E-Walidata

Home
E-Walidata

E-Walidata

Pilih Tahun

Data Terakhir Diupdate 29 menit yang lalu

No	Kode Indikator	Bidang Urusan	Uraian	Satuan	Terakhir Diupdate	2022	2023	2024
1	1.01.000013	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	2024-01-26 15:09:05	169	128	-
2	1.01.000014	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	2024-10-07 10:33:35	3	2	-
3	1.01.000015	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	2024-10-07 10:54:10	172	130	-
4	1.01.000054	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PAUD	Unit	2024-10-07 10:53:12	-	922	-
5	1.01.000055	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PAUD yang layak	Unit	2024-07-02 17:39:57	2583	2886	-
6	1.01.000057	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	2024-07-02 17:40:27	20	20	-
7	1.01.000059	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PKBM	Unit	2024-07-02 17:40:54	181	186	-
8	1.01.000060	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PKBM yang layak	Unit	2024-07-02 17:41:07	181	186	-
9	1.01.000061	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Unit	2024-07-02 17:41:18	0	0	-
10	1.01.000071	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kekurangan pendidik	Orang	2024-07-02 17:43:21	0	0	-
11	1.01.000089	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2024-10-07 16:02:24	4927	4932	-
12	1.01.000090	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	2024-08-05 10:44:36	2341	2846	-
13	1.01.000093	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	2024-10-07 16:03:55	1538	1600	-
14	1.01.000094	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	2024-01-26 15:05:32	921	1010	-
15	1.01.000110	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik Non ASN	Orang	2024-08-05 10:53:05	-	-	-
16	1.01.000111	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	2024-08-05 10:53:24	192	192	-
17	1.01.000112	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 10:53:37	113	113	-
18	1.01.000113	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	2024-01-26 15:03:28	0	0	-
19	1.01.000114	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	2024-10-07 11:04:45	3242	3489	-
20	1.01.000115	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 10:54:02	2292	2592	-
21	1.01.000116	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	2024-01-26 15:03:39	832	1055	-
22	1.01.000117	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 10:54:39	4760	4800	-
23	1.01.000119	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 10:54:52	1475	1540	-
24	1.01.000133	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	2024-08-05 10:59:35	0	0	-
25	1.01.000137	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	2024-08-05 11:00:29	0	0	-
26	1.01.000138	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	2024-08-05 11:00:38	1533	1533	-
27	1.01.000143	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	2024-10-03 14:47:03	2550	2550	-
28	1.01.000145	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	2024-08-05 11:01:52	0	0	-
29	1.01.000146	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	2024-08-05 11:02:02	0	0	-
30	1.01.000149	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	2024-08-05 11:02:36	0	0	-
31	1.01.000150	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	2024-08-05 11:02:45	0	0	-
32	1.01.000151	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana sekolah	Unit	2024-08-05 11:02:54	16193	16193	-
33	1.01.000152	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	2024-10-07 10:06:14	0	0	-
34	1.01.000153	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	2024-08-05 11:03:34	339	339	-
35	1.01.000154	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	2024-10-04 15:34:12	339	339	-
36	1.01.000156	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Prasarana sekolah yang layak	Unit	2024-08-05 11:04:07	16193	16193	-
37	1.01.000163	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	2024-10-04 15:37:04	0	0	-
38	1.01.000190	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Guru	Ruang	2024-10-04 11:28:22	574	577	-
39	1.01.000191	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	2024-10-07 10:17:26	0	0	-
40	1.01.000194	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	2024-08-05 11:11:51	0	0	-
41	1.01.000196	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Guru yang layak	Ruang	2024-08-05 11:14:05	574	577	-
42	1.01.000197	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Guru yang rusak sedang/berat	Ruang	2024-08-05 11:14:16	1	0	-
43	1.01.000198	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang guru yang telah direhabilitasi	Ruang	2024-10-07 14:19:22	0	0	-
44	1.01.000199	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	ruang kantor	Ruang	2024-08-05 11:14:43	137	137	-
45	1.01.000201	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang kelas	Ruang	2024-08-05 11:15:06	8189	8485	-
46	1.01.000202	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	2024-10-04 15:22:36	0	0	-
47	1.01.000203	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang kelas baru yang baru ditambahkan	Ruang	2024-10-07 10:13:12	-	-	-
48	1.01.000208	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang kelas yang layak	Ruang	2024-08-05 11:16:37	8165	8461	-
49	1.01.000209	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang kelas yang rusak sedang/berat	Ruang	2024-08-05 11:16:47	24	24	-
50	1.01.000210	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Kepala Sekolah	Ruang	2024-08-05 11:16:58	1502	1502	-
51	1.01.000218	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang laboratorium	Ruang	2024-10-07 14:21:36	576	576	-
52	1.01.000225	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	2024-08-05 11:19:54	576	576	-
53	1.01.000226	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	Ruang	2024-08-05 11:20:06	0	0	-
54	1.01.000241	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang laboratorium IPA	Ruang	2024-10-04 08:38:33	122	120	-
55	1.01.000263	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	ruang pembelejaran	Ruang	2024-08-05 11:47:21	8091	8091	-
56	1.01.000268	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang perpustakaan	Ruang	2024-08-05 12:01:11	557	557	-
57	1.01.000269	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang	2024-10-07 14:02:46	557	557	-
58	1.01.000270	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak	Ruang	2024-08-05 12:01:37	552	552	-
59	1.01.000271	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat	Ruang	2024-10-07 11:52:20	5	5	-
60	1.01.000272	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang pimpinan	Ruang	2024-08-05 12:02:02	1054	1054	-
61	1.01.000282	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	2024-10-07 14:03:32	0	0	-
62	1.01.000288	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	ruang tenaga pendidik	Ruang	2024-08-05 12:15:50	1540	1540	-
63	1.01.000289	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang TU	Ruang	2024-10-07 13:58:48	134	134	-
64	1.01.000295	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang TU yang rusak sedang/berat	Ruang	2024-10-07 10:42:44	0	0	-
65	1.01.000296	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Ruang UKS	Ruang	2024-08-05 12:12:51	251	264	-
66	1.01.000350	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	satuan PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	2024-08-05 12:25:19	922	922	-
67	1.01.000351	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	2024-08-05 12:25:45	922	922	-
68	1.01.000371	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	2024-08-05 12:37:30	26	26	-
69	1.01.000372	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	2024-08-05 12:37:46	26	26	-
