022 2023 2024
1 1.01.000013 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit 2024-01-26 15:09:05 169 128 -
2 1.01.000014 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 2024-10-07 10:33:35 3 2 -
3 1.01.000015 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 2024-10-07 10:54:10 172 130 -
4 1.01.000054 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PAUD Unit 2024-10-07 10:53:12 - 922 -
5 1.01.000055 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PAUD yang layak Unit 2024-07-02 17:39:57 2583 2886 -
6 1.01.000057 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PAUD yang rusak sedang/berat Unit 2024-07-02 17:40:27 20 20 -
7 1.01.000059 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PKBM Unit 2024-07-02 17:40:54 181 186 -
8 1.01.000060 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PKBM yang layak Unit 2024-07-02 17:41:07 181 186 -
9 1.01.000061 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PKBM yang rusak sedang/berat Unit 2024-07-02 17:41:18 0 0 -
10 1.01.000071 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Kekurangan pendidik Orang 2024-07-02 17:43:21 0 0 -
11 1.01.000089 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 2024-10-07 16:02:24 4927 4932 -
12 1.01.000090 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Orang 2024-08-05 10:44:36 2341 2846 -
13 1.01.000093 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Orang 2024-10-07 16:03:55 1538 1600 -
14 1.01.000094 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Orang 2024-01-26 15:05:32 921 1010 -
15 1.01.000110 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik Non ASN Orang 2024-08-05 10:53:05 - - -
16 1.01.000111 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan Orang 2024-08-05 10:53:24 192 192 -
17 1.01.000112 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 10:53:37 113 113 -
18 1.01.000113 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Orang 2024-01-26 15:03:28 0 0 -
19 1.01.000114 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan PAUD Orang 2024-10-07 11:04:45 3242 3489 -
20 1.01.000115 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 10:54:02 2292 2592 -
21 1.01.000116 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Orang 2024-01-26 15:03:39 832 1055 -
22 1.01.000117 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 10:54:39 4760 4800 -
23 1.01.000119 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 10:54:52 1475 1540 -
24 1.01.000133 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 2024-08-05 10:59:35 0 0 -
25 1.01.000137 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 2024-08-05 11:00:29 0 0 -
26 1.01.000138 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 2024-08-05 11:00:38 1533 1533 -
27 1.01.000143 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 2024-10-03 14:47:03 2550 2550 -
28 1.01.000145 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 2024-08-05 11:01:52 0 0 -
29 1.01.000146 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 2024-08-05 11:02:02 0 0 -
30 1.01.000149 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Unit 2024-08-05 11:02:36 0 0 -
31 1.01.000150 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Unit 2024-08-05 11:02:45 0 0 -
32 1.01.000151 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah Unit 2024-08-05 11:02:54 16193 16193 -
33 1.01.000152 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 2024-10-07 10:06:14 0 0 -
34 1.01.000153 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Unit 2024-08-05 11:03:34 339 339 -
35 1.01.000154 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Unit 2024-10-04 15:34:12 339 339 -
36 1.01.000156 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah yang layak Unit 2024-08-05 11:04:07 16193 16193 -
37 1.01.000163 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % 2024-10-04 15:37:04 0 0 -
38 1.01.000190 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru Ruang 2024-10-04 11:28:22 574 577 -
39 1.01.000191 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang 2024-10-07 10:17:26 0 0 -
40 1.01.000194 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 2024-08-05 11:11:51 0 0 -
41 1.01.000196 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru yang layak Ruang 2024-08-05 11:14:05 574 577 -
42 1.01.000197 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru yang rusak sedang/berat Ruang 2024-08-05 11:14:16 1 0 -
43 1.01.000198 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang guru yang telah direhabilitasi Ruang 2024-10-07 14:19:22 0 0 -
44 1.01.000199 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang kantor Ruang 2024-08-05 11:14:43 137 137 -
45 1.01.000201 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas Ruang 2024-08-05 11:15:06 8189 8485 -
46 1.01.000202 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang 2024-10-04 15:22:36 0 0 -
47 1.01.000203 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Ruang 2024-10-07 10:13:12 - - -
48 1.01.000208 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas yang layak Ruang 2024-08-05 11:16:37 8165 8461 -
49 1.01.000209 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas yang rusak sedang/berat Ruang 2024-08-05 11:16:47 24 24 -
50 1.01.000210 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Kepala Sekolah Ruang 2024-08-05 11:16:58 1502 1502 -
51 1.01.000218 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium Ruang 2024-10-07 14:21:36 576 576 -
52 1.01.000225 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium yang layak Ruang 2024-08-05 11:19:54 576 576 -
53 1.01.000226 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat Ruang 2024-08-05 11:20:06 0 0 -
54 1.01.000241 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium IPA Ruang 2024-10-04 08:38:33 122 120 -
55 1.01.000263 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang pembelejaran Ruang 2024-08-05 11:47:21 8091 8091 -
56 1.01.000268 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang perpustakaan Ruang 2024-08-05 12:01:11 557 557 -
57 1.01.000269 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Perpustakaan Sekolah Ruang 2024-10-07 14:02:46 557 557 -
58 1.01.000270 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak Ruang 2024-08-05 12:01:37 552 552 -
59 1.01.000271 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat Ruang 2024-10-07 11:52:20 5 5 -
60 1.01.000272 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang pimpinan Ruang 2024-08-05 12:02:02 1054 1054 -
61 1.01.000282 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Serba Guna/Aula Ruang 2024-10-07 14:03:32 0 0 -
62 1.01.000288 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang tenaga pendidik Ruang 2024-08-05 12:15:50 1540 1540 -
63 1.01.000289 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang TU Ruang 2024-10-07 13:58:48 134 134 -
64 1.01.000295 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang TU yang rusak sedang/berat Ruang 2024-10-07 10:42:44 0 0 -
65 1.01.000296 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang UKS Ruang 2024-08-05 12:12:51 251 264 -
66 1.01.000350 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 2024-08-05 12:25:19 922 922 -
67 1.01.000351 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar satuan PAUD 2024-08-05 12:25:45 922 922 -
68 1.01.000371 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 2024-08-05 12:37:30 26 26 -
69 1.01.000372 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar satuan PAUD 2024-08-05 12:37:46 26 26 -
70 1.01.000376 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS Ruang 2024-08-05 12:39:02 310 310 -
71 1.01.000394 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN Satuan Pendidikan 2024-08-05 12:58:04 598 598 -
72 1.01.000395 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Satuan Pendidikan 2024-08-05 12:58:30 598 598 -
73 1.01.000396 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN Satuan Pendidikan 2024-08-05 12:58:47 598 598 -
74 1.01.000404 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 2024-08-05 13:01:00 488 488 -
75 1.01.000409 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 2024-08-05 13:03:06 86 86 -
76 1.01.000410 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Unit 2024-08-05 13:03:17 0 0 -
77 1.01.000423 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Siswa 2024-10-08 12:19:30 896 896 -
78 1.01.000426 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik Siswa 2024-10-08 12:27:13 700 700 -
79 1.01.000449 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 13:28:58 5 5 -
80 1.01.000450 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Orang 2024-08-05 13:29:09 73 73 -
81 1.01.000451 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 13:29:22 18 18 -
82 1.01.000452 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 2024-08-05 13:29:33 382 261 -
83 1.01.000453 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 13:29:43 83 83 -
84 1.01.000456 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama Orang 2024-08-05 13:30:22 286 258 -
85 1.01.000457 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2024-08-05 13:30:36 56 56 -
86 1.01.000462 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 2024-08-05 13:31:28 922 922 -
87 1.01.000463 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Orang 2024-08-05 13:31:38 26 26 -
88 1.01.000465 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang 2024-08-05 13:32:00 488 488 -
89 1.01.000468 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang 2024-08-05 14:22:15 86 86 -
90 1.01.000474 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Unit sekolah Unit 2024-09-30 13:06:57 0 0 -
91 1.01.000475 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Unit sekolah yang layak Unit 2024-08-05 14:21:11 0 0 -
92 1.01.000476 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Unit sekolah yang rusak sedang/berat Unit 2024-08-05 14:20:47 0 0 -
93 1.01.000480 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang didirikan Satuan Pendidikan Tinggi 2024-08-05 14:19:51 0 0 -
94 1.01.000481 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Usulan pendirian sekolah baru Dokumen 2024-08-05 14:19:40 0 0 -
95 1.01.000497 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Dasar negeri Unit 2024-08-05 13:42:29 466 466 -
96 1.01.000498 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Dasar swasta Unit 2024-08-05 13:42:13 22 23 -
97 1.01.000499 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Sekolah Dasar Unit 2024-08-05 13:42:01 488 489 -
98 1.01.000500 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Orang 2024-08-05 13:41:46 86131 86328 -
99 1.01.000501 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Orang 2024-08-05 13:41:20 5460 5662 -
100 1.01.000502 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar Orang 2024-08-05 13:41:09 91591 91990 -
101 1.01.000503 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri Orang 2024-08-05 13:40:56 44732 44695 -
102 1.01.000504 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta Orang 2024-08-05 13:40:43 2899 2981 -
103 1.01.000505 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki Orang 2024-08-05 13:40:32 47631 47676 -
104 1.01.000506 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri Orang 2024-08-05 13:39:55 41399 41633 -
105 1.01.000507 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta Orang 2024-08-05 13:39:46 2561 2681 -
106 1.01.000508 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan Orang 2024-08-05 13:39:35 43960 44314 -
107 1.01.000509 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri Orang 2024-08-05 13:39:23 14788 14973 -
108 1.01.000510 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta Orang 2024-08-05 13:34:24 1052 1004 -
109 1.01.000511 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 Orang 2024-08-05 13:34:12 15840 15977 -
110 1.01.000512 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri Orang 2024-08-05 13:34:00 14053 14697 -
111 1.01.000513 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta Orang 2024-08-05 13:33:50 905 1039 -
112 1.01.000514 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 Orang 2024-08-05 13:33:15 14958 15736 -
113 1.01.000515 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri Orang 2024-08-05 13:32:51 14152 13988 -
114 1.01.000516 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta Orang 2024-08-05 13:32:39 903 898 -
115 1.01.000517 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 Orang 2024-08-05 13:32:29 15055 14886 -
116 1.01.000518 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri Orang 2024-08-05 14:48:44 13961 14101 -
117 1.01.000519 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta Orang 2024-08-05 14:48:56 913 905 -
118 1.01.000520 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 Orang 2024-08-05 14:48:30 14874 15006 -
119 1.01.000521 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri Orang 2024-08-05 14:48:17 14669 13922 -
120 1.01.000522 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta Orang 2024-08-05 14:48:06 906 913 -
121 1.01.000523 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 Orang 2024-08-05 14:47:53 15575 14835 -
122 1.01.000524 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri Orang 2024-08-05 14:47:16 14508 14647 -
123 1.01.000525 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta Orang 2024-08-05 14:47:29 781 903 -
124 1.01.000526 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 Orang 2024-08-05 14:47:40 15289 15550 -
125 1.01.000527 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri Orang 2024-08-05 14:47:05 7733 7559 -
126 1.01.000528 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta Orang 2024-08-05 14:46:48 508 476 -
127 1.01.000529 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun Orang 2024-08-05 14:46:36 8241 8035 -
128 1.01.000533 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri Orang 2024-08-05 14:46:26 480 382 -
129 1.01.000534 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta Orang 2024-08-05 14:46:08 17 16 -
130 1.01.000535 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun Orang 2024-08-05 14:45:54 497 398 -
131 1.01.000536 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri Orang 2024-08-05 14:45:40 0 150 -
132 1.01.000537 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta Orang 2024-08-05 14:45:30 0 2 -
133 1.01.000538 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang Orang 2024-08-05 14:45:19 0 152 -
134 1.01.000539 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri Orang 2024-08-05 14:45:05 112 92 -
135 1.01.000540 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta Orang 2024-08-05 14:44:53 18 5 -
136 1.01.000541 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Orang 2024-08-05 14:44:42 130 97 -
137 1.01.000542 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri Orang 2024-08-05 14:44:27 4333 4297 -
138 1.01.000543 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta Orang 2024-08-05 14:44:10 222 229 -
139 1.01.000544 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru Orang 2024-08-05 14:43:58 4555 4526 -
140 1.01.000545 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri Orang 2024-08-05 14:43:44 1411 1387 -
141 1.01.000546 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta Orang 2024-08-05 14:43:31 71 73 -
142 1.01.000547 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki Orang 2024-08-05 14:43:18 1482 1460 -
143 1.01.000548 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri Orang 2024-08-05 14:43:03 2922 2910 -
144 1.01.000549 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta Orang 2024-08-05 14:42:51 151 156 -
145 1.01.000550 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan Orang 2024-08-05 14:42:41 3073 3066 -
146 1.01.000551 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri Orang 2024-08-05 14:42:29 66 54 -
147 1.01.000552 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta Orang 2024-08-05 14:42:09 20 8 -
148 1.01.000553 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 Orang 2024-08-05 14:41:58 86 62 -
149 1.01.000554 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri Orang 2024-08-05 14:41:44 4655 4548 -
150 1.01.000555 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta Orang 2024-08-05 14:41:30 224 240 -
151 1.01.000556 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas Orang 2024-08-05 14:41:18 4879 4788 -
152 1.01.000557 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri Orang 2024-08-05 14:41:00 368 272 -
153 1.01.000558 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta Orang 2024-08-05 14:38:57 16 16 -
154 1.01.000559 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki Orang 2024-08-05 14:38:31 384 288 -
155 1.01.000560 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri Orang 2024-08-05 14:38:15 346 204 -
156 1.01.000561 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta Orang 2024-08-05 14:37:45 34 30 -
157 1.01.000562 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan Orang 2024-08-05 14:26:23 380 234 -
158 1.01.000563 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri Orang 2024-08-05 14:26:10 422 413 -
159 1.01.000564 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta Orang 2024-08-05 14:25:13 30 36 -
160 1.01.000565 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA Orang 2024-08-05 14:24:54 452 449 -