70	1.01.000376	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	Ruang	2024-08-05 12:39:02	310	310	-
71	1.01.000394	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	2024-08-05 12:58:04	598	598	-
72	1.01.000395	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan Pendidikan	2024-08-05 12:58:30	598	598	-
73	1.01.000396	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	2024-08-05 12:58:47	598	598	-
74	1.01.000404	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2024-08-05 13:01:00	488	488	-
75	1.01.000409	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2024-08-05 13:03:06	86	86	-
76	1.01.000410	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	2024-08-05 13:03:17	0	0	-
77	1.01.000423	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	2024-10-08 12:19:30	896	896	-
78	1.01.000426	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	2024-10-08 12:27:13	700	700	-
79	1.01.000449	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 13:28:58	5	5	-
80	1.01.000450	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD	Orang	2024-08-05 13:29:09	73	73	-
81	1.01.000451	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 13:29:22	18	18	-
82	1.01.000452	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2024-08-05 13:29:33	382	261	-
83	1.01.000453	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 13:29:43	83	83	-
84	1.01.000456	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	2024-08-05 13:30:22	286	258	-
85	1.01.000457	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	2024-08-05 13:30:36	56	56	-
86	1.01.000462	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	2024-08-05 13:31:28	922	922	-
87	1.01.000463	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	2024-08-05 13:31:38	26	26	-
88	1.01.000465	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	2024-08-05 13:32:00	488	488	-
89	1.01.000468	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	2024-08-05 14:22:15	86	86	-
90	1.01.000474	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Unit sekolah	Unit	2024-09-30 13:06:57	0	0	-
91	1.01.000475	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Unit sekolah yang layak	Unit	2024-08-05 14:21:11	0	0	-
92	1.01.000476	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Unit sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	2024-08-05 14:20:47	0	0	-
93	1.01.000480	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang didirikan	Satuan Pendidikan Tinggi	2024-08-05 14:19:51	0	0	-
94	1.01.000481	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Usulan pendirian sekolah baru	Dokumen	2024-08-05 14:19:40	0	0	-
95	1.01.000497	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Dasar negeri	Unit	2024-08-05 13:42:29	466	466	-
96	1.01.000498	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Dasar swasta	Unit	2024-08-05 13:42:13	22	23	-
97	1.01.000499	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Sekolah Dasar	Unit	2024-08-05 13:42:01	488	489	-
98	1.01.000500	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	Orang	2024-08-05 13:41:46	86131	86328	-
99	1.01.000501	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	Orang	2024-08-05 13:41:20	5460	5662	-
100	1.01.000502	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar	Orang	2024-08-05 13:41:09	91591	91990	-
101	1.01.000503	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	2024-08-05 13:40:56	44732	44695	-
102	1.01.000504	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	2024-08-05 13:40:43	2899	2981	-
103	1.01.000505	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	Orang	2024-08-05 13:40:32	47631	47676	-
104	1.01.000506	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	2024-08-05 13:39:55	41399	41633	-
105	1.01.000507	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	2024-08-05 13:39:46	2561	2681	-
106	1.01.000508	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	Orang	2024-08-05 13:39:35	43960	44314	-
107	1.01.000509	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri	Orang	2024-08-05 13:39:23	14788	14973	-
108	1.01.000510	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta	Orang	2024-08-05 13:34:24	1052	1004	-
109	1.01.000511	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1	Orang	2024-08-05 13:34:12	15840	15977	-
110	1.01.000512	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri	Orang	2024-08-05 13:34:00	14053	14697	-
111	1.01.000513	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta	Orang	2024-08-05 13:33:50	905	1039	-
112	1.01.000514	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2	Orang	2024-08-05 13:33:15	14958	15736	-
113	1.01.000515	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri	Orang	2024-08-05 13:32:51	14152	13988	-
114	1.01.000516	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta	Orang	2024-08-05 13:32:39	903	898	-
115	1.01.000517	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3	Orang	2024-08-05 13:32:29	15055	14886	-
116	1.01.000518	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri	Orang	2024-08-05 14:48:44	13961	14101	-
117	1.01.000519	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta	Orang	2024-08-05 14:48:56	913	905	-
118	1.01.000520	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4	Orang	2024-08-05 14:48:30	14874	15006	-
119	1.01.000521	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri	Orang	2024-08-05 14:48:17	14669	13922	-
120	1.01.000522	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta	Orang	2024-08-05 14:48:06	906	913	-
121	1.01.000523	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5	Orang	2024-08-05 14:47:53	15575	14835	-
122	1.01.000524	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri	Orang	2024-08-05 14:47:16	14508	14647	-
123	1.01.000525	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta	Orang	2024-08-05 14:47:29	781	903	-
124	1.01.000526	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6	Orang	2024-08-05 14:47:40	15289	15550	-
125	1.01.000527	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	2024-08-05 14:47:05	7733	7559	-
126	1.01.000528	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	2024-08-05 14:46:48	508	476	-
127	1.01.000529	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun	Orang	2024-08-05 14:46:36	8241	8035	-
128	1.01.000533	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri	Orang	2024-08-05 14:46:26	480	382	-
129	1.01.000534	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta	Orang	2024-08-05 14:46:08	17	16	-
130	1.01.000535	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun	Orang	2024-08-05 14:45:54	497	398	-
131	1.01.000536	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri	Orang	2024-08-05 14:45:40	0	150	-
132	1.01.000537	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta	Orang	2024-08-05 14:45:30	0	2	-
133	1.01.000538	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang	Orang	2024-08-05 14:45:19	0	152	-
134	1.01.000539	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri	Orang	2024-08-05 14:45:05	112	92	-
135	1.01.000540	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta	Orang	2024-08-05 14:44:53	18	5	-
136	1.01.000541	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar putus	Orang	2024-08-05 14:44:42	130	97	-
137	1.01.000542	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri	Orang	2024-08-05 14:44:27	4333	4297	-
138	1.01.000543	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta	Orang	2024-08-05 14:44:10	222	229	-
139	1.01.000544	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru	Orang	2024-08-05 14:43:58	4555	4526	-
140	1.01.000545	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri	Orang	2024-08-05 14:43:44	1411	1387	-
141	1.01.000546	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta	Orang	2024-08-05 14:43:31	71	73	-
142	1.01.000547	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki	Orang	2024-08-05 14:43:18	1482	1460	-
143	1.01.000548	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri	Orang	2024-08-05 14:43:03	2922	2910	-
144	1.01.000549	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta	Orang	2024-08-05 14:42:51	151	156	-
145	1.01.000550	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan	Orang	2024-08-05 14:42:41	3073	3066	-
146	1.01.000551	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	2024-08-05 14:42:29	66	54	-
147	1.01.000552	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	2024-08-05 14:42:09	20	8	-
148	1.01.000553	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1	Orang	2024-08-05 14:41:58	86	62	-
149	1.01.000554	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	2024-08-05 14:41:44	4655	4548	-
150	1.01.000555	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	2024-08-05 14:41:30	224	240	-
151	1.01.000556	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas	Orang	2024-08-05 14:41:18	4879	4788	-
152	1.01.000557	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	2024-08-05 14:41:00	368	272	-
153	1.01.000558	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	2024-08-05 14:38:57	16	16	-
154	1.01.000559	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki	Orang	2024-08-05 14:38:31	384	288	-
155	1.01.000560	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	2024-08-05 14:38:15	346	204	-
156	1.01.000561	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	2024-08-05 14:37:45	34	30	-
157	1.01.000562	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan	Orang	2024-08-05 14:26:23	380	234	-
158	1.01.000563	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri	Orang	2024-08-05 14:26:10	422	413	-
159	1.01.000564	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta	Orang	2024-08-05 14:25:13	30	36	-
160	1.01.000565	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA	Orang	2024-08-05 14:24:54	452	449	-
161	1.01.000566	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri	Orang	2024-08-05 14:24:39	292	63	-
162	1.01.000567	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta	Orang	2024-08-05 14:24:15	20	10	-
163	1.01.000568	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA	Orang	2024-08-05 14:23:28	312	73	-
164	1.01.000569	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri	Orang	2024-08-05 14:23:18	3556	3557	-
165	1.01.000570	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta	Orang	2024-08-05 14:23:03	222	226	-
166	1.01.000571	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar	Orang	2024-08-05 15:08:31	3778	3783	-
167	1.01.000572	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri	Unit	2024-08-05 15:08:04	3606	3735	-
168	1.01.000573	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta	Unit	2024-08-05 15:07:52	227	237	-
169	1.01.000574	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar	Unit	2024-08-05 15:07:36	3833	3972	-
170	1.01.000575	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri	Unit	2024-08-05 15:06:08	1733	1425	-
171	1.01.000576	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta	Unit	2024-08-05 15:07:13	174	189	-
172	1.01.000577	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik	Unit	2024-08-05 15:06:53	1907	1614	-
173	1.01.000578	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri	Unit	2024-08-05 15:06:29	1134	1304	-
174	1.01.000579	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta	Unit	2024-08-05 15:06:41	31	20	-
175	1.01.000580	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan	Unit	2024-08-05 15:05:54	1165	1324	-
176	1.01.000581	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri	Unit	2024-08-05 15:04:39	575	717	-
177	1.01.000582	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta	Unit	2024-08-05 15:04:22	14	17	-
178	1.01.000583	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang	Unit	2024-08-05 15:05:39	589	734	-
179	1.01.000584	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri	Unit	2024-08-05 15:05:23	164	289	-
180	1.01.000585	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta	Unit	2024-08-05 15:04:09	8	11	-
181	1.01.000586	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat	Unit	2024-08-05 15:03:55	172	300	-
182	1.01.000587	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri	Unit	2024-08-05 15:03:40	0	0	-
183	1.01.000588	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta	Unit	2024-08-05 15:03:27	0	0	-
184	1.01.000589	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	2024-08-05 15:03:17	0	0	-
185	1.01.000590	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri	Orang	2024-08-05 15:02:55	714	476	-
186	1.01.000591	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta	Orang	2024-08-05 15:02:42	50	46	-
187	1.01.000592	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1	Orang	2024-08-05 15:02:30	764	522	-
188	1.01.000593	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	2024-08-05 15:02:19	38	38	-
189	1.01.000594	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	2024-08-05 15:02:01	48	47	-
190	1.01.000595	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Sekolah Menengah Pertama	Unit	2024-05-31 16:34:43	86	85	-
191	1.01.000596	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	2024-08-05 15:01:37	19765	20486	-
192	1.01.000597	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	2024-08-05 14:56:53	7004	7507	-
193	1.01.000598	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Orang	2024-08-05 14:56:36	26769	27993	-
194	1.01.000599	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	2024-08-05 14:56:04	10184	10623	-
195	1.01.000600	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	2024-08-05 14:55:50	3792	4128	-
196	1.01.000601	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	2024-08-05 14:55:06	13976	14751	-
197	1.01.000602	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	2024-08-05 14:54:42	9581	9863	-
198	1.01.000603	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	2024-08-05 14:54:17	3212	3379	-
199	1.01.000604	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	2024-08-05 14:54:30	12793	13242	-
200	1.01.000605	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri	Orang	2024-08-05 14:53:57	6505	7406	-
201	1.01.000606	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	Orang	2024-08-05 14:53:41	2457	2768	-
202	1.01.000607	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	Orang	2024-08-05 14:53:32	8962	10174	-
203	1.01.000608	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	Orang	2024-08-05 14:52:44	6627	6530	-
204	1.01.000609	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	Orang	2024-08-05 14:53:06	2453	2394	-
205	1.01.000610	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	Orang	2024-08-05 14:52:30	9080	8924	-
206	1.01.000611	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	Orang	2024-08-05 14:51:47	6633	6550	-
207	1.01.000612	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	Orang	2024-08-05 14:51:35	2094	2345	-
208	1.01.000613	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	Orang	2024-08-05 14:51:25	8727	8895	-
209	1.01.000614	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	2024-08-05 14:51:06	0	0	-
210	1.01.000615	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	2024-08-05 14:50:51	0	0	-
211	1.01.000616	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	2024-08-05 14:50:34	0	0	-