161 1.01.000566 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri Orang 2024-08-05 14:24:39 292 63 -
162 1.01.000567 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta Orang 2024-08-05 14:24:15 20 10 -
163 1.01.000568 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA Orang 2024-08-05 14:23:28 312 73 -
164 1.01.000569 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri Orang 2024-08-05 14:23:18 3556 3557 -
165 1.01.000570 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta Orang 2024-08-05 14:23:03 222 226 -
166 1.01.000571 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar Orang 2024-08-05 15:08:31 3778 3783 -
167 1.01.000572 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri Unit 2024-08-05 15:08:04 3606 3735 -
168 1.01.000573 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta Unit 2024-08-05 15:07:52 227 237 -
169 1.01.000574 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar Unit 2024-08-05 15:07:36 3833 3972 -
170 1.01.000575 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri Unit 2024-08-05 15:06:08 1733 1425 -
171 1.01.000576 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta Unit 2024-08-05 15:07:13 174 189 -
172 1.01.000577 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik Unit 2024-08-05 15:06:53 1907 1614 -
173 1.01.000578 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri Unit 2024-08-05 15:06:29 1134 1304 -
174 1.01.000579 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta Unit 2024-08-05 15:06:41 31 20 -
175 1.01.000580 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan Unit 2024-08-05 15:05:54 1165 1324 -
176 1.01.000581 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri Unit 2024-08-05 15:04:39 575 717 -
177 1.01.000582 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta Unit 2024-08-05 15:04:22 14 17 -
178 1.01.000583 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang Unit 2024-08-05 15:05:39 589 734 -
179 1.01.000584 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri Unit 2024-08-05 15:05:23 164 289 -
180 1.01.000585 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta Unit 2024-08-05 15:04:09 8 11 -
181 1.01.000586 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat Unit 2024-08-05 15:03:55 172 300 -
182 1.01.000587 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri Unit 2024-08-05 15:03:40 0 0 -
183 1.01.000588 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta Unit 2024-08-05 15:03:27 0 0 -
184 1.01.000589 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total Unit 2024-08-05 15:03:17 0 0 -
185 1.01.000590 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri Orang 2024-08-05 15:02:55 714 476 -
186 1.01.000591 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta Orang 2024-08-05 15:02:42 50 46 -
187 1.01.000592 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 Orang 2024-08-05 15:02:30 764 522 -
188 1.01.000593 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Unit 2024-08-05 15:02:19 38 38 -
189 1.01.000594 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Unit 2024-08-05 15:02:01 48 47 -
190 1.01.000595 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Sekolah Menengah Pertama Unit 2024-05-31 16:34:43 86 85 -
191 1.01.000596 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Orang 2024-08-05 15:01:37 19765 20486 -
192 1.01.000597 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta Orang 2024-08-05 14:56:53 7004 7507 -
193 1.01.000598 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Orang 2024-08-05 14:56:36 26769 27993 -
194 1.01.000599 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri Orang 2024-08-05 14:56:04 10184 10623 -
195 1.01.000600 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Orang 2024-08-05 14:55:50 3792 4128 -
196 1.01.000601 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang 2024-08-05 14:55:06 13976 14751 -
197 1.01.000602 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Orang 2024-08-05 14:54:42 9581 9863 -
198 1.01.000603 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Orang 2024-08-05 14:54:17 3212 3379 -
199 1.01.000604 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan Orang 2024-08-05 14:54:30 12793 13242 -
200 1.01.000605 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri Orang 2024-08-05 14:53:57 6505 7406 -
201 1.01.000606 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta Orang 2024-08-05 14:53:41 2457 2768 -
202 1.01.000607 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 Orang 2024-08-05 14:53:32 8962 10174 -
203 1.01.000608 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri Orang 2024-08-05 14:52:44 6627 6530 -
204 1.01.000609 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta Orang 2024-08-05 14:53:06 2453 2394 -
205 1.01.000610 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 Orang 2024-08-05 14:52:30 9080 8924 -
206 1.01.000611 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri Orang 2024-08-05 14:51:47 6633 6550 -
207 1.01.000612 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta Orang 2024-08-05 14:51:35 2094 2345 -
208 1.01.000613 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 Orang 2024-08-05 14:51:25 8727 8895 -
209 1.01.000614 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Orang 2024-08-05 14:51:06 0 0 -
210 1.01.000615 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Orang 2024-08-05 14:50:51 0 0 -
211 1.01.000616 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Orang 2024-08-05 14:50:34 0 0 -
212 1.01.000617 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Orang 2024-08-05 14:50:19 0 0 -
213 1.01.000618 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Orang 2024-08-05 14:50:06 0 0 -
214 1.01.000619 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Orang 2024-08-05 14:49:34 0 0 -
215 1.01.000620 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Orang 2024-08-05 14:49:50 0 0 -
216 1.01.000621 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Orang 2024-08-05 15:26:39 0 0 -
217 1.01.000622 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Orang 2024-08-05 15:26:29 0 0 -
218 1.01.000629 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri Orang 2024-08-05 15:26:19 7193 190 -
219 1.01.000630 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta Orang 2024-08-05 15:26:01 2397 176 -
220 1.01.000631 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun Orang 2024-08-05 15:25:47 9590 366 -
221 1.01.000632 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri Orang 2024-08-05 15:25:34 0 15 -
222 1.01.000633 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta Orang 2024-08-05 15:25:21 0 44 -
223 1.01.000634 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang Orang 2024-08-05 15:25:12 0 59 -
224 1.01.000635 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri Orang 2024-08-05 15:24:57 1 9 -
225 1.01.000636 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta Orang 2024-08-05 15:24:40 3 13 -
226 1.01.000637 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Orang 2024-08-05 15:24:26 4 22 -
227 1.01.000638 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri Orang 2024-08-05 15:24:12 1123 1140 -
228 1.01.000639 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta Orang 2024-08-05 15:23:59 365 369 -
229 1.01.000640 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru Orang 2024-08-05 15:23:49 1488 1509 -
230 1.01.000641 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri Orang 2024-08-05 15:23:33 409 403 -
231 1.01.000642 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta Orang 2024-08-05 15:22:09 156 147 -
232 1.01.000643 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki Orang 2024-08-05 15:22:58 565 550 -
233 1.01.000644 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri Orang 2024-08-05 15:22:44 714 737 -
234 1.01.000645 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta Orang 2024-08-05 15:21:33 209 222 -
235 1.01.000646 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Orang 2024-08-05 15:20:09 923 959 -
236 1.01.000647 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri Orang 2024-08-05 15:19:33 6 4 -
237 1.01.000648 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta Orang 2024-08-05 15:19:20 13 16 -
238 1.01.000649 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 Orang 2024-08-05 15:19:00 19 20 -
239 1.01.000650 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri Orang 2024-08-05 15:17:27 1137 1156 -
240 1.01.000651 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta Orang 2024-08-05 15:16:37 392 389 -
241 1.01.000652 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Orang 2024-08-05 15:16:19 1529 1545 -
242 1.01.000653 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri Orang 2024-08-05 15:15:55 274 234 -
243 1.01.000654 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Orang 2024-08-05 15:15:39 52 54 -
244 1.01.000655 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang 2024-08-05 15:15:26 326 288 -
245 1.01.000656 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Orang 2024-08-05 15:15:15 204 182 -
246 1.01.000657 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Orang 2024-08-05 15:15:03 42 46 -
247 1.01.000658 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan Orang 2024-08-05 15:14:45 246 228 -
248 1.01.000659 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri Orang 2024-08-05 15:14:34 362 375 -
249 1.01.000660 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta Orang 2024-08-05 15:14:23 66 87 -
250 1.01.000661 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA Orang 2024-08-05 15:14:09 428 462 -
251 1.01.000662 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri Orang 2024-08-05 15:13:55 116 41 -
252 1.01.000663 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta Orang 2024-08-05 15:13:42 28 13 -
253 1.01.000664 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA Orang 2024-08-05 15:13:30 144 54 -
254 1.01.000665 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri Orang 2024-08-05 15:13:16 661 672 -
255 1.01.000666 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta Orang 2024-08-05 15:13:04 258 275 -
256 1.01.000667 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama Orang 2024-08-05 15:12:09 919 947 -
257 1.01.000668 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri Unit 2024-08-05 15:11:55 695 706 -
258 1.01.000669 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta Unit 2024-08-05 15:11:42 287 308 -
259 1.01.000670 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Unit 2024-08-05 15:11:31 982 1014 -
260 1.01.000671 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri Unit 2024-08-05 15:11:15 410 369 -
261 1.01.000672 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta Unit 2024-08-05 15:10:22 171 180 -
262 1.01.000673 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik Unit 2024-08-05 15:10:52 581 549 -
263 1.01.000674 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri Unit 2024-08-05 15:10:08 179 218 -
264 1.01.000675 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta Unit 2024-08-05 15:09:49 74 79 -
265 1.01.000676 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan Unit 2024-08-05 15:09:22 253 297 -
266 1.01.000677 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri Unit 2024-08-05 15:39:06 60 72 -
267 1.01.000678 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta Unit 2024-08-05 15:38:47 32 44 -
268 1.01.000679 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang Unit 2024-08-05 15:38:37 92 116 -
269 1.01.000680 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri Unit 2024-08-05 15:38:26 46 47 -
270 1.01.000681 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta Unit 2024-08-05 15:38:13 10 5 -
271 1.01.000682 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat Unit 2024-08-05 15:37:57 56 52 -
272 1.01.000683 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri Unit 2024-08-05 15:37:42 0 0 -
273 1.01.000684 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta Unit 2024-08-05 15:37:14 0 0 -
274 1.01.000685 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total Unit 2024-08-05 15:36:50 0 0 -
275 1.01.000686 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri Orang 2024-08-05 15:36:39 478 416 -
276 1.01.000687 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta Orang 2024-08-05 15:36:23 94 100 -
277 1.01.000688 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 Orang 2024-08-05 15:36:06 572 516 -
278 1.01.000881 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Taman Bacaan Masyarakat yang butuh direhabilitasi Ruang 2024-08-07 08:51:44 0 0 -
279 1.01.000882 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Taman Bacaan Masyarakat Ruang 2024-08-07 08:51:34 30 30 -
280 1.02.000001 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alat uji dan kalibrasi pada RMC Unit 2023-08-31 13:45:30 N/A N/A -
281 1.02.000002 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Unit 2023-08-31 13:45:42 19 19 -
282 1.02.000004 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya Paket 2023-09-08 10:16:14 27 27 -
283 1.02.000005 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Unit 2024-01-29 14:22:39 30865 30865 -
284 1.02.000008 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Anak Usia Pendidikan Dasar Orang 2023-09-08 10:17:32 178663 176743 -
285 1.02.000009 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sarana 2023-09-08 10:17:54 124 167 -
286 1.02.000010 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin Sarana 2023-09-08 10:19:11 0 0 -
287 1.02.000011 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Sarana 2023-09-08 10:19:22 0 0 -
288 1.02.000012 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Sarana 2023-09-08 10:19:37 124 167 -
289 1.02.000014 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Balita Orang 2024-01-17 10:47:32 94601 94908 -
290 1.02.000016 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Bayi baru lahir Orang 2024-11-15 10:46:10 19316 18784 -
291 1.02.000018 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN BMHP yang disediakan Paket 2024-11-15 10:51:46 1 1 -
292 1.02.000021 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Data Perizinan Industri Rumah Tangga Dokumen 2023-09-08 10:22:25 3 3 -
293 1.02.000022 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Gigi Orang 2023-08-31 13:52:26 56 70 -
294 1.02.000023 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Anak Orang 2023-08-31 13:52:55 8 8 -
295 1.02.000024 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Anestesi Orang 2023-08-31 13:53:32 11 12 -
296 1.02.000025 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Bedah Orang 2023-08-31 13:53:48 9 10 -
297 1.02.000026 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Jantung Orang 2023-08-31 13:54:15 0 2 -
298 1.02.000027 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis kebidanan Orang 2023-02-10 11:13:34 9 11 -
299 1.02.000028 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Orang 2023-02-10 11:15:04 5 5 -
300 1.02.000029 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Orang 2023-02-10 11:22:47 4 4 -
301 1.02.000030 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Mata Orang 2023-02-10 11:23:13 7 7 -
302 1.02.000031 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Paru Orang 2023-02-10 11:23:52 2 2 -
303 1.02.000032 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Penyakit Dalam Orang 2023-02-10 11:24:44 16 15 -
304 1.02.000033 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Radiologi Orang 2023-02-10 11:25:02 8 9 -
305 1.02.000034 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis THT Orang 2023-02-10 11:25:16 4 4 -
306 1.02.000035 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Urologi Orang 2023-02-10 11:26:39 1 2 -
307 1.02.000036 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Umum Orang 2024-01-23 11:25:39 265 288 -
308 1.02.000038 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 2023-09-08 10:23:01 5 5 -
309 1.02.000039 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 2023-09-08 10:23:10 1 1 -
310 1.02.000041 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Dokumen 2023-08-03 10:47:38 1 1 -
311 1.02.000044 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 2023-09-08 11:04:44 1 1 -
312 1.02.000045 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 2024-01-22 11:17:26 1 1 -
313 1.02.000047 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 2023-09-08 11:05:19 4 4 -
314 1.02.000049 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen 2023-02-10 15:26:37 1 1 -
315 1.02.000053 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 2023-04-06 10:12:57 1 1 -
316 1.02.000054 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dokumen 2023-04-06 10:13:20 1 1 -
317 1.02.000055 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dokumen 2023-08-03 10:47:55 7 9 -
318 1.02.000056 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 2023-04-06 10:24:24 2 2 -
319 1.02.000057 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 2023-04-06 10:24:43 5 5 -
320 1.02.000058 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Dokumen 2023-04-06 10:24:59 3 3 -
321 1.02.000059 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen 2023-04-06 10:25:17 12 22 -