212	1.01.000617	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	2024-08-05 14:50:19	0	0	-
213	1.01.000618	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	2024-08-05 14:50:06	0	0	-
214	1.01.000619	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	2024-08-05 14:49:34	0	0	-
215	1.01.000620	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	2024-08-05 14:49:50	0	0	-
216	1.01.000621	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	2024-08-05 15:26:39	0	0	-
217	1.01.000622	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	2024-08-05 15:26:29	0	0	-
218	1.01.000629	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri	Orang	2024-08-05 15:26:19	7193	190	-
219	1.01.000630	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta	Orang	2024-08-05 15:26:01	2397	176	-
220	1.01.000631	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun	Orang	2024-08-05 15:25:47	9590	366	-
221	1.01.000632	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri	Orang	2024-08-05 15:25:34	0	15	-
222	1.01.000633	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta	Orang	2024-08-05 15:25:21	0	44	-
223	1.01.000634	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang	Orang	2024-08-05 15:25:12	0	59	-
224	1.01.000635	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri	Orang	2024-08-05 15:24:57	1	9	-
225	1.01.000636	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta	Orang	2024-08-05 15:24:40	3	13	-
226	1.01.000637	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus	Orang	2024-08-05 15:24:26	4	22	-
227	1.01.000638	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri	Orang	2024-08-05 15:24:12	1123	1140	-
228	1.01.000639	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta	Orang	2024-08-05 15:23:59	365	369	-
229	1.01.000640	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru	Orang	2024-08-05 15:23:49	1488	1509	-
230	1.01.000641	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri	Orang	2024-08-05 15:23:33	409	403	-
231	1.01.000642	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta	Orang	2024-08-05 15:22:09	156	147	-
232	1.01.000643	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki	Orang	2024-08-05 15:22:58	565	550	-
233	1.01.000644	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri	Orang	2024-08-05 15:22:44	714	737	-
234	1.01.000645	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta	Orang	2024-08-05 15:21:33	209	222	-
235	1.01.000646	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan	Orang	2024-08-05 15:20:09	923	959	-
236	1.01.000647	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	2024-08-05 15:19:33	6	4	-
237	1.01.000648	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	2024-08-05 15:19:20	13	16	-
238	1.01.000649	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1	Orang	2024-08-05 15:19:00	19	20	-
239	1.01.000650	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	2024-08-05 15:17:27	1137	1156	-
240	1.01.000651	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	2024-08-05 15:16:37	392	389	-
241	1.01.000652	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas	Orang	2024-08-05 15:16:19	1529	1545	-
242	1.01.000653	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	2024-08-05 15:15:55	274	234	-
243	1.01.000654	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	2024-08-05 15:15:39	52	54	-
244	1.01.000655	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	2024-08-05 15:15:26	326	288	-
245	1.01.000656	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	2024-08-05 15:15:15	204	182	-
246	1.01.000657	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	2024-08-05 15:15:03	42	46	-
247	1.01.000658	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	2024-08-05 15:14:45	246	228	-
248	1.01.000659	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri	Orang	2024-08-05 15:14:34	362	375	-
249	1.01.000660	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta	Orang	2024-08-05 15:14:23	66	87	-
250	1.01.000661	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA	Orang	2024-08-05 15:14:09	428	462	-
251	1.01.000662	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri	Orang	2024-08-05 15:13:55	116	41	-
252	1.01.000663	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta	Orang	2024-08-05 15:13:42	28	13	-
253	1.01.000664	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA	Orang	2024-08-05 15:13:30	144	54	-
254	1.01.000665	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	2024-08-05 15:13:16	661	672	-
255	1.01.000666	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	2024-08-05 15:13:04	258	275	-
256	1.01.000667	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama	Orang	2024-08-05 15:12:09	919	947	-
257	1.01.000668	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	2024-08-05 15:11:55	695	706	-
258	1.01.000669	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	2024-08-05 15:11:42	287	308	-
259	1.01.000670	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Unit	2024-08-05 15:11:31	982	1014	-
260	1.01.000671	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri	Unit	2024-08-05 15:11:15	410	369	-
261	1.01.000672	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta	Unit	2024-08-05 15:10:22	171	180	-
262	1.01.000673	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik	Unit	2024-08-05 15:10:52	581	549	-
263	1.01.000674	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri	Unit	2024-08-05 15:10:08	179	218	-
264	1.01.000675	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta	Unit	2024-08-05 15:09:49	74	79	-
265	1.01.000676	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan	Unit	2024-08-05 15:09:22	253	297	-
266	1.01.000677	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri	Unit	2024-08-05 15:39:06	60	72	-
267	1.01.000678	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta	Unit	2024-08-05 15:38:47	32	44	-
268	1.01.000679	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang	Unit	2024-08-05 15:38:37	92	116	-
269	1.01.000680	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri	Unit	2024-08-05 15:38:26	46	47	-
270	1.01.000681	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta	Unit	2024-08-05 15:38:13	10	5	-
271	1.01.000682	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat	Unit	2024-08-05 15:37:57	56	52	-
272	1.01.000683	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri	Unit	2024-08-05 15:37:42	0	0	-
273	1.01.000684	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta	Unit	2024-08-05 15:37:14	0	0	-
274	1.01.000685	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total	Unit	2024-08-05 15:36:50	0	0	-
275	1.01.000686	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri	Orang	2024-08-05 15:36:39	478	416	-
276	1.01.000687	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta	Orang	2024-08-05 15:36:23	94	100	-
277	1.01.000688	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1	Orang	2024-08-05 15:36:06	572	516	-
278	1.01.000881	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Taman Bacaan Masyarakat yang butuh direhabilitasi	Ruang	2024-08-07 08:51:44	0	0	-
279	1.01.000882	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Taman Bacaan Masyarakat	Ruang	2024-08-07 08:51:34	30	30	-
280	1.02.000001	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	2023-08-31 13:45:30	N/A	N/A	-
281	1.02.000002	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	2023-08-31 13:45:42	19	19	-
282	1.02.000004	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	2023-09-08 10:16:14	27	27	-
283	1.02.000005	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	2024-01-29 14:22:39	30865	30865	-