322 1.02.000060 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Dokumen 2023-04-06 10:25:34 1 1 -
323 1.02.000061 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dokumen 2023-04-06 10:25:49 1 1 -
324 1.02.000062 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 2023-04-06 10:26:11 4 3 -
325 1.02.000063 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dokumen 2023-08-03 11:03:14 1 1 -
326 1.02.000064 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen 2024-01-22 11:29:31 1 1 -
327 1.02.000065 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 2023-04-06 10:27:42 97 167 -
328 1.02.000067 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 2023-08-03 10:48:15 1 1 -
329 1.02.000068 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 2023-04-06 10:28:10 39 46 -
330 1.02.000070 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen 2023-04-06 10:28:57 1 1 -
331 1.02.000071 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen 2023-04-06 10:28:40 1 1 -
332 1.02.000072 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dokumen 2023-04-06 10:29:19 1 1 -
333 1.02.000073 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Dokumen 2023-04-06 10:29:32 1 1 -
334 1.02.000075 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 2023-04-06 10:29:59 27 27 -
335 1.02.000076 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 2023-08-03 10:48:42 5 5 -
336 1.02.000077 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen 2023-04-06 10:31:12 5 5 -
337 1.02.000079 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 2024-02-04 13:50:50 68 74 -
338 1.02.000080 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 2024-02-04 13:52:39 182 182 -
339 1.02.000082 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2024-02-04 14:35:27 0 0 -
340 1.02.000083 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Unit 2024-02-04 14:43:55 0 0 -
341 1.02.000084 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit 2024-01-23 11:34:31 0 0 -
342 1.02.000085 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Unit 2023-04-06 10:35:35 182 182 -
343 1.02.000086 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit 2024-01-23 11:32:36 59 73 -
344 1.02.000087 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2023-04-06 10:36:51 37 73 -
345 1.02.000089 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting Unit 2024-02-04 15:08:32 0 0 -
346 1.02.000090 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasyankes yang melayani melalui telemedicine Unit 2023-04-06 10:37:49 0 0 -
347 1.02.000093 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dokumen 2023-04-06 10:38:53 0 0 -
348 1.02.000094 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan Dokumen 2023-04-06 10:39:16 1 1 -
349 1.02.000095 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan Dokumen 2023-04-06 10:39:31 1 1 -
350 1.02.000096 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Dokumen 2024-02-04 14:00:42 230 244 -
351 1.02.000097 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dokumen 2024-02-04 14:01:38 140 100 -
352 1.02.000098 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN HCU Unit 2023-04-06 10:40:30 40 40 -
353 1.02.000099 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ibu bersalin Orang 2023-04-06 10:40:47 19281 18729 -
354 1.02.000100 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ibu Hamil Orang 2023-04-06 10:41:02 21094 20043 -
355 1.02.000102 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ICU Unit 2023-04-06 10:41:31 N/A N/A -
356 1.02.000103 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Unit 2023-04-06 10:41:47 1001 1045 -
357 1.02.000105 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Kuantitas 2024-01-23 11:26:30 0 0 -
358 1.02.000106 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 2023-04-06 10:43:54 1 1 -
359 1.02.000107 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokumen 2023-04-06 10:44:09 8 12 -
360 1.02.000108 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 2023-04-06 10:44:39 3 11 -
361 1.02.000109 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Keluarga 2024-02-04 14:03:16 N/A 300540 -
362 1.02.000111 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 2023-04-06 14:42:44 0 1 -
363 1.02.000113 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN NICU Unit 2023-04-06 14:43:08 8 8 -
364 1.02.000114 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN obat dan vaksin yang disediakan Paket 2024-01-23 13:56:09 1 1 -
365 1.02.000115 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Paket 2023-04-06 14:43:43 1 1 -
366 1.02.000116 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Orang 2023-04-06 14:43:57 N/A 1149 -
367 1.02.000117 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang kecanduan NAPZA Orang 2023-04-06 14:44:15 N/A N/A -
368 1.02.000118 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN orang terduga menderita HIV Orang 2023-04-06 14:44:27 24463 20368 -
369 1.02.000119 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Orang 2023-04-06 14:44:39 13236 15858 -
370 1.02.000120 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Orang 2023-04-06 14:45:06 2471 2502 -
371 1.02.000121 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Orang 2023-04-06 14:45:19 N/A 440 -
372 1.02.000122 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi masyarakat bidang kesehatan Organisasi Masyarakat 2023-04-06 14:45:33 N/A N/A -
373 1.02.000123 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Paket 2023-04-06 14:45:47 97 167 -
374 1.02.000140 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengolahan Limbah Unit 2023-04-06 14:46:04 1 1 -
375 1.02.000141 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penyalahguna NAPZA Orang 2023-04-06 14:46:16 N/A N/A -
376 1.02.000142 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kualtitas 2023-04-06 14:46:46 4 3 -
377 1.02.000143 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di laundry Unit 2023-04-06 14:47:21 10 10 -
378 1.02.000144 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang CSSD Unit 2023-04-06 14:47:51 22 22 -
379 1.02.000145 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang dapur/gizi Unit 2023-04-06 14:48:15 51 51 -
380 1.02.000146 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang farmasi Unit 2023-04-06 14:48:42 33 33 -
381 1.02.000147 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang gawat darurat Unit 2023-04-06 14:48:53 437 437 -
382 1.02.000148 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang intensif Unit 2023-04-06 14:49:04 401 401 -
383 1.02.000149 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Unit 2023-04-06 14:49:19 30 30 -
384 1.02.000150 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang Laboratorium Unit 2023-04-06 14:49:45 250 250 -
385 1.02.000151 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang operasi Unit 2023-04-06 14:49:57 776 776 -
386 1.02.000152 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang radiologi Unit 2023-08-03 10:49:51 91 91 -
387 1.02.000153 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Unit 2023-04-06 14:50:11 949 949 -
388 1.02.000154 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan di ruang rekam medik Unit 2023-04-06 14:50:23 12 12 -
389 1.02.000155 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan penanggulangan kebakaran Unit 2023-04-06 14:50:41 55 55 -
390 1.02.000156 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Unit 2023-04-06 14:50:57 5 5 -
391 1.02.000157 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perizinan Industri Rumah Tangga Unit 2023-04-06 14:51:14 N/A N/A -
392 1.02.000158 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PICU Unit 2023-04-06 14:51:26 23 23 -
393 1.02.000159 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prasarana di Fasyankes Unit 2023-04-06 14:51:43 82 82 -
394 1.02.000161 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Unit 2023-04-06 14:52:06 269 634 -
395 1.02.000162 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Public Safety Center (PSC 119) Unit 2023-04-06 14:52:20 1 1 -
396 1.02.000164 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Puskesmas Unit 2024-01-22 11:25:52 27 27 -
397 1.02.000165 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN RICU Unit 2023-04-06 14:52:41 0 0 -
398 1.02.000166 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang administrasi Unit 2023-04-06 14:52:57 32 32 -
399 1.02.000167 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Administrasi dan Manajemen Unit 2023-04-06 14:53:11 32 32 -
400 1.02.000168 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang ASI Unit 2023-04-06 14:53:25 37 37 -
401 1.02.000169 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Bank Darah Rumah Sakit Unit 2023-04-06 14:53:58 5 5 -
402 1.02.000170 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang cuci linen Unit 2023-04-06 14:54:09 5 5 -
403 1.02.000171 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang dinas Nakes Unit 2023-04-06 14:54:23 52 52 -
404 1.02.000172 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Farmasi Unit 2023-04-06 14:54:34 37 37 -
405 1.02.000173 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Gawat Darurat Unit 2023-04-06 14:54:48 32 32 -
406 1.02.000174 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Gizi Unit 2023-04-06 14:55:01 32 32 -
407 1.02.000175 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang jaga petugas Unit 2023-04-06 14:55:13 52 52 -
408 1.02.000176 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Jenazah Unit 2023-04-06 14:55:26 5 5 -
409 1.02.000177 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang kantor untuk karyawan Unit 2023-04-06 14:55:39 32 32 -
410 1.02.000178 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Kepala Puskersmas Unit 2023-04-06 14:55:51 27 27 -
411 1.02.000179 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang kesehatan anak dan iminisasi Unit 2023-04-06 14:56:04 32 32 -
412 1.02.000180 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang kesehatan gigi dan mulut Unit 2023-04-06 14:56:19 32 32 -
413 1.02.000181 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang kesesuhatan ibu dan KB Unit 2023-04-06 14:56:35 32 32 -
414 1.02.000182 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang KIE Unit 2023-04-06 14:56:48 32 32 -
415 1.02.000183 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Laboraturium Unit 2023-04-06 14:57:03 32 32 -
416 1.02.000184 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Loundry Unit 2023-04-06 14:57:17 32 32 -
417 1.02.000185 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Operasi Unit 2023-04-06 14:57:29 5 5 -
418 1.02.000186 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Parkir Unit 2023-04-06 14:57:40 32 32 -
419 1.02.000187 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Pemeliharaan Sarpras Unit 2023-04-06 14:57:56 32 32 -
420 1.02.000188 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang pemeriksanaan khusus Unit 2023-04-06 14:58:08 32 32 -
421 1.02.000189 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang pemeriksanaan umum Unit 2023-04-06 14:58:22 32 32 -
422 1.02.000190 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Penaggulangan Kebakaran Unit 2023-04-06 14:58:40 32 32 -
423 1.02.000191 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang pendaftaran dan rekam medik Unit 2023-04-06 14:59:08 32 32 -
424 1.02.000192 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Pengelolaan Gas Medik Unit 2023-04-06 14:59:55 32 32 -
425 1.02.000193 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Unit 2023-04-06 14:59:39 32 32 -
426 1.02.000194 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Unit 2023-04-06 14:59:24 32 32 -
427 1.02.000195 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang persalinan Unit 2023-04-06 15:00:12 32 32 -
428 1.02.000196 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Radiologi Unit 2023-04-06 15:00:23 5 5 -
429 1.02.000197 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang rapat/diskusi Unit 2023-04-06 15:00:37 32 32 -
430 1.02.000198 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Rawat Inap Unit 2023-04-06 15:00:49 20 20 -
431 1.02.000199 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Rawat Intentif: Unit 2023-04-06 15:01:07 5 5 -
432 1.02.000200 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Rawat Jalan Unit 2023-04-06 15:01:19 32 32 -
433 1.02.000201 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang rawat pascaa persalinan Unit 2023-04-06 15:01:33 32 32 -
434 1.02.000202 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Rehabilitasi Medik Unit 2023-04-06 15:01:48 5 5 -
435 1.02.000203 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Rekam Medis Unit 2023-04-06 15:01:58 32 32 -
436 1.02.000204 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Sterilisasi Unit 2023-04-06 15:02:13 32 32 -
437 1.02.000205 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang tindakan dan gawat daerurat Unit 2023-04-06 15:02:33 32 32 -
438 1.02.000206 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang tunggu Unit 2023-04-06 15:02:48 32 32 -
439 1.02.000208 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Unit 2023-04-06 15:03:13 - - -
440 1.02.000209 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit kelas B Unit 2023-04-06 15:03:26 - - -
441 1.02.000210 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Unit 2023-04-06 15:03:39 - - -
442 1.02.000211 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2023-04-06 15:03:54 - - -
443 1.02.000212 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2023-04-06 15:04:06 - - -
444 1.02.000213 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Unit 2023-04-06 15:04:34 - - -
445 1.02.000214 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit kelas C Unit 2023-04-06 15:04:46 4 4 -
446 1.02.000215 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas C dan D Unit 2023-04-06 15:04:58 5 5 -
447 1.02.000216 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional Unit 2023-04-06 15:05:13 5 5 -
448 1.02.000217 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2023-04-06 15:05:25 5 5 -
449 1.02.000218 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2023-04-06 15:05:38 0 0 -
450 1.02.000219 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Unit 2023-04-06 15:06:33 0 0 -
451 1.02.000220 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit kelas D Unit 2023-04-06 15:06:43 1 1 -
452 1.02.000221 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana di Fasyankes Unit 2024-02-04 14:10:12 30865 30865 -
453 1.02.000223 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana Fasyankes eksisting Unit 2023-04-06 15:07:17 0 0 -
454 1.02.000224 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Unit 2024-02-04 15:14:29 163 240 -
455 1.02.000225 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan Paket 2023-04-06 15:07:51 97 167 -
456 1.02.000227 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Telemedicine Unit 2024-01-23 13:51:20 0 0 -
457 1.02.000228 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tempat tidur rumah sakit Unit 2023-04-06 15:08:26 819 819 -
458 1.02.000229 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Apotek Orang 2023-04-06 15:08:52 158 204 -
459 1.02.000230 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga gizi Orang 2024-01-23 11:08:07 58 60 -
460 1.02.000231 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kebidanan Orang 2023-04-06 15:09:43 779 832 -
461 1.02.000232 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Orang 2023-04-06 15:15:01 N/A N/A -
462 1.02.000233 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Keperawatan Orang 2023-08-03 10:50:16 1099 1171 -
463 1.02.000234 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya Orang 2023-08-03 10:50:28 N/A N/A -
464 1.02.000237 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan Lingkungan Orang 2023-08-03 10:51:25 30 35 -
465 1.02.000238 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 2023-08-03 10:51:41 55 65 -
466 1.02.000239 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan tradisional Orang 2023-08-03 10:51:58 N/A N/A -
467 1.02.000240 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Keteknisan Medis Orang 2023-08-03 10:52:17 107 122 -
468 1.02.000241 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga keterapian fisik Orang 2023-08-03 10:52:39 27 33 -
469 1.02.000242 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Teknik Biomedika Orang 2023-08-03 10:52:59 171 190 -
470 1.02.000243 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) Unit 2023-08-03 10:53:11 N/A N/A -
471 1.02.000244 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Usaha Kecil Obat Tradisional Sarana 2023-08-03 10:53:41 0 0 -
472 1.02.000245 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Sarana 2023-08-03 10:53:54 0 0 -
473 1.02.000246 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin Sarana 2023-08-03 10:54:05 0 0 -
474 1.02.000257 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling Unit 2023-04-06 10:14:46 27 27 -
475 1.02.000258 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sarana 2023-08-03 10:54:44 3 3 -
476 1.02.000259 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Sarana 2023-04-06 10:15:40 0 0 -