284	1.02.000008	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	2023-09-08 10:17:32	178663	176743	-
285	1.02.000009	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	2023-09-08 10:17:54	124	167	-
286	1.02.000010	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	2023-09-08 10:19:11	0	0	-
287	1.02.000011	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	2023-09-08 10:19:22	0	0	-
288	1.02.000012	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	2023-09-08 10:19:37	124	167	-
289	1.02.000014	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Balita	Orang	2024-01-17 10:47:32	94601	94908	-
290	1.02.000016	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Bayi baru lahir	Orang	2024-11-15 10:46:10	19316	18784	-
291	1.02.000018	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	BMHP yang disediakan	Paket	2024-11-15 10:51:46	1	1	-
292	1.02.000021	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	2023-09-08 10:22:25	3	3	-
293	1.02.000022	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Gigi	Orang	2023-08-31 13:52:26	56	70	-
294	1.02.000023	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Anak	Orang	2023-08-31 13:52:55	8	8	-
295	1.02.000024	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	2023-08-31 13:53:32	11	12	-
296	1.02.000025	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Bedah	Orang	2023-08-31 13:53:48	9	10	-
297	1.02.000026	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Jantung	Orang	2023-08-31 13:54:15	0	2	-
298	1.02.000027	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	2023-02-10 11:13:34	9	11	-
299	1.02.000028	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	2023-02-10 11:15:04	5	5	-
300	1.02.000029	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	2023-02-10 11:22:47	4	4	-
301	1.02.000030	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Mata	Orang	2023-02-10 11:23:13	7	7	-
302	1.02.000031	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Paru	Orang	2023-02-10 11:23:52	2	2	-
303	1.02.000032	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	2023-02-10 11:24:44	16	15	-
304	1.02.000033	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	2023-02-10 11:25:02	8	9	-
305	1.02.000034	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis THT	Orang	2023-02-10 11:25:16	4	4	-
306	1.02.000035	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Urologi	Orang	2023-02-10 11:26:39	1	2	-
307	1.02.000036	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Umum	Orang	2024-01-23 11:25:39	265	288	-
308	1.02.000038	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2023-09-08 10:23:01	5	5	-
309	1.02.000039	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	2023-09-08 10:23:10	1	1	-
310	1.02.000041	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	2023-08-03 10:47:38	1	1	-
311	1.02.000044	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	2023-09-08 11:04:44	1	1	-
312	1.02.000045	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2024-01-22 11:17:26	1	1	-
313	1.02.000047	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2023-09-08 11:05:19	4	4	-
314	1.02.000049	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	2023-02-10 15:26:37	1	1	-
315	1.02.000053	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2023-04-06 10:12:57	1	1	-
316	1.02.000054	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	2023-04-06 10:13:20	1	1	-
317	1.02.000055	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	2023-08-03 10:47:55	7	9	-
318	1.02.000056	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2023-04-06 10:24:24	2	2	-
319	1.02.000057	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2023-04-06 10:24:43	5	5	-
320	1.02.000058	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2023-04-06 10:24:59	3	3	-
321	1.02.000059	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	2023-04-06 10:25:17	12	22	-
322	1.02.000060	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	2023-04-06 10:25:34	1	1	-
323	1.02.000061	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2023-04-06 10:25:49	1	1	-
324	1.02.000062	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2023-04-06 10:26:11	4	3	-
325	1.02.000063	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	2023-08-03 11:03:14	1	1	-
326	1.02.000064	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	2024-01-22 11:29:31	1	1	-
327	1.02.000065	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2023-04-06 10:27:42	97	167	-
328	1.02.000067	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	2023-08-03 10:48:15	1	1	-
329	1.02.000068	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	2023-04-06 10:28:10	39	46	-
330	1.02.000070	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	2023-04-06 10:28:57	1	1	-
331	1.02.000071	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	2023-04-06 10:28:40	1	1	-
332	1.02.000072	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	2023-04-06 10:29:19	1	1	-
333	1.02.000073	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	2023-04-06 10:29:32	1	1	-
334	1.02.000075	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	2023-04-06 10:29:59	27	27	-
335	1.02.000076	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	2023-08-03 10:48:42	5	5	-
336	1.02.000077	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	2023-04-06 10:31:12	5	5	-
337	1.02.000079	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	2024-02-04 13:50:50	68	74	-
338	1.02.000080	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	2024-02-04 13:52:39	182	182	-
339	1.02.000082	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	2024-02-04 14:35:27	0	0	-
340	1.02.000083	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	2024-02-04 14:43:55	0	0	-
341	1.02.000084	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	2024-01-23 11:34:31	0	0	-
342	1.02.000085	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	2023-04-06 10:35:35	182	182	-
343	1.02.000086	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	2024-01-23 11:32:36	59	73	-
344	1.02.000087	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	2023-04-06 10:36:51	37	73	-
345	1.02.000089	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	2024-02-04 15:08:32	0	0	-
346	1.02.000090	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	2023-04-06 10:37:49	0	0	-
347	1.02.000093	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	2023-04-06 10:38:53	0	0	-
348	1.02.000094	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	2023-04-06 10:39:16	1	1	-
349	1.02.000095	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	2023-04-06 10:39:31	1	1	-
350	1.02.000096	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	2024-02-04 14:00:42	230	244	-
351	1.02.000097	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	2024-02-04 14:01:38	140	100	-
352	1.02.000098	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	HCU	Unit	2023-04-06 10:40:30	40	40	-
353	1.02.000099	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ibu bersalin	Orang	2023-04-06 10:40:47	19281	18729	-
354	1.02.000100	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ibu Hamil	Orang	2023-04-06 10:41:02	21094	20043	-
355	1.02.000102	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	ICU	Unit	2023-04-06 10:41:31	N/A	N/A	-
356	1.02.000103	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	2023-04-06 10:41:47	1001	1045	-
357	1.02.000105	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	2024-01-23 11:26:30	0	0	-
358	1.02.000106	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2023-04-06 10:43:54	1	1	-
359	1.02.000107	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2023-04-06 10:44:09	8	12	-
360	1.02.000108	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2023-04-06 10:44:39	3	11	-
361	1.02.000109	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	2024-02-04 14:03:16	N/A	300540	-
362	1.02.000111	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2023-04-06 14:42:44	0	1	-
363	1.02.000113	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	NICU	Unit	2023-04-06 14:43:08	8	8	-
364	1.02.000114	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	2024-01-23 13:56:09	1	1	-
365	1.02.000115	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	2023-04-06 14:43:43	1	1	-
366	1.02.000116	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	2023-04-06 14:43:57	N/A	1149	-
367	1.02.000117	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang kecanduan NAPZA	Orang	2023-04-06 14:44:15	N/A	N/A	-
368	1.02.000118	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	orang terduga menderita HIV	Orang	2023-04-06 14:44:27	24463	20368	-
369	1.02.000119	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	2023-04-06 14:44:39	13236	15858	-
370	1.02.000120	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	2023-04-06 14:45:06	2471	2502	-
371	1.02.000121	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	2023-04-06 14:45:19	N/A	440	-
372	1.02.000122	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	2023-04-06 14:45:33	N/A	N/A	-
373	1.02.000123	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	2023-04-06 14:45:47	97	167	-
374	1.02.000140	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengolahan Limbah	Unit	2023-04-06 14:46:04	1	1	-
375	1.02.000141	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penyalahguna NAPZA	Orang	2023-04-06 14:46:16	N/A	N/A	-
376	1.02.000142	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	2023-04-06 14:46:46	4	3	-
377	1.02.000143	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di laundry	Unit	2023-04-06 14:47:21	10	10	-
378	1.02.000144	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang CSSD	Unit	2023-04-06 14:47:51	22	22	-
379	1.02.000145	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	2023-04-06 14:48:15	51	51	-
380	1.02.000146	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang farmasi	Unit	2023-04-06 14:48:42	33	33	-
381	1.02.000147	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	2023-04-06 14:48:53	437	437	-
382	1.02.000148	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang intensif	Unit	2023-04-06 14:49:04	401	401	-
383	1.02.000149	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	2023-04-06 14:49:19	30	30	-
384	1.02.000150	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	2023-04-06 14:49:45	250	250	-
385	1.02.000151	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang operasi	Unit	2023-04-06 14:49:57	776	776	-
386	1.02.000152	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang radiologi	Unit	2023-08-03 10:49:51	91	91	-
387	1.02.000153	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	2023-04-06 14:50:11	949	949	-
388	1.02.000154	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	2023-04-06 14:50:23	12	12	-
389	1.02.000155	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	2023-04-06 14:50:41	55	55	-
390	1.02.000156	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	2023-04-06 14:50:57	5	5	-
391	1.02.000157	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	2023-04-06 14:51:14	N/A	N/A	-
392	1.02.000158	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PICU	Unit	2023-04-06 14:51:26	23	23	-
393	1.02.000159	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prasarana di Fasyankes	Unit	2023-04-06 14:51:43	82	82	-
394	1.02.000161	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	2023-04-06 14:52:06	269	634	-
395	1.02.000162	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	2023-04-06 14:52:20	1	1	-
396	1.02.000164	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Puskesmas	Unit	2024-01-22 11:25:52	27	27	-
397	1.02.000165	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RICU	Unit	2023-04-06 14:52:41	0	0	-
398	1.02.000166	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang administrasi	Unit	2023-04-06 14:52:57	32	32	-
399	1.02.000167	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	2023-04-06 14:53:11	32	32	-
400	1.02.000168	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang ASI	Unit	2023-04-06 14:53:25	37	37	-
401	1.02.000169	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	2023-04-06 14:53:58	5	5	-
402	1.02.000170	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang cuci linen	Unit	2023-04-06 14:54:09	5	5	-
403	1.02.000171	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang dinas Nakes	Unit	2023-04-06 14:54:23	52	52	-
404	1.02.000172	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Farmasi	Unit	2023-04-06 14:54:34	37	37	-
405	1.02.000173	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Gawat Darurat	Unit	2023-04-06 14:54:48	32	32	-
406	1.02.000174	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Gizi	Unit	2023-04-06 14:55:01	32	32	-
407	1.02.000175	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang jaga petugas	Unit	2023-04-06 14:55:13	52	52	-
408	1.02.000176	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Jenazah	Unit	2023-04-06 14:55:26	5	5	-
409	1.02.000177	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	2023-04-06 14:55:39	32	32	-
410	1.02.000178	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	2023-04-06 14:55:51	27	27	-
411	1.02.000179	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	2023-04-06 14:56:04	32	32	-
412	1.02.000180	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	2023-04-06 14:56:19	32	32	-
413	1.02.000181	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	2023-04-06 14:56:35	32	32	-
414	1.02.000182	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang KIE	Unit	2023-04-06 14:56:48	32	32	-
415	1.02.000183	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Laboraturium	Unit	2023-04-06 14:57:03	32	32	-
416	1.02.000184	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Loundry	Unit	2023-04-06 14:57:17	32	32	-
417	1.02.000185	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Operasi	Unit	2023-04-06 14:57:29	5	5	-
418	1.02.000186	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Parkir	Unit	2023-04-06 14:57:40	32	32	-
419	1.02.000187	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	2023-04-06 14:57:56	32	32	-
420	1.02.000188	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang pemeriksanaan khusus	Unit	2023-04-06 14:58:08	32	32	-
421	1.02.000189	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang pemeriksanaan umum	Unit	2023-04-06 14:58:22	32	32	-
422	1.02.000190	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	2023-04-06 14:58:40	32	32	-
423	1.02.000191	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	2023-04-06 14:59:08	32	32	-
424	1.02.000192	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	2023-04-06 14:59:55	32	32	-
425	1.02.000193	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	2023-04-06 14:59:39	32	32	-
426	1.02.000194	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	2023-04-06 14:59:24	32	32	-
427	1.02.000195	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang persalinan	Unit	2023-04-06 15:00:12	32	32	-
428	1.02.000196	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Radiologi	Unit	2023-04-06 15:00:23	5	5	-
429	1.02.000197	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang rapat/diskusi	Unit	2023-04-06 15:00:37	32	32	-
430	1.02.000198	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rawat Inap	Unit	2023-04-06 15:00:49	20	20	-