477 1.02.000260 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin Sarana 2023-04-06 10:16:04 3 3 -
478 1.02.000261 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Layanan 2024-02-04 14:13:46 N/A N/A -
479 1.02.000262 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Orang 2023-04-06 10:16:47 10 10 -
480 1.02.000263 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita Diabetes Melitus Orang 2023-04-06 10:17:09 18762 19118 -
481 1.02.000264 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita Hipertensi Orang 2023-04-06 10:17:26 313156 309281 -
482 1.02.000265 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 2023-04-06 10:17:44 1 1 -
483 1.02.000266 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Orang 2024-02-04 14:17:11 41200 43200 -
484 1.02.000267 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Orang 2023-08-03 10:56:07 0 0 -
485 1.02.000268 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Orang 2023-08-03 10:57:02 N/A N/A -
486 1.02.000269 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Orang 2023-08-03 10:57:18 N/A N/A -
487 1.02.000270 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Usia Lanjut Orang 2023-04-06 10:19:59 123712 128062 -
488 1.02.000271 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Usia Produktif Orang 2023-04-06 10:20:21 776818 778298 -
489 1.02.000272 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Orang 2024-02-04 15:32:05 2838 3330 -
490 1.02.000273 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengolahan Limbah Unit 2023-04-06 10:21:57 0 0 -
491 1.02.000274 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC Unit 2023-08-03 10:59:53 N/A N/A -
492 1.02.000275 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alat Kesehatan Unit 2024-01-29 14:22:16 4965 4965 -
493 1.02.000276 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Labkesda Unit 2024-01-22 11:30:29 1 1 -
494 1.02.000277 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 2024-01-22 11:42:58 1 1 -
495 1.02.000278 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 2024-01-22 11:24:38 57 128 -
496 1.02.000279 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus penyakit menular dan tidak menular Kasus 2024-01-22 11:27:49 371644 407393 -
497 1.02.000280 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit IMS Kasus 2024-01-22 11:42:02 22 6 -
498 1.02.000281 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Campak Kasus 2024-01-22 11:34:30 1 1 -
499 1.02.000283 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Kusta Kasus 2024-01-22 11:41:24 22 32 -
500 1.02.000286 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Filariasis Kasus 2024-01-22 11:53:27 30 30 -
501 1.02.000287 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Kecacingan Kasus 2024-01-22 11:56:43 0 0 -
502 1.02.000288 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Frambusia Kasus 2024-01-22 11:58:32 0 0 -
503 1.02.000291 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 2024-01-22 12:15:04 97 167 -
504 1.02.000292 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 2024-01-23 13:42:50 1 1 -
505 1.02.000294 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar Dokumen 2024-01-22 14:45:11 1 1 -
506 1.02.000295 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Laporan 2024-01-22 15:06:34 1 1 -
507 1.02.000296 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perizinan yang diterbitkan Dokumen 2024-01-22 15:08:33 5 5 -
508 1.02.000297 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Unit 2024-01-22 15:10:19 1 1 -
509 1.02.000308 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya Orang 2024-01-23 11:22:09 N/A N/A -
510 1.02.000311 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Unit 2024-01-23 11:36:52 N/A N/A -
511 1.02.000312 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit Dokumen 2024-01-23 11:40:09 32 32 -
512 1.02.000313 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Unit 2024-01-23 11:45:59 N/A 63 -
513 1.02.000317 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Keluarga 2024-01-23 13:53:45 N/A 300540 -
514 1.02.000319 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penderita Tuberkulosis Orang 2024-02-01 14:44:25 1702 1938 -
515 1.02.000320 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang 2024-02-01 14:43:12 1702 1938 -
516 1.02.000321 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita HIV (ODHIV) Orang 2024-02-01 14:45:32 101 132 -
517 1.02.000322 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang 2024-02-01 14:46:20 101 132 -
518 1.02.000323 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang berisiko terjangkit Malaria Orang 2024-02-01 14:47:45 0 0 -
519 1.02.000324 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang terjangkit (penderita) Malaria Orang 2024-02-01 14:48:47 17 34 -
520 1.02.000325 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi Dokumen 2024-02-01 14:58:47 1 1 -
521 1.02.000326 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak Dokumen 2024-02-01 15:08:10 1 1 -
522 1.02.000327 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 2024-02-01 15:08:45 1 1 -
523 1.02.000328 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana Air Minum Komunal Sarana 2024-02-01 15:12:31 1 1 -
524 1.02.000329 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana Sanitasi Sarana 2024-02-01 15:13:58 1 1 -
525 1.02.000330 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tatanan kawasan tanpa rokok Kawasan 2024-02-07 09:56:19 0 0 -
526 1.02.000331 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok Kawasan 2024-02-07 09:57:37 0 0 -
527 1.03.000006 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Bangunan dan Lingkungan 2023-09-27 09:55:46 - -
528 1.03.000010 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Bangunan Gedung 2023-09-27 11:05:37 10 6 -
529 1.03.000011 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-27 09:58:04 - -
530 1.03.000013 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-27 10:04:51 - -
531 1.03.000015 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-27 10:06:27 - -
532 1.03.000021 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung 2023-09-27 10:10:02 - -
533 1.03.000024 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bantuan Teknis 2023-09-27 10:11:55 0 0 -
534 1.03.000026 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bantuan Teknis 2023-09-27 10:12:15 0 11 -
535 1.03.000031 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen 2023-10-27 10:32:44 0 1 -
536 1.03.000035 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Dokumen 2023-10-27 10:40:36 0 0 -
537 1.03.000037 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Dokumen 2023-10-27 10:41:27 0 4 -
538 1.03.000040 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Dokumen 2023-10-27 10:47:50 1 1 -
539 1.03.000044 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-27 10:49:08 0 1 -
540 1.03.000051 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Dokumen 2023-12-04 16:50:29 1 1 -
541 1.03.000069 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dokumen 2023-09-25 12:55:18 1 1 -
542 1.03.000070 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dokumen 2023-09-25 12:56:52 1 1 -
543 1.03.000071 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Dokumen 2024-10-12 17:41:14 0 1 -
544 1.03.000075 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-27 10:51:56 0 1 -
545 1.03.000076 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan Dokumen 2023-09-25 11:51:59 0 2 -
546 1.03.000083 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Leger Jalan Dokumen 2023-09-25 12:34:50 0 0 -
547 1.03.000084 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-27 11:02:07 - -
548 1.03.000088 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dokumen 2023-09-26 14:28:12 0 0 -
549 1.03.000107 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Dokumen 2024-10-12 18:37:43 1 1 -
550 1.03.000127 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dokumen 2023-11-30 17:47:34 0 0 -
551 1.03.000132 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen 2024-10-14 10:30:42 1 1 -
552 1.03.000133 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum Dokumen 2024-10-12 18:40:11 1 1 -
553 1.03.000134 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen 2024-10-14 10:30:54 2 6 -
554 1.03.000135 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum Dokumen 2024-10-12 18:41:52 2 6 -
555 1.03.000137 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Dokumen 2023-10-27 14:19:55 N/A 2 -
556 1.03.000150 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen 2023-09-25 11:49:06 -
557 1.03.000154 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen 2024-10-14 10:31:05 -
558 1.03.000157 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Dokumen 2023-09-27 10:54:58 -
559 1.03.000158 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen 2024-10-14 10:31:17 1 1 -
560 1.03.000159 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum Dokumen 2024-10-10 11:19:01 1 1 -
561 1.03.000162 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen 2023-09-25 11:50:47 0 2 -
562 1.03.000165 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dokumen 2023-09-26 14:27:25 1 1 -
563 1.03.000166 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Dokumen 2023-09-26 15:49:42 1 4 -
564 1.03.000182 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Dokumen 2023-10-30 11:50:32 0 1 -
565 1.03.000189 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang Dokumen 2023-10-30 11:35:28 0 4 -
566 1.03.000193 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Forum Penataan Ruang 2023-10-30 11:39:02 1 2 -
567 1.03.000196 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jembatan Jembatan 2023-09-25 12:47:31 209 209 -
568 1.03.000213 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Liter/Detik 2023-09-18 10:11:38 0 49 -
569 1.03.000214 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang Kasus 2023-10-27 14:55:25 0 4 -
570 1.03.000220 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Dokumen 2023-10-27 17:15:19 0 0 -
571 1.03.000236 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 2023-09-26 20:28:57 1 1 -
572 1.03.000239 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembaga 2023-09-18 10:54:30 190 190 -
573 1.03.000241 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang Ha 2024-10-13 13:20:29 0,3 1 -
574 1.03.000249 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Jalan KM 2023-09-25 12:46:19 925403 909.584 -
575 1.03.000251 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Jaringan Irigasi Permukaan KM 2023-09-26 14:31:12 0 0 -
576 1.03.000252 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sarana 2023-08-03 10:55:02 - -
577 1.03.000258 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Tanggul KM 2023-09-26 11:22:07 3 5861 -
578 1.03.000268 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penerbitan PKKPR Dokumen 2023-10-27 16:58:05 4 5 -
579 1.03.000269 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen 2023-10-27 17:00:58 0 4 -
580 1.03.000272 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Orang 2023-09-27 10:59:23 - -
581 1.03.000278 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Dokumen 2023-10-27 17:09:39 0 0 -
582 1.03.000279 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang PPNS 2023-10-27 17:23:56 0 1 -
583 1.03.000281 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Dokumen 2023-10-27 17:33:43 0 0 -
584 1.03.000285 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Dokumen 2023-10-27 17:46:16 0 1 -
585 1.03.000286 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Dokumen 2023-10-27 17:48:09 0 1 -
586 1.03.000290 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Dokumen 2023-10-27 17:53:47 0 0 -
587 1.03.000292 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Dokumen 2023-10-27 17:47:34 0 1 -
588 1.03.000293 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-27 17:50:35 0 2 -
589 1.03.000294 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 2023-10-27 17:52:43 0 2 -
590 1.03.000296 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-27 16:29:51 0 0 -
591 1.03.000298 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat persetujuan substansi Dokumen 2023-10-27 17:58:09 0 1 -
592 1.03.000299 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-27 17:55:57 0 1 -
593 1.03.000300 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat Persiapan persetujuan substansi Dokumen 2023-10-27 17:52:58 0 1 -
594 1.03.000301 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-27 17:49:17 0 1 -
595 1.03.000303 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Dokumen 2023-10-27 17:44:24 0 0 -
596 1.03.000304 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekomendasi peta dari BIG Dokumen 2023-10-27 17:43:01 0 2 -
597 1.03.000306 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Dokumen 2023-10-27 17:57:14 0 2 -
598 1.03.000307 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah Deret Rumah - - -
599 1.03.000309 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah Tangga Rumah Tangga 2024-10-13 13:05:52 - - -
600 1.03.000311 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah Tinggal Tunggal Rumah - - -
601 1.03.000316 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Unit 2023-09-18 10:07:10 1 1 -
602 1.03.000332 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Dokumen 2023-10-27 17:38:53 0 4 -
603 1.03.000336 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Stasiun Pompa Banjir Unit 2023-09-26 11:41:34 1 1 -
604 1.03.000341 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Dokumen 2023-10-27 17:20:36 0 2 -
605 1.03.000352 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Dokumen 2023-10-27 17:45:55 0 1 -
606 1.03.000367 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Dokumen 2023-10-27 17:35:35 - - -
607 1.03.000374 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Penilik Orang 2023-09-25 11:32:48 7 7 -
608 1.03.000375 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Orang 2023-09-25 11:31:19 8 8 -
609 1.03.000378 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota Paket 2023-09-20 09:12:51 - -
610 1.03.000387 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha 2023-08-18 13:05:16 0 16211 -
611 1.03.000388 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Badan Usaha 2023-09-26 15:32:16 0 502 -
612 1.03.000390 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Kawasan 2023-09-18 10:55:25 - -
613 1.03.000395 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 2023-09-18 10:53:56 -
614 1.03.000397 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 2023-09-18 10:54:18 12 7 -
615 1.03.000398 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-25 15:52:22 - -
616 1.03.000399 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-27 09:41:14 - -
617 1.03.000400 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-27 20:55:44 - -
618 1.03.000401 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya 2023-09-26 18:27:02 - -
619 1.03.000404 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara 2023-09-26 18:25:33 - -
620 1.03.000405 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 2023-09-27 09:42:25 - -
621 1.03.000407 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat Bangunan Gedung 2023-09-27 09:43:45 5 5 -
622 1.03.000415 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota Unit 2023-09-26 15:33:00 -
623 1.03.000419 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Dokumen 2023-08-18 11:46:57 1 1 -
624 1.03.000421 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Desa Desa 2024-10-13 15:53:52 243 243 -
625 1.03.000422 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Dokumen 2023-09-26 15:06:39 0 0 -
626 1.03.000423 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung Dokumen 2023-09-26 15:06:52 0 0 -
627 1.03.000424 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil Dokumen 2023-09-26 15:07:13 0 0 -
628 1.03.000433 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dokumen 2023-09-26 15:14:40 0 1 -
629 1.03.000441 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen 2024-10-11 09:56:45 1 0 -
630 1.03.000442 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Dokumen 2024-10-10 15:33:09 - - -
631 1.03.000443 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan Dokumen 2024-10-12 18:44:42 - - -
632 1.03.000444 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-27 20:52:47 10 6 -
633 1.03.000446 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Dokumen 2024-10-11 09:49:49 1 1 -
634 1.03.000447 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-27 20:53:42 -
635 1.03.000451 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Pembinaan Dokumen 2023-09-26 18:25:54 0 107 -
636 1.03.000455 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-26 18:26:44 12 7 -
637 1.03.000457 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dokumen 2023-09-26 18:21:16 1 12 -
638 1.03.000458 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen 2024-10-11 10:16:19 1 1 -
639 1.03.000460 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-27 20:52:20 6 0 -
640 1.03.000477 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen 2024-10-11 10:17:36 -
641 1.03.000486 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Dokumen 2023-09-25 11:29:20 -
642 1.03.000489 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dokumen 2024-10-11 09:55:21 1 0 -
643 1.03.000503 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan Dokumen 2024-10-13 16:03:42 - -
644 1.03.000505 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Dokumen 2024-10-10 13:50:17 N/A 1 -
645 1.03.000506 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Layanan 2023-09-26 15:02:08 0 1 -
646 1.03.000512 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembaga 2023-09-14 16:42:16 190 190 -
647 1.03.000519 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif Orang 2023-09-27 09:42:40 - -
648 1.03.000520 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif Orang 2023-09-27 09:43:06 - -
649 1.03.000521 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi Orang 2023-09-27 09:41:45 - -
650 1.03.000527 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pengelola SIPJAKI Orang 2023-09-26 15:02:35 0 1 -
651 1.03.000530 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Orang 2023-09-26 15:10:41 0 1 -
652 1.03.000531 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Unit 2023-08-18 11:45:43 0 1 -
653 1.03.000542 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sambungan Rumah Sambungan Rumah (SR) 2024-02-13 13:55:33 0 0 -
654 1.03.000543 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Unit 2024-10-12 19:22:28 - -
655 1.03.000544 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Unit 2024-10-11 11:13:22 1 1 -
656 1.03.000546 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Unit 2024-10-12 19:27:52 - -
657 1.03.000548 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan Unit 2024-10-12 19:30:51 - -
658 1.03.000552 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Orang 2023-09-18 10:17:44 3 4 -
659 1.03.000555 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Sistem Drainase Perkotaan 23 24 -
660 1.03.000558 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit 2024-10-11 02:57:18 244 255 -
661 1.03.000559 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Unit 2024-10-13 13:32:14 N/A N/A -
662 1.03.000560 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit 2023-09-18 10:18:11 244 255 -
663 1.03.000561 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Unit 2024-10-13 13:45:45 N/A N/A -
664 1.03.000567 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SPALD Unit 2024-10-11 10:52:23 26 26 -
665 1.03.000568 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SPAM Unit 2023-09-29 15:02:32 244 255 -
666 1.03.000570 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Orang 2024-02-13 14:48:11 0 827 -
667 1.03.000571 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Orang 2023-08-18 13:03:51 0 64 -
668 1.03.000573 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah TPS Unit 2024-10-13 12:48:31 - -
669 1.03.000574 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah TPS-3R Unit 2024-10-13 15:53:25 - -
670 1.03.000578 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) M³/Hari 2024-10-14 10:32:28 0 0 -
671 1.03.000579 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat M³/Hari 2024-10-11 10:26:22 0 0 -
672 1.03.000586 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton 2023-09-25 14:46:44 -
673 1.03.000588 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton 2023-09-25 14:49:04 - -
674 1.03.000590 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton 2023-09-25 14:49:56 - -
675 1.03.000594 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Liter/Detik 2024-10-11 03:10:02 73 49 -
676 1.03.000596 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Liter/Detik 2024-10-14 10:55:24 73 49 -
677 1.03.000599 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Liter/Detik 2023-09-18 10:19:41 73 49 -
678 1.03.000603 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa KM 2023-09-25 12:46:41 925,403 909,584 -
679 1.03.000608 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pendataan Bangunan Gedung Bangunan Gedung 2023-09-25 11:33:17 0 1 -
680 1.03.000609 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Regulasi 2023-09-25 11:34:00 0 0 -
681 1.03.000610 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen 2023-09-18 10:20:01 2 6 -
682 1.03.000612 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas IPLT M³/Hari 2024-10-14 09:54:43 0 0 -
683 1.03.000614 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen 2024-10-11 09:59:43 0 1 -
684 1.03.000617 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Paket 2023-09-18 02:30:02 1 2 -
685 1.03.000625 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat m³/hari 2023-09-18 10:23:30 N/A N/A -
686 1.03.000626 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Orang 2023-09-17 23:46:39 4 5 -
687 1.03.000636 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Unit SPALD 2024-10-11 09:37:17 - - -
688 1.03.000639 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pembangunan Embung Unit 2023-09-26 15:02:04 0 0 -
689 1.03.000643 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rehabilitasi embung Unit 2023-09-26 11:09:08 0 0 -
690 1.03.000645 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Titik 2023-09-26 15:07:19 65 45 -
691 1.03.000646 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Unit 2023-09-26 11:14:38 N/A N/A -
692 1.03.000650 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai Km 2023-09-26 11:24:31 0,254 17.498 -
693 1.03.000652 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pembangunan Pintu Air Unit 2023-09-26 11:36:04 0 2 -
694 1.03.000654 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Unit 2023-09-26 11:38:43 3 1 -
695 1.03.000669 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Peningkatan Pintu Air Unit 2023-09-26 12:03:27 0 3 -
696 1.03.000683 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai Km 2023-09-26 12:37:32 19,55 27,02 -
697 1.03.000686 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Embung Unit 2023-09-26 12:42:41 3 0 -
698 1.03.000693 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Km 2023-09-26 13:03:43 N/A 5,861 -
699 1.03.000700 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Check DAM Unit 2023-09-26 13:08:21 1 4 -
700 1.03.000706 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Panjang Irigasi Tambak Km 2023-09-26 14:34:47 0,2731 0 -
701 1.03.000712 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak Km 2023-09-26 14:42:15 0 0 -
702 1.03.000715 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 2023-09-26 14:47:19 0 0 -
703 1.03.000718 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak Km 2023-09-26 15:02:14 0 0 -
704 1.03.000721 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Km 2023-09-26 15:07:11 20,83 9.5 -
705 1.03.000722 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi Bendung 2023-09-26 15:08:07 0 0 -
706 1.03.000724 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak Km 2023-09-26 15:09:30 0 0 -
707 1.03.000731 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Dokumen 2023-09-26 15:30:40 0 0 -
708 1.03.000733 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Km 2023-09-26 15:33:34 0 0 -
709 1.03.000734 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan Km 2023-09-26 15:34:22 0 0 -
710 1.03.000735 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Sistem Drainase Perkotaan 2023-09-26 15:35:30 1 1 -
711 1.03.000739 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Paket Pekerjaan Paket 2023-09-26 17:12:59 515 274 -
712 1.03.000740 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Sistem Drainase Perkotaan 2023-09-26 20:03:50 15.596 15.596 -
713 1.03.000741 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Drainase Perkotaan Km 2023-09-26 20:05:31 0 0 -
714 1.03.000747 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dokumen 2023-09-27 11:11:10 0 1 -
715 1.03.910105 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 2023-09-27 20:27:54 - -
716 1.03.910106 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Unit 2023-09-27 20:28:55 - -
717 1.03.910112 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SDM Pengelola Persampahan Orang 2024-10-13 12:37:02 - - -
718 1.03.910117 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum Sambungan Rumah (SR) 2024-10-16 11:25:45 0 0 -
719 1.03.910120 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Desa 2023-09-29 07:09:57 - - -
720 1.03.910121 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD Jiwa 2024-10-11 10:36:10 - - -
721 1.03.910123 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Orang 2023-10-23 14:50:22 0 0 -
722 1.03.910126 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat Paket 2023-10-23 15:03:36 0 0 -
723 1.03.910127 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD Jiwa 2024-10-13 13:34:57 0 0 -
724 1.03.910128 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Paket 2024-10-12 22:08:40 0 N/A -
725 1.03.910136 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Berita Acara 2023-12-01 16:55:01 0 0 -
726 1.03.910137 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR Dokumen 2023-12-01 16:58:08 0 0 -
727 1.03.910138 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dokumen 2023-12-01 17:05:15 0 0 -
728 1.03.910139 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Laporan 2023-12-01 17:21:44 0 4 -
729 1.03.910140 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Layanan KKPR Layanan 2023-12-01 17:25:47 0 1 -
730 1.03.910141 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Layanan Persetujuan KKPR Layanan 2023-12-01 17:30:29 4 5 -
731 1.03.910146 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Laporan 2023-12-01 17:57:35 0 2 -
732 1.03.910147 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Sistem Informasi 2023-12-04 16:55:27 1 1 -
733 1.03.910148 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dokumen 2023-12-01 18:00:18 0 2 -
734 1.03.910149 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Kegiatan 2023-12-01 18:01:16 0 2 -
735 1.03.910151 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Data SHP Peta Dasar Peta 2023-12-01 18:09:02 0 2 -
736 1.03.910152 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Publikasi informasi penataan ruang Publikasi 2023-12-01 18:09:55 1 1 -
737 1.03.910156 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Dokumen 2023-12-04 18:31:12 0 0 -
738 1.03.910163 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Sistem Drainase Perkotaan 2024-02-12 13:38:28 23 24 -
739 1.03.910164 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Saluran Drainase Perkotaan Meter 2024-02-12 13:38:56 15596 15596 -
740 1.03.910168 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan Unit 2024-02-13 14:29:23 0 N/A -
741 1.03.910171 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rumah Sehat Rumah 2024-02-13 15:06:25 - - -
742 1.03.910172 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rumah Layak Huni Rumah 2024-02-13 15:13:11 - - -
743 1.03.910177 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SPBU Mikro 3 Kilo Liter Unit 2024-09-20 14:36:19 - 19 19
744 1.03.910178 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap Unit 2024-09-25 10:47:52 - 9 9
745 1.03.910179 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap Unit 2024-09-25 10:48:09 - 10 10
746 1.03.910180 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Unit Air Baku Unit 2024-10-12 10:35:46 - - -
747 1.03.910181 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku Titik 2024-10-12 10:35:57 - - -
748 1.03.910184 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST Dokumen 2024-10-12 20:17:26 - - -
749 1.03.910185 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST Dokumen 2024-10-12 20:21:37 - - -
750 1.03.910186 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan Unit 2024-10-12 20:26:57 - - -
751 1.03.910187 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan Unit 2024-10-12 20:31:12 - - -
752 1.03.910188 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah Unit 2024-10-12 20:34:41 - - -
753 1.03.910189 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Masyarakat Orang 2024-10-13 13:19:52 - - -
754 1.03.910190 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pengelola Persampahan Kelompok 2024-10-12 22:11:47 - - -
755 1.03.910192 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen RTBL Dokumen 2024-10-13 19:51:18 - - -
756 1.03.910195 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas perencanaan TPA Ton/hari 2024-10-13 09:32:27 - - -
757 1.03.910196 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPA terpakai Ton/hari 2024-10-13 13:14:12 - - -
758 1.03.910197 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Fasilitas penunjang TPA Paket 2024-10-13 12:15:03 - - -
759 1.03.910198 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas perencanaan TPST Ton/hari 2024-10-13 12:19:23 - - -
760 1.03.910199 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPST terpakai Ton/hari 2024-10-13 12:21:47 - - -
761 1.03.910200 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas perencanaan SPA Ton/hari 2024-10-13 09:28:05 - - -
762 1.03.910201 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas SPA terpakai Ton/hari 2024-10-13 01:54:50 - - -
763 1.03.910202 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas perencanaan TPS3R Ton/hari 2024-10-13 12:25:53 - - -
764 1.03.910203 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPS3R terpakai Ton/hari 2024-10-13 12:28:08 - - -
765 1.03.910204 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPS Ton/hari 2024-10-13 00:11:25 - - -
766 1.03.910205 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah TPA Unit 2024-10-13 00:37:54 - - -
767 1.03.910206 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas TPS terpakai Ton/hari 2024-10-13 01:30:59 - - -
768 1.03.910207 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah KK terlayani KK 2024-10-13 12:29:32 - - -
769 1.03.910209 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung Hijau Bangunan Gedung 2024-10-13 02:10:53 - - -
770 1.03.910211 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani Unit 2024-10-13 02:22:38 - - -
771 1.03.910212 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas bangunan gedung negara yang ditangani M2 2024-10-13 02:25:07 - - -
772 1.03.910213 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat Dokumen 2024-10-13 02:27:03 - - -
773 1.03.910214 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi Dokumen 2024-10-13 03:00:34 - - -
774 1.03.910216 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL) Dokumen 2024-10-13 02:33:08 - - -
775 1.03.910217 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR) Dokumen 2024-10-13 20:00:21 - - -
776 1.03.910220 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara Bangunan Gedung 2024-10-13 02:40:45 - - -
777 1.03.910221 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi Orang 2024-10-13 03:02:43 - - -
778 1.03.910222 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Orang 2024-10-13 03:16:02 - - -
779 1.03.910223 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dokumen 2024-10-13 03:16:46 - - -
780 1.03.910224 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan Kelompok Masyarakat 2024-10-13 12:33:23 - - -
781 1.03.910225 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas perencanaan TPS Ton/hari 2024-10-13 13:34:02 - - -
782 1.03.910226 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan Dokumen 2024-10-13 16:01:32 - - -
783 1.03.910227 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Bangunan dan Lingkungan 2024-10-13 19:22:10 - - -
784 1.03.910228 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasan 2024-10-13 19:23:13 - - -
785 1.03.910229 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasan 2024-10-13 19:32:42 - - -
786 1.03.910230 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat Dokumen 2024-10-13 19:33:38 - - -
787 1.03.910231 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins Dokumen 2024-10-13 19:35:23 - - -
788 1.03.910234 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL) Dokumen 2024-10-13 19:38:54 - - -
789 1.03.910236 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah Dokumen 2024-10-13 19:42:03 - - -
790 1.03.910237 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Dokumen 2024-10-13 19:43:10 - - -
791 1.03.910238 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Dokumen 2024-10-13 20:03:00 - - -
792 1.03.910239 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah M2 2024-10-13 19:45:31 - - -
793 1.03.910240 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tim Ahli Cagar Budaya Orang 2024-10-13 19:46:54 - - -
794 1.03.910245 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Orang 2024-10-13 19:55:54 - - -
795 1.03.910246 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Instansi 2024-10-13 19:57:09 - - -
796 1.03.910247 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara Dokumen 2024-10-13 19:57:42 - - -
797 1.03.910248 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL Peraturan 2024-10-13 20:01:42 - - -
798 1.03.910250 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peta Kerawanan Bencana Daerah Dokumen 2024-10-13 20:02:35 - - -
799 1.03.910254 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik Sambungan Rumah (SR) 2024-10-16 11:15:01 - - -