431	1.02.000199	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rawat Intentif:	Unit	2023-04-06 15:01:07	5	5	-
432	1.02.000200	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rawat Jalan	Unit	2023-04-06 15:01:19	32	32	-
433	1.02.000201	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang rawat pascaa persalinan	Unit	2023-04-06 15:01:33	32	32	-
434	1.02.000202	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	2023-04-06 15:01:48	5	5	-
435	1.02.000203	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rekam Medis	Unit	2023-04-06 15:01:58	32	32	-
436	1.02.000204	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Sterilisasi	Unit	2023-04-06 15:02:13	32	32	-
437	1.02.000205	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Unit	2023-04-06 15:02:33	32	32	-
438	1.02.000206	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang tunggu	Unit	2023-04-06 15:02:48	32	32	-
439	1.02.000208	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit	Unit	2023-04-06 15:03:13	-	-	-
440	1.02.000209	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit kelas B	Unit	2023-04-06 15:03:26	-	-	-
441	1.02.000210	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	2023-04-06 15:03:39	-	-	-
442	1.02.000211	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	2023-04-06 15:03:54	-	-	-
443	1.02.000212	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	2023-04-06 15:04:06	-	-	-
444	1.02.000213	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	2023-04-06 15:04:34	-	-	-
445	1.02.000214	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit kelas C	Unit	2023-04-06 15:04:46	4	4	-
446	1.02.000215	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	2023-04-06 15:04:58	5	5	-
447	1.02.000216	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	2023-04-06 15:05:13	5	5	-
448	1.02.000217	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	2023-04-06 15:05:25	5	5	-
449	1.02.000218	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	2023-04-06 15:05:38	0	0	-
450	1.02.000219	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	2023-04-06 15:06:33	0	0	-
451	1.02.000220	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit kelas D	Unit	2023-04-06 15:06:43	1	1	-
452	1.02.000221	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana di Fasyankes	Unit	2024-02-04 14:10:12	30865	30865	-
453	1.02.000223	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana Fasyankes eksisting	Unit	2023-04-06 15:07:17	0	0	-
454	1.02.000224	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	2024-02-04 15:14:29	163	240	-
455	1.02.000225	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	2023-04-06 15:07:51	97	167	-
456	1.02.000227	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Telemedicine	Unit	2024-01-23 13:51:20	0	0	-
457	1.02.000228	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tempat tidur rumah sakit	Unit	2023-04-06 15:08:26	819	819	-
458	1.02.000229	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Apotek	Orang	2023-04-06 15:08:52	158	204	-
459	1.02.000230	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga gizi	Orang	2024-01-23 11:08:07	58	60	-
460	1.02.000231	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kebidanan	Orang	2023-04-06 15:09:43	779	832	-
461	1.02.000232	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	2023-04-06 15:15:01	N/A	N/A	-
462	1.02.000233	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Keperawatan	Orang	2023-08-03 10:50:16	1099	1171	-
463	1.02.000234	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	2023-08-03 10:50:28	N/A	N/A	-
464	1.02.000237	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	2023-08-03 10:51:25	30	35	-
465	1.02.000238	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2023-08-03 10:51:41	55	65	-
466	1.02.000239	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	2023-08-03 10:51:58	N/A	N/A	-
467	1.02.000240	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	2023-08-03 10:52:17	107	122	-
468	1.02.000241	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga keterapian fisik	Orang	2023-08-03 10:52:39	27	33	-
469	1.02.000242	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	2023-08-03 10:52:59	171	190	-
470	1.02.000243	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC)	Unit	2023-08-03 10:53:11	N/A	N/A	-
471	1.02.000244	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	2023-08-03 10:53:41	0	0	-
472	1.02.000245	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	2023-08-03 10:53:54	0	0	-
473	1.02.000246	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	2023-08-03 10:54:05	0	0	-
474	1.02.000257	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	Unit	2023-04-06 10:14:46	27	27	-
475	1.02.000258	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	2023-08-03 10:54:44	3	3	-
476	1.02.000259	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	2023-04-06 10:15:40	0	0	-
477	1.02.000260	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	2023-04-06 10:16:04	3	3	-
478	1.02.000261	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	2024-02-04 14:13:46	N/A	N/A	-
479	1.02.000262	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	2023-04-06 10:16:47	10	10	-
480	1.02.000263	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita Diabetes Melitus	Orang	2023-04-06 10:17:09	18762	19118	-
481	1.02.000264	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita Hipertensi	Orang	2023-04-06 10:17:26	313156	309281	-
482	1.02.000265	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2023-04-06 10:17:44	1	1	-
483	1.02.000266	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Orang	2024-02-04 14:17:11	41200	43200	-
484	1.02.000267	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	2023-08-03 10:56:07	0	0	-
485	1.02.000268	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	2023-08-03 10:57:02	N/A	N/A	-
486	1.02.000269	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	2023-08-03 10:57:18	N/A	N/A	-
487	1.02.000270	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Usia Lanjut	Orang	2023-04-06 10:19:59	123712	128062	-
488	1.02.000271	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Usia Produktif	Orang	2023-04-06 10:20:21	776818	778298	-
489	1.02.000272	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	2024-02-04 15:32:05	2838	3330	-
490	1.02.000273	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengolahan Limbah	Unit	2023-04-06 10:21:57	0	0	-
491	1.02.000274	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC	Unit	2023-08-03 10:59:53	N/A	N/A	-
492	1.02.000275	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alat Kesehatan	Unit	2024-01-29 14:22:16	4965	4965	-
493	1.02.000276	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Labkesda	Unit	2024-01-22 11:30:29	1	1	-
494	1.02.000277	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	2024-01-22 11:42:58	1	1	-
495	1.02.000278	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	2024-01-22 11:24:38	57	128	-
496	1.02.000279	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus penyakit menular dan tidak menular	Kasus	2024-01-22 11:27:49	371644	407393	-
497	1.02.000280	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit IMS	Kasus	2024-01-22 11:42:02	22	6	-
498	1.02.000281	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Campak	Kasus	2024-01-22 11:34:30	1	1	-
499	1.02.000283	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Kusta	Kasus	2024-01-22 11:41:24	22	32	-
500	1.02.000286	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Filariasis	Kasus	2024-01-22 11:53:27	30	30	-
501	1.02.000287	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Kecacingan	Kasus	2024-01-22 11:56:43	0	0	-
502	1.02.000288	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Frambusia	Kasus	2024-01-22 11:58:32	0	0	-
503	1.02.000291	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	2024-01-22 12:15:04	97	167	-
504	1.02.000292	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	2024-01-23 13:42:50	1	1	-
505	1.02.000294	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	2024-01-22 14:45:11	1	1	-
506	1.02.000295	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	2024-01-22 15:06:34	1	1	-
507	1.02.000296	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	2024-01-22 15:08:33	5	5	-
508	1.02.000297	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	2024-01-22 15:10:19	1	1	-
509	1.02.000308	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	Orang	2024-01-23 11:22:09	N/A	N/A	-
510	1.02.000311	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	2024-01-23 11:36:52	N/A	N/A	-
511	1.02.000312	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Dokumen	2024-01-23 11:40:09	32	32	-
512	1.02.000313	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	2024-01-23 11:45:59	N/A	63	-
513	1.02.000317	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	2024-01-23 13:53:45	N/A	300540	-
514	1.02.000319	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penderita Tuberkulosis	Orang	2024-02-01 14:44:25	1702	1938	-
515	1.02.000320	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	2024-02-01 14:43:12	1702	1938	-
516	1.02.000321	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita HIV (ODHIV)	Orang	2024-02-01 14:45:32	101	132	-
517	1.02.000322	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	2024-02-01 14:46:20	101	132	-
518	1.02.000323	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang berisiko terjangkit Malaria	Orang	2024-02-01 14:47:45	0	0	-
519	1.02.000324	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang terjangkit (penderita) Malaria	Orang	2024-02-01 14:48:47	17	34	-
520	1.02.000325	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	Dokumen	2024-02-01 14:58:47	1	1	-
521	1.02.000326	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	Dokumen	2024-02-01 15:08:10	1	1	-
522	1.02.000327	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	2024-02-01 15:08:45	1	1	-
523	1.02.000328	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana Air Minum Komunal	Sarana	2024-02-01 15:12:31	1	1	-
524	1.02.000329	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana Sanitasi	Sarana	2024-02-01 15:13:58	1	1	-
525	1.02.000330	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tatanan kawasan tanpa rokok	Kawasan	2024-02-07 09:56:19	0	0	-
526	1.02.000331	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	2024-02-07 09:57:37	0	0	-
527	1.03.000006	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	2023-09-27 09:55:46	-		-
528	1.03.000010	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	2023-09-27 11:05:37	10	6	-
529	1.03.000011	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-27 09:58:04	-		-
530	1.03.000013	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-27 10:04:51	-		-
531	1.03.000015	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-27 10:06:27	-		-
532	1.03.000021	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	2023-09-27 10:10:02	-		-
533	1.03.000024	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	2023-09-27 10:11:55	0	0	-
534	1.03.000026	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	2023-09-27 10:12:15	0	11	-
535	1.03.000031	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2023-10-27 10:32:44	0	1	-
536	1.03.000035	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi	Dokumen	2023-10-27 10:40:36	0	0	-
537	1.03.000037	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dokumen	2023-10-27 10:41:27	0	4	-
538	1.03.000040	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	2023-10-27 10:47:50	1	1	-
539	1.03.000044	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-27 10:49:08	0	1	-
540	1.03.000051	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	2023-12-04 16:50:29	1	1	-
541	1.03.000069	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	2023-09-25 12:55:18	1	1	-
542	1.03.000070	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	2023-09-25 12:56:52	1	1	-
543	1.03.000071	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	2024-10-12 17:41:14	0	1	-
544	1.03.000075	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-27 10:51:56	0	1	-
545	1.03.000076	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	2023-09-25 11:51:59	0	2	-
546	1.03.000083	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	2023-09-25 12:34:50	0	0	-
547	1.03.000084	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-27 11:02:07	-		-
548	1.03.000088	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	2023-09-26 14:28:12	0	0	-
549	1.03.000107	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	2024-10-12 18:37:43	1	1	-
550	1.03.000127	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	2023-11-30 17:47:34	0	0	-
551	1.03.000132	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	2024-10-14 10:30:42	1	1	-
552	1.03.000133	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	2024-10-12 18:40:11	1	1	-
553	1.03.000134	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	2024-10-14 10:30:54	2	6	-
554	1.03.000135	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	2024-10-12 18:41:52	2	6	-
555	1.03.000137	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen	2023-10-27 14:19:55	N/A	2	-
556	1.03.000150	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	2023-09-25 11:49:06			-
557	1.03.000154	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	2024-10-14 10:31:05			-
558	1.03.000157	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	2023-09-27 10:54:58			-
559	1.03.000158	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	2024-10-14 10:31:17	1	1	-
560	1.03.000159	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	2024-10-10 11:19:01	1	1	-
561	1.03.000162	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	2023-09-25 11:50:47	0	2	-
562	1.03.000165	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	2023-09-26 14:27:25	1	1	-
563	1.03.000166	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	2023-09-26 15:49:42	1	4	-
564	1.03.000182	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	2023-10-30 11:50:32	0	1	-
565	1.03.000189	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Dokumen	2023-10-30 11:35:28	0	4	-
566	1.03.000193	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	2023-10-30 11:39:02	1	2	-
567	1.03.000196	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan	Jembatan	2023-09-25 12:47:31	209	209	-
568	1.03.000213	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	2023-09-18 10:11:38	0	49	-
569	1.03.000214	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	2023-10-27 14:55:25	0	4	-
570	1.03.000220	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	2023-10-27 17:15:19	0	0	-
571	1.03.000236	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2023-09-26 20:28:57	1	1	-
572	1.03.000239	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	2023-09-18 10:54:30	190	190	-
573	1.03.000241	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang	Ha	2024-10-13 13:20:29	0,3	1	-
574	1.03.000249	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Jalan	KM	2023-09-25 12:46:19	925403	909.584	-
575	1.03.000251	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	2023-09-26 14:31:12	0	0	-
576	1.03.000252	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	2023-08-03 10:55:02	-		-
577	1.03.