800 1.03.910256 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja Rumah Tangga 2024-10-14 10:54:09 - - -
801 1.03.910257 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum Jiwa 2024-10-14 11:42:48 - - -
802 1.04.000001 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Anggota Fasilitator Orang 2023-09-29 09:32:33 5 5 -
803 1.04.000004 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Backlog Kepemilikan Rumah Unit Rumah 2023-09-17 23:40:39 31781 32307 -
804 1.04.000006 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Orang 2023-09-18 13:57:30 67 60 -
805 1.04.000007 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Orang 2023-09-18 13:58:55 67 60 -
806 1.04.000014 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 2023-09-25 14:31:35 67 60 -
807 1.04.000018 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 2023-09-25 14:37:26 67 60 -
808 1.04.000020 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 2023-09-25 14:38:44 67 60 -
809 1.04.000023 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Dokumen 2023-09-29 09:33:49 5 5 -
810 1.04.000024 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-18 10:32:42 1 1 -
811 1.04.000035 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Dokumen 2023-09-18 10:55:21 8 21 -
812 1.04.000045 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kebijakan Bidang PKP Dokumen 2023-09-18 14:29:35 2 1 -
813 1.04.000078 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan 2023-09-25 14:45:36 12 19 -
814 1.04.000094 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Laporan 2023-09-25 10:46:46 1 1 -
815 1.04.000096 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Laporan 2023-09-29 09:44:19 1 1 -
816 1.04.000097 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program Laporan 2023-09-18 10:11:14 1 1 -
817 1.04.000111 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana Laporan 2023-09-25 14:49:44 1 1 -
818 1.04.000113 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei Lokasi 2023-09-15 17:57:43 16 16 -
819 1.04.000114 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan Lokasi 2023-09-25 10:47:14 16 16 -
820 1.04.000115 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 2023-09-20 17:10:25 8 21 -
821 1.04.000135 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Orang 2023-09-18 14:06:49 67 60 -
822 1.04.000141 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan 2023-09-18 10:56:44 7 12 -
823 1.04.000146 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 2023-09-18 14:00:40 300 300 -
824 1.04.000154 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun Unit Rumah 2023-09-29 09:47:05 67 60 -
825 1.04.000167 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani Unit Rumah 2023-09-29 09:48:27 67 60 -
826 1.04.000168 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit 2023-09-29 09:48:35 274 368 -
827 1.04.000196 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah 2023-09-17 23:37:03 170 757 -
828 1.04.000198 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah 2023-09-17 23:38:36 91 362 -
829 1.04.000236 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Dokumen 2023-09-15 18:12:46 16 16 -
830 1.04.000237 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi Dokumen 2023-09-29 09:56:31 512 1849 -
831 1.04.000261 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Kelompok 2023-09-20 17:29:17 8 21 -
832 1.04.000262 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh Rumah Tangga 2023-09-18 13:44:20 30 N/A -
833 1.04.000263 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh Rumah Tangga 2023-09-18 13:58:48 7 N/A -
834 1.04.000271 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh Unit 2023-09-01 15:27:27 30 N/A -
835 1.04.000272 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Unit 2023-09-15 18:22:30 7 N/A -
836 1.04.000274 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi Unit 2023-09-15 18:14:16 N/A N/A -
837 1.04.000279 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Rumah Tangga 2023-09-18 08:09:36 4179 2449 -
838 1.04.000280 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Unit 2023-09-04 11:17:59 4179 2449 -
839 1.04.000281 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Unit 2023-09-01 14:41:42 4179 2449 -
840 1.04.000315 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar Ha 2023-09-15 18:04:46 37.477 14.611 -
841 1.04.000318 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit 2023-09-25 15:27:52 33 10 -
842 1.04.000323 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Unit 2023-09-15 18:05:48 4018 N/A -
843 1.04.000324 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Unit 2023-09-15 18:06:31 37 N/A -
844 1.04.000328 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal) 2024-10-28 15:49:32 - - -
845 1.04.000329 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah 2024-10-28 15:50:46 - - -
846 1.04.000330 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh Dokumen 2024-10-28 15:52:21 - - -
847 1.04.000338 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh Dokumen 2024-10-28 16:10:00 - - -
848 1.04.000889 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh Unit Rumah 2024-10-28 16:26:08 - - -
849 1.04.000890 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki “Lack of Access” terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh. Rumah Tangga 2024-10-28 16:55:58 - - -
850 1.05.000001 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang 2024-02-13 14:37:42 N/A 680 -
851 1.05.000013 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Data Kebencanaan yang tersedia Dokumen 2023-08-24 13:33:50 1 1 -
852 1.05.000017 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan 2023-11-10 14:40:13 0 249 -
853 1.05.000018 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan 2023-11-10 14:40:27 0 249 -
854 1.05.000030 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 2023-11-10 14:40:44 62 214 -
855 1.05.000031 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 2023-11-10 14:40:59 37 37 -
856 1.05.000034 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 2023-11-10 14:41:45 7 91 -
857 1.05.000035 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 2023-11-10 14:42:01 7 91 -
858 1.05.000042 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 2023-11-03 11:42:08 147 168 -
859 1.05.000059 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 2023-11-10 14:42:32 0 0 -
860 1.05.000060 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 2023-11-10 14:42:48 0 0 -
861 1.05.000063 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 2024-02-13 14:32:55 0 1 -
862 1.05.000064 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen 2023-08-22 10:35:15 1 1 -
863 1.05.000070 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Dokumen 2023-08-24 14:01:27 1 1 -
864 1.05.000071 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Dokumen 2023-08-24 14:02:01 0 0 -
865 1.05.000077 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen 2023-08-24 14:03:32 6 10 -
866 1.05.000080 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen 2023-08-24 14:06:12 0 0 -
867 1.05.000081 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 2023-08-24 14:06:53 0 0 -
868 1.05.000082 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Dokumen 2023-08-24 14:07:52 0 0 -
869 1.05.000088 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 2023-08-23 11:39:13 N/A 3 -
870 1.05.000089 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat Dokumen 2023-11-03 11:48:03 10 10 -
871 1.05.000090 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan Dokumen 2023-11-03 11:48:37 10 10 -
872 1.05.000091 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen 2024-02-13 14:31:06 1 1 -
873 1.05.000099 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 2023-11-10 14:46:45 3 13 -
874 1.05.000108 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Informasi Kebencanaan yang tersedia Dokumen 2023-08-24 14:18:33 1 1 -
875 1.05.000110 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus 2024-11-05 12:19:26 0 0 -
876 1.05.000111 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus 2023-11-03 11:52:39 0 0 -
877 1.05.000112 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini Kasus 2023-11-03 11:53:24 120 132 -
878 1.05.000113 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Kasus 2023-11-03 11:53:52 120 132 -
879 1.05.000114 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli Kasus 2023-11-03 11:54:33 120 132 -
880 1.05.000115 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan Kasus 2023-11-03 11:54:59 3 13 -
881 1.05.000116 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Kasus 2023-11-03 11:55:29 72 60 -
882 1.05.000117 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan Kasus 2023-11-03 11:56:11 72 60 -
883 1.05.000118 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan Kasus 2023-11-03 11:56:33 0 0 -
884 1.05.000119 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana Kawasan 2024-02-13 14:35:48 2 6 -
885 1.05.000120 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana Kawasan 2023-08-24 14:19:58 2 6 -
886 1.05.000123 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Orang 2023-08-24 14:22:48 13996 88512 -
887 1.05.000124 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana Orang 2023-08-24 14:23:51 -
888 1.05.000125 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 2023-08-24 14:24:30 24870 269528 -
889 1.05.000126 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Orang 2023-08-24 14:25:01 24870 269528 -
890 1.05.000127 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Orang 2023-08-24 14:25:38 24870 269528 -
891 1.05.000146 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 2023-11-10 14:37:17 62 214 -
892 1.05.000147 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 2023-11-10 14:37:46 120 132 -
893 1.05.000172 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan 2023-11-03 16:16:16 15 36 -
894 1.05.000173 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Laporan 2023-11-03 16:16:48 15 36 -
895 1.05.000178 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Laporan 2023-11-03 16:18:43 0 0 -
896 1.05.000181 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Laporan 2023-11-03 16:19:52 0 0 -
897 1.05.000187 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan 2023-11-03 16:22:13 4 6 -
898 1.05.000188 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan 2023-11-03 16:22:57 4 6 -
899 1.05.000203 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 2023-08-24 14:27:48 -
900 1.05.000204 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani Laporan 2023-11-03 16:24:33 6 15 -
901 1.05.000205 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani Laporan 2023-11-03 16:25:10 6 15 -
902 1.05.000213 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Laporan 2023-11-03 16:25:34 631 1109 -
903 1.05.000214 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP Laporan 2023-11-03 16:26:11 631 1109 -
904 1.05.000215 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang 2024-02-13 14:33:45 135 2924 -
905 1.05.000216 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang 2023-08-24 14:32:22 135 2924 -
906 1.05.000221 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Unit 2023-08-24 14:37:18 60 60 -
907 1.05.000224 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Orang 2024-02-13 14:35:01 25 24 -
908 1.05.000225 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Orang 2023-08-24 14:39:10 25 24 -
909 1.05.000232 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 2023-11-10 14:49:22 7 91 -
910 1.05.000233 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 2023-11-10 14:50:26 7 91 -
911 1.05.000241 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Orang 2024-02-13 14:41:05 138 127 -
912 1.05.000246 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana Orang 2023-08-24 14:42:06 490 207 -
913 1.05.000247 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana Orang 2023-08-24 14:42:33 490 207 -
914 1.05.000249 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Orang 2023-09-27 20:58:48 0 63 -
915 1.05.000250 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kegiatan 2023-09-27 21:01:05 82 44 -
916 1.05.000251 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Orang 2023-09-27 21:09:09 0 0 -
917 1.05.000253 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-27 21:12:53 0 0 -
918 1.05.000266 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen 2023-09-27 23:18:51 417 206 -
919 1.05.000267 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen 2023-09-27 23:28:19 417 206 -
920 1.05.000268 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen 2023-09-27 23:33:45 417 206 -
921 1.05.000274 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 2023-12-18 13:57:00 6 9 -
922 1.05.000275 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dokumen 2023-12-18 13:58:39 4 4 -
923 1.05.000276 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 2023-12-18 13:59:40 15 36 -
924 1.05.000277 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Laporan 2024-02-13 14:53:50 0 0 -
925 1.05.000279 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 2023-12-18 14:03:11 4 6 -
926 1.05.000285 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dokumen 2024-01-02 15:01:22 1 1 -
927 1.05.000289 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Orang 2024-01-02 15:23:50 138 127 -
928 1.05.000291 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dokumen 2024-01-02 15:33:40 -
929 1.05.000296 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Dokumen 2024-10-14 15:31:34 - - -
930 1.05.000297 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota Laporan 2024-10-14 15:54:53 - - -
931 1.05.000298 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dokumen 2024-10-15 14:16:12 - - -
932 1.05.000299 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dokumen 2024-10-14 15:58:37 - - -
933 1.05.000300 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Orang 2024-10-15 14:15:12 - - -
934 1.05.000302 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota Unit 2024-10-14 16:00:46 - - -
935 1.05.000303 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Laporan 2024-10-14 16:02:13 - - -
936 1.05.000304 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi! Dokumen 2024-10-15 14:11:23 - - -
937 1.05.000305 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Laporan 2024-10-14 16:03:35 - - -
938 1.05.000306 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota Orang 2024-10-14 16:04:16 - - -
939 1.05.000307 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Orang 2024-10-14 16:04:57 - - -
940 1.05.000308 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2024-10-14 16:05:47 - - -
941 1.05.000309 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran Dokumen 2024-10-14 16:06:18 - - -
942 1.05.000310 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Dokumen 2024-10-14 16:07:13 - - -
943 1.05.000311 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada Dokumen 2024-10-14 16:07:51 - - -
944 1.05.000312 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota Dokumen 2024-10-14 16:08:35 - - -
945 1.05.000313 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 2024-10-14 16:09:10 - - -
946 1.05.000314 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dokumen 2024-10-14 16:09:59 - - -
947 1.05.000315 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 2024-10-15 10:49:59 - - -
948 1.05.000316 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen 2024-10-15 11:02:17 - - -
949 1.05.000317 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2024-10-15 11:07:00 - - -
950 1.05.000318 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 2024-10-15 11:09:02 - - -
951 1.05.000319 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 2024-10-15 11:10:51 - - -
952 1.05.000320 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Orang 2024-10-15 11:15:27 - - -
953 1.05.000321 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 2024-10-15 11:17:40 - - -
954 1.05.000322 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dokumen 2024-10-15 11:22:31 - - -
955 1.05.000323 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama Dokumen 2024-10-15 11:24:30 - - -
956 1.05.000324 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Dokumen 2024-10-15 11:28:03 - - -
957 1.05.000325 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Laporan 2024-10-15 12:03:42 - - -
958 1.05.000326 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Laporan 2024-10-15 12:04:44 - - -
959 1.05.000327 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan Laporan 2024-10-15 12:06:27 - - -
960 1.05.000328 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran Laporan 2024-10-15 12:07:24 - - -
961 1.05.000329 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran 2024-10-15 12:08:19 - - -
962 1.05.000330 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Laporan 2024-10-15 12:09:07 - - -
963 1.05.000331 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Dokumen 2024-10-15 12:10:37 - - -
964 1.05.000333 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan 2024-10-15 12:13:17 - - -
965 1.05.000335 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Laporan 2024-10-15 12:17:20 - - -
966 1.05.000336 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Dokumen 2024-10-15 12:18:31 - - -
967 1.05.000337 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Unit 2024-10-15 12:19:36 - - -
968 1.05.000338 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Unit 2024-10-15 12:20:23 - - -
969 1.05.000339 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Laporan 2024-10-15 12:21:30 - - -
970 1.05.000340 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dokumen 2024-10-15 12:23:08 - - -
971 1.05.000341 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Unit 2024-10-15 12:24:43 - - -
972 1.05.000342 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Laporan 2024-10-15 12:25:40 - - -
973 1.05.000343 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Laporan 2024-10-15 12:27:14 - - -
974 1.05.000344 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Dokumen 2024-10-15 13:53:17 - - -
975 1.05.000345 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Dokumen 2024-10-15 13:55:06 - - -
976 1.05.000346 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Kawasan 2024-10-15 13:56:55 - - -
977 1.05.000347 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 2024-10-16 10:07:54 - - -
978 1.05.000348 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Laporan 2024-10-17 16:30:03 - - -
979 1.06.000007 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 2023-08-07 10:32:08 N/A 37 -
980 1.06.000008 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2023-08-07 10:33:27 28 7
981 1.06.000009 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 2023-08-07 10:36:13 175 235
982 1.06.000018 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang 2023-08-07 11:35:59 30 24 -
983 1.06.000020 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 2023-08-07 14:27:03 15 22 -
984 1.06.000021 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 2023-08-07 14:27:52 55 47 -
985 1.06.000022 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 2023-12-05 09:55:58 40 161 -
986 1.06.000023 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang 2023-08-07 14:29:30 9 12 -
987 1.06.000024 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 2023-08-07 14:30:33 28 21 -
988 1.06.000025 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Orang 2023-08-14 16:28:54 898 631 -
989 1.06.000028 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak-Anak Terlantar yang dijangkau Orang 2023-08-14 16:29:27 898 631 -
990 1.06.000029 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Orang 2023-08-14 16:29:52 9 12 -
991 1.06.000031 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Fakir Miskin Orang 2023-12-05 09:49:18 821.913 823.989 -
992 1.06.000034 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 2023-08-14 11:45:54 5 7
993 1.06.000038 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 2023-08-14 11:50:36 15 6 -
994 1.06.000039 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 2023-12-05 09:56:13 20 16 -
995 1.06.000040 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Orang 2023-12-05 09:53:46 14 7 -
996 1.06.000041 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 2023-08-14 11:53:24 N/A 38 -
997 1.06.000042 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 2024-10-01 13:42:38 50 39 -
998 1.06.000043 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2023-08-14 11:54:28 57 46 -
999 1.06.000044 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 2023-08-14 11:55:27 107 50 -
1000 1.06.000047 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Orang 2023-08-14 11:57:51 107 45 -
1001 1.06.000055 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Keluarga 2023-08-14 12:04:27 916.235 64.424 -
1002 1.06.000059 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dokumen 2023-08-14 12:08:38 5 5 -
1003 1.06.000065 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dokumen 2023-08-14 12:15:30 30 40 -
1004 1.06.000067 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Laporan 2023-08-14 12:16:38 3 3 -
1005 1.06.000068 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Orang 2023-08-14 12:18:52 200 300 -
1006 1.06.000069 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Orang 2023-08-14 12:18:34 200 300 -
1007 1.06.000070 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Orang 2023-08-14 12:19:54 270 100 -
1008 1.06.000071 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Orang 2023-08-14 12:21:38 336 200 -
1009 1.06.000072 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Orang 2023-08-14 12:21:22 25.210 24.355 -
1010 1.06.000074 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2023-08-14 12:35:11 37 30 -
1011 1.06.000075 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 2023-08-14 12:44:07 289 250 -
1012 1.06.000081 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang 2023-08-14 14:31:49 100 50 -
1013 1.06.000083 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Orang 2023-08-14 14:33:25 11 10 -
1014 1.06.000084 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 2023-08-14 14:33:56 12 15 -
1015 1.06.000085 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 2023-12-05 09:56:42 60 70 -
1016 1.06.000086 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang 2023-08-14 14:34:49 11 10 -
1017 1.06.000087 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 2023-08-14 14:35:15 N/A 5 -
1018 1.06.000088 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 2023-08-14 14:35:37 37 30 -
1019 1.06.000089 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Orang 2023-08-14 14:36:04 32 12 -
1020 1.06.000090 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lembaga Kesejahteraan Sosial Lembaga 2024-02-13 15:47:04 34 41 -
1021 1.06.000091 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lembaga 2023-08-14 14:44:35 1 1 -
1022 1.06.000093 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Makam Pahlawan Nasional Makam 2023-08-14 15:03:07 96 96 -
1023 1.06.000094 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Orang 2024-02-20 11:48:57 340 480 -
1024 1.06.000097 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2023-12-05 10:05:07 2 2 -
1025 1.06.000098 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Orang 2023-08-14 16:31:24 2 2 -
1026 1.06.000099 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja Sosial Masyarakat Orang 2024-09-02 08:56:39 303 243 -
1027 1.06.000101 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2023-08-14 14:57:23 2 2 -
1028 1.06.000102 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Orang 2023-08-14 15:01:23 2 2 -
1029 1.06.000103 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Laporan 2023-08-14 15:02:37 4 4 -
1030 1.06.000110 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2023-08-14 15:09:55 25 40 -
1031 1.06.000111 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 2023-08-14 15:10:27 197 800 -
1032 1.06.000112 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang 2023-08-14 15:11:03 100 300 -
1033 1.06.000113 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 2023-08-14 15:11:25 25 25 -
1034 1.06.000115 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 2023-08-14 15:12:49 25 25 -
1035 1.06.000116 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 2023-12-05 09:56:56 60 175 -
1036 1.06.000117 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang 2023-08-14 15:13:50 57 50 -
1037 1.06.000118 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 2023-08-14 15:14:16 N/A 20 -
1038 1.06.000119 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 2023-08-14 15:14:43 60 60 -
1039 1.06.000122 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Orang 2023-08-14 15:16:22 128 45 -
1040 1.06.000128 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Orang 2023-08-14 15:18:43 N/A 50 -
1041 1.06.000133 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Orang 2023-08-14 15:20:46 N/A 48 -
1042 1.06.000134 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Orang 2023-08-14 15:21:03 N/A 50 -
1043 1.06.000137 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 2023-08-14 15:22:19 N/A 50 -
1044 1.06.000150 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi Unit 2023-08-14 15:53:13 138 137 -
1045 1.06.000161 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tempat penampungan pengungsi yang tersedia Unit 2023-08-14 16:11:01 11 11 -
1046 1.06.000162 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang 2023-12-05 09:51:10 14 14 -
1047 1.06.000170 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Taruna Siaga Bencana Orang 2023-12-05 10:02:27 30 31 -
1048 1.06.000175 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Dokumen 2024-09-02 10:39:10 15 15 -
1049 1.06.000178 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Keluarga 2024-09-02 09:00:46 208 366 -
1050 1.06.000179 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang 2024-09-02 09:12:55 14 14 -
1051 1.06.000180 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial Orang 2024-10-01 11:24:33 - - -
1052 1.06.000181 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Lokasi 2024-10-01 11:30:19 - - -
1053 1.06.000182 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Orang 2024-10-01 13:27:18 - - -
1054 1.06.000183 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Laporan 2024-11-21 22:08:50 - - -
1055 1.06.000184 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Orang 2024-10-01 13:36:29 - - -
1056 1.06.000185 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 2024-10-01 11:54:17 - - -
1057 1.06.000186 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 2024-10-01 11:56:43 - - -
1058 1.06.000187 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 2024-10-01 11:57:50 - - -
1059 1.06.000188 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 2024-10-01 11:58:28 - - -
1060 1.06.000189 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang 2024-10-01 13:35:59 - - -
1061 1.06.000190 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang 2024-11-21 22:10:13 - - -
1062 1.06.000191 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Orang 2024-10-01 12:05:37 - - -
1063 1.06.000192 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 2024-10-01 12:08:07 - - -
1064 1.06.000193 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 2024-10-01 12:09:00 - - -
1065 1.06.000194 Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 2024-10-01 12:09:34 - - -
1066 1.06.000195 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 2024-10-01 12:10:24 - - -
1067 1.06.000196 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang 2024-10-01 13:06:09 - - -
1068 1.06.000197 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 2024-10-01 13:13:49 - - -
1069 1.06.000198 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Orang 2024-10-01 13:15:36 - - -
1070 1.06.000199 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Orang 2024-10-01 13:16:17 - - -
1071 1.06.000200 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Orang 2024-10-01 13:54:24 - - -
1072 1.06.000201 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Orang 2024-10-01 13:17:45 - - -
1073 1.06.000202 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Dokumen 2024-11-21 22:16:19 - - -
1074 1.06.000203 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial Daerah 2024-10-01 13:19:08 - - -
1075 1.06.000204 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Orang 2024-10-01 13:19:43 - - -
1076 1.06.000205 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana Orang 2024-10-01 13:21:29 - - -
1077 1.06.000206 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas Orang 2024-10-01 13:22:02 - - -
1078 1.06.000207 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Orang 2024-10-01 13:22:31 - - -
1079 1.06.000208 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Orang 2024-10-01 13:23:07 - - -
1080 1.06.000209 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi Desa/Kelurahan 2024-10-01 13:23:46 - - -
1081 1.06.000210 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Orang 2024-10-01 13:24:07 - - -
1082 1.06.000211 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Orang 2024-10-01 13:24:42 - - -
1083 1.06.000212 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Orang 2024-10-01 13:25:06 - - -
1084 1.06.000219 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Orang 2024-10-01 13:31:54 - - -
1085 1.06.000233 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Orang 2024-11-21 22:23:42 - - -
1086 2.07.000001 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Angkatan Kerja (AK) Orang 2023-07-27 13:04:23 608754 671407 -
1087 2.07.000002 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi Asosiasi 2023-07-27 13:04:47 469 471 -
1088 2.07.000005 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA CPMI/PMI Orang 2023-07-27 13:05:31 1217 1441 -
1089 2.07.000018 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Instruktur pemerintah Orang 2023-07-28 09:46:26 8 8 -
1090 2.07.000019 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Instruktur swasta Orang 2023-07-28 09:46:46 2 2 -
1091 2.07.000035 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi Unit 2023-07-28 09:48:20 1 1 -
1092 2.07.000036 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Unit 2023-07-28 09:48:50 14 14 -
1093 2.07.000038 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA LKS Tripartit Lembaga 2023-07-28 09:50:19 1 1 -
1094 2.07.000042 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA LPKS yang dibina Lembaga 2023-07-28 10:42:26 42 43 -
1095 2.07.000046 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lulusan pelatihan pemerintah Orang 2023-07-28 10:27:38 528 592 -
1096 2.07.000047 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lulusan pelatihan swasta Orang 2023-07-28 10:28:01 2155 800 -
1097 2.07.000048 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Mediator Orang 2023-07-28 10:28:29 2 4 -
1098 2.07.000049 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nama Program Pelatihan Program 2024-09-23 15:46:24 9 9 -
1099 2.07.000056 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja Orang 2023-07-28 10:32:08 9804 9232 -
1100 2.07.000057 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja ditempatkan Orang 2023-07-28 10:32:58 8098 7268 -
1101 2.07.000058 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja terdaftar Orang 2023-07-28 10:33:09 9804 9232 -
1102 2.07.000059 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Orang 2023-07-26 13:29:30 n/a 529 -
1103 2.07.000066 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penduduk Usia Kerja (PUK) Orang 2023-07-28 10:36:20 908957 948897 -
1104 2.07.000070 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2024-09-18 10:10:16 n/a n/a -
1105 2.07.000072 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Kasus 2023-07-28 10:39:12 11 3 -
1106 2.07.000074 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Peraturan Perusahaan (WLKP Online) Dokumen 2023-07-28 10:38:27 116 130 -
1107 2.07.000077 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) Dokumen 2023-07-28 10:38:47 25 26 -
1108 2.07.000078 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perkara Perselisihan yang terselesaikan Kasus 2023-07-28 10:55:53 11 3 -
1109 2.07.000080 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persediaan Tenaga Kerja Orang 2024-02-13 15:27:38 608754 671407 -
1110 2.07.000082 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS Perusahaan 2023-07-28 10:57:28 1 1 -
1111 2.07.000083 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang Perusahaan 2024-09-18 10:19:41 - - -
1112 2.07.000084 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan Kecil Perusahaan 2023-08-14 14:04:09 159 161 -
1113 2.07.000086 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar Perusahaan 2023-08-14 14:03:20 469 471 -
1114 2.07.000087 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan peserta jamsostek aktif Perusahaan 2023-07-28 10:58:03 341 401 -
1115 2.07.000088 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan Perusahaan 2023-10-09 11:08:06 469 471 -
1116 2.07.000096 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PMI Purna Orang 2023-08-14 14:11:36 150 n/a -
1117 2.07.000097 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PMI yang di tempatkan Orang 2024-09-23 15:27:21 1217 1441 -
1118 2.07.000100 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Produktivitas Tenaga Kerja Juta Rupiah/Tenaga Kerja 2023-07-28 10:59:24 37.91 38.60 -
1119 2.07.000102 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Unit 2024-09-23 15:33:19 58 61 -
1120 2.07.000109 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja Disabilitas Orang 2024-02-13 15:26:47 n/a 34 -
1121 2.07.000110 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Orang 2023-07-28 11:01:10 34029 40018 -
1122 2.07.000114 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Orang 2023-07-28 11:01:37 88 0 -
1123 2.07.000125 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi Dokumen 2024-09-18 10:38:33 - - -
1124 2.07.000127 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal Lembaga 2024-09-18 11:42:27 - - -
1125 2.07.000128 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL Orang 2024-09-10 16:18:00 - - -
1126 2.07.000129 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS Perusahaan 2024-09-18 11:46:16 - - -
1127 2.08.000001 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kegiatan 2023-10-23 09:58:14 3 3 -
1128 2.08.000002 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan Orang 2023-12-28 10:17:20 14 18 -
1129 2.08.000003 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Orang 2023-10-26 10:52:56 120 150 -
1130 2.08.000005 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kegiatan 2023-10-23 09:59:07 8 8 -
1131 2.08.000006 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Dokumen 2023-10-23 09:59:22 1 1 -
1132 2.08.000008 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Dokumen 2023-12-27 11:19:51 N/A 1 -
1133 2.08.000009 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-23 09:59:51 2 2 -
1134 2.08.000012 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-26 10:55:08 N/A 2 -
1135 2.08.000013 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-26 10:55:27 1 1 -
1136 2.08.000015 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-23 10:01:11 2 2 -
1137 2.08.000017 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kegiatan 2023-10-26 10:56:27 3 3 -
1138 2.08.000018 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kegiatan 2023-10-26 10:56:40 8 8 -
1139 2.08.000019 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Kegiatan 2023-12-27 11:39:33 1 1 -
1140 2.08.000021 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan 2023-12-27 15:08:17 7 7 -
1141 2.08.000026 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Kegiatan 2023-10-26 10:59:02 36 36 -
1142 2.08.000029 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Layanan 2023-12-27 11:51:56 3 3 -
1143 2.08.000032 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Lembaga 2024-02-13 16:00:40 2 2 -
1144 2.08.000036 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Organisasi 2023-12-28 09:35:27 25 25 -
1145 2.08.000038 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Organisasi 2023-10-26 11:01:49 80 80 -
1146 2.08.000041 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kegiatan 2023-10-26 11:02:22 1 1 -
1147 2.08.000048 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Perangkat Daerah 2024-02-13 16:01:50 41 41 -
1148 2.08.000049 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 2023-12-28 09:32:41 41 41 -
1149 2.08.000054 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Orang 2023-10-26 11:04:56 24 50 -
1150 2.08.000055 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Orang 2023-10-26 11:05:08 2 2 -
1151 2.08.000061 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kegiatan 2023-12-27 11:43:10 1 1 -
1152 2.09.000021 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jenis pangan lokal Laporan 2023-10-25 13:28:48 1 1 -
1153 2.09.000030 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Konsumsi per kapita per tahun Laporan 2023-10-20 14:24:52 1 1 -
1154 2.09.000053 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dokumen 2023-10-25 17:06:01 1 1 -
1155 2.09.000068 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Target konsumsi pangan per kapita per tahun Dokumen 2023-10-25 16:57:24 1 1 -
1156 2.09.000076 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data daerah rentan rawan pangan Laporan 2023-10-25 17:42:08 1 1 -
1157 2.09.000078 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Dokumen 2023-10-25 15:56:55 1 1 -
1158 2.09.000079 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Jumlah Penduduk Dokumen 2023-10-25 15:53:15 1 1 -
1159 2.09.000081 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Konsumsi Pangan Dokumen 2023-10-25 15:45:04 1 1 -
1160 2.09.000083 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Produksi Pangan Dokumen 2024-10-01 16:02:12 1 1 -
1161 2.09.000084 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Stok Pangan Dokumen 2024-10-01 16:09:55 1 1 -
1162 2.09.000086 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Laporan 2023-10-25 14:56:48 1 1 -
1163 2.09.000087 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala Laporan 2023-10-25 14:56:15 1 1 -
1164 2.09.000097 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen 2023-10-25 18:41:06 1 1 -
1165 2.09.000100 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Dokumen 2023-10-25 18:15:15 1 1 -
1166 2.09.000101 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Dokumen 2023-10-25 18:17:25 1 1 -
1167 2.09.000102 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun Dokumen 2023-10-25 18:12:44 1 1 -
1168 2.09.000103 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun Dokumen 2024-10-01 15:54:59 1 1 -
1169 2.09.000105 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan Unit 2023-10-25 13:21:52 4 8 -
1170 2.09.000109 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun Dokumen 2023-10-25 18:57:22 25 0 -
1171 2.09.000113 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Unit 2023-10-25 15:49:59 13224 13224 -
1172 2.09.000114 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga 2023-10-25 14:01:03 235 100 -
1173 2.09.000115 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Laporan 2023-09-26 13:56:56 1 1 -
1174 2.09.000118 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Laporan 2024-09-30 22:06:32 5 3 -
1175 2.09.000119 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Laporan 2024-09-30 22:07:51 5 4 -
1176 2.09.000126 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Kegiatan 2024-10-01 18:38:52 - - -
1177 2.09.000132 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Dokumen 2023-10-25 17:48:29 0 1 -
1178 2.09.000134 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Unit 2024-10-10 01:31:52 4 0 -
1179 2.09.000144 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 2024-09-30 22:50:14 1 1 -
1180 2.09.000145 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Laporan 2023-10-25 16:50:03 1 1 -
1181 2.09.000152 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Penerima Manfaat Dokumen 2024-09-30 22:57:56 1 1 -
1182 2.09.000153 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dokumen 2023-10-25 17:40:21 1 1 -
1183 2.09.000155 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Dokumen 2024-10-01 15:45:28 25 21 -
1184 2.09.000159 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2023-10-25 18:07:09 1 1 -
1185 2.09.000160 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Persentase 2024-10-01 15:44:25 91.49 92.18 -
1186 2.09.000190 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota Dokumen 2023-10-25 16:59:02 1 1 -
1187 2.09.000213 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara Ton 2023-10-25 16:05:16 23.845 20.245 -
1188 2.09.000214 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Ton 2023-10-25 16:09:35 23.845 20.245 -
1189 2.09.000215 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Ton 2023-10-25 16:13:56 12.520 13.6 -
1190 2.09.000216 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Ton 2023-10-25 16:19:04 12.8 10 -
1191 2.09.000217 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Dokumen 2023-10-25 17:45:56 1 1 -
1192 2.09.000255 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Dokumen 2024-11-04 17:08:43 - - -
1193 2.11.000004 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Capaian IKLH Per tahun Poin 2023-09-26 09:35:13 54.84 65,79 -
1194 2.11.000005 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data contoh uji Data 2023-09-26 09:37:36 86 86 -
1195 2.11.000006 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Laporan 2024-09-29 10:34:52 N/A 3 -
1196 2.11.000007 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS Laporan 2023-09-26 09:44:27 N/A 3 -
1197 2.11.000009 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Laporan 2023-09-26 10:07:01 N/A 3 -
1198 2.11.000012 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Validasi KLHS Laporan 2023-09-26 10:27:07 N/A 3 -
1199 2.11.000013 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Validasi KLHS RPJMD Laporan 2023-09-26 10:43:35 N/A 3 -
1200 2.11.000014 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota Dokumen 2023-12-20 07:58:26 1 1 -
1201 2.11.000018 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota Dokumen 2023-09-26 10:53:05 28 35 -
1202 2.11.000021 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pengujian parameter kualitas lingkungan Data 2023-09-26 12:22:35 54.84 65,79 -
1203 2.11.000023 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Dokumen 2023-09-26 12:26:08 1 1 -
1204 2.11.000024 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup Dokumen 2023-11-08 09:33:47 3 2 -
1205 2.11.000028 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen DIKPLHD Dokumen 2023-09-26 12:31:22 1 1 -
1206 2.11.000029 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen 2023-12-28 09:55:40 2 2 -
1207 2.11.000030 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Dokumen 2023-09-26 12:33:32 N/A 1 -
1208 2.11.000033 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Dokumen 2023-10-24 12:45:30 1 1 -
1209 2.11.000034 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview Dokumen 2023-10-24 12:46:47 1 1 -
1210 2.11.000037 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun Dokumen 2023-10-17 08:57:56 18 20 -
1211 2.11.000039 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 2023-09-26 12:51:03 N/A 1 -
1212 2.11.000041 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen 2023-09-26 12:56:30 N/A 1 -
1213 2.11.000042 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen 2023-11-08 09:37:04 N/A 1 -
1214 2.11.000044 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dokumen 2023-09-26 13:00:33 23 14 -
1215 2.11.000046 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Kelompok 2023-09-26 13:02:01 189 201 -
1216 2.11.000048 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 2023-11-08 09:41:26 8 19 -
1217 2.11.000049 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Izin 2023-09-26 13:04:37 136 199 -
1218 2.11.000050 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat Publikasi 2023-09-26 13:07:39 10 7 -
1219 2.11.000051 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Izin 2023-12-20 07:39:26 29 22 -
1220 2.11.000052 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 2023-12-20 07:34:38 136 199 -
1221 2.11.000056 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 2023-12-20 07:41:24 136 199 -
1222 2.11.000058 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan Izin 2023-12-20 07:42:44 29 22 -
1223 2.11.000060 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses Izin/persetujuan 2023-09-26 14:09:25 18 20 -
1224 2.11.000062 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kebijakan/data informasi terkait RPPLH Dokumen 2023-09-26 14:27:51 N/A 1 -
1225 2.11.000067 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Laporan 2024-09-29 19:23:44 189 201 -
1226 2.11.000068 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan pengurangan sampah Kegiatan 2023-10-24 12:54:48 189 201 -
1227 2.11.000069 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Kelompok 2023-09-26 15:08:34 N/A 201 -
1228 2.11.000070 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Kelompok 2023-10-24 12:58:03 189 201 -
1229 2.11.000071 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan Kelompok 2023-09-26 15:12:50 10 12 -
1230 2.11.000078 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Dokumen 2023-09-26 14:12:10 29 22 -
1231 2.11.000081 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota Dokumen 2023-09-26 14:33:14 29 22 -
1232 2.11.000084 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen 2023-09-26 14:43:17 N/A 1 -
1233 2.11.000098 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 2023-09-26 15:36:43 2 2 -
1234 2.11.000102 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Dokumen 2023-09-26 15:41:27 10 10 -
1235 2.11.000104 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Laporan 2023-09-26 15:48:58 28 35 -
1236 2.11.000105 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat Dokumen 2023-09-26 15:50:15 10 7 -
1237 2.11.000106 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Dokumen 2023-12-20 08:06:17 1 1 -
1238 2.11.000107 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Lembaga 2023-09-26 15:57:12 4 4 -
1239 2.11.000110 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Lokasi 2023-09-26 16:08:14 1 1 -
1240 2.11.000114 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Lokasi 2023-09-26 16:23:10 5 9 -
1241 2.11.000118 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 2023-09-26 16:27:26 6.15 6,15 -
1242 2.11.000120 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 2023-10-24 14:49:54 134.538094 134,538094 -
1243 2.11.000122 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 2023-09-26 16:28:38 6.15 6,15 -
1244 2.11.000124 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup Orang 2023-09-26 16:29:22 1260 1260 -
1245 2.11.000125 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas 2023-09-26 16:31:00 51 49 -
1246 2.11.000126 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Entitas 2023-09-26 16:31:50 51 49 -
1247 2.11.000128 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKA n-1 Poin 2023-09-26 16:33:47 61.54 61,56 -
1248 2.11.000129 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKAL n-1 Poin 2023-09-26 16:34:43 61.54 61,56 -
1249 2.11.000130 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKLH n-1 Poin 2023-09-26 16:35:04 54.84 65,79 -
1250 2.11.000131 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKTL n-1 Poin 2023-09-26 16:35:25 39.85 39,95 -
1251 2.11.000132 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKU n-1 Poin 2023-09-26 16:35:48 84.85 84,87 -
1252 2.11.000135 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 2023-09-26 16:38:50 8 19 -
1253 2.11.000143 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan lingkungan hidup Dokumen 2023-09-26 16:47:19 136 199 -
1254 2.11.000144 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 persetujuan 2023-09-26 16:48:49 136 199 -
1255 2.11.000146 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Orang 2023-09-26 16:51:16 1 1 -
1256 2.11.000147 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD Eksisting Orang 2023-09-26 14:00:21 1 1 -
1257 2.11.000148 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Orang 2023-09-26 14:04:42 1 1 -
1258 2.11.000149 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD yang dibutuhkan Orang 2023-09-26 14:06:59 4 4 -
1259 2.11.000153 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 2023-09-26 14:22:21 22 23 -
1260 2.11.000155 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Unit 2023-09-26 15:03:33 5 5 -
1261 2.11.000156 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pemilahan sampah Unit 2023-10-24 14:53:01 178 178 -
1262 2.11.000158 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pengangkutan sampah Unit 2023-10-24 14:58:05 14 14 -
1263 2.11.000159 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting Unit 2023-09-26 15:02:57 24 26 -
1264 2.11.000160 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pengumpulan sampah Unit 2023-10-24 14:57:18 178 178 -
1265 2.11.000161 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 2023-09-26 15:01:13 136 136 -
1266 2.11.000163 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 2023-09-26 15:08:21 22 23 -
1267 2.11.000165 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Titik 2023-09-26 15:15:10 86 86 -
1268 2.11.000167 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah Unit 2023-09-26 15:18:58 51 49 -
1269 2.11.000168 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH Usaha/Kegiatan 2023-10-24 15:13:13 1 1 -
1270 2.11.000172 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diangkut Ton 2023-10-31 19:40:56 263666 265510 -
1271 2.11.000174 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Ton 2023-10-31 19:48:40 76523.89 65975,5 -
1272 2.11.000181 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara Unit 2023-09-26 15:41:52 1 1 -
1273 2.11.000183 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah data contoh uji Data 2023-12-06 14:09:57 86 86 -
1274 2.11.000186 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen 2023-09-26 15:48:38 3 3 -
1275 2.11.000189 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun Dokumen 2023-09-26 15:53:40 2 3 -
1276 2.11.000191 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen 2023-09-26 16:24:29 N/A 1 -
1277 2.11.000192 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi Unit 2023-09-26 16:26:14 14 14 -
1278 2.11.000195 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 2023-09-26 16:42:44 8 19 -
1279 2.11.000197 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 2023-09-26 16:48:06 136 199 -
1280 2.11.000200 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 2023-09-26 16:50:44 136 199 -
1281 2.11.000201 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Izin 2023-09-26 16:51:28 29 22 -
1282 2.11.000217 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Dokumen 2023-09-26 17:03:43 N/A N/A -
1283 2.11.000218 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Dokumen 2023-09-26 17:01:10 N/A 1 -
1284 2.11.000224 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 2023-09-26 14:39:27 N/A 1 -
1285 2.11.000230 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 2023-09-26 15:01:02 2 2 -
1286 2.11.000231 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 2023-09-26 15:04:43 2 2 -
1287 2.11.000232 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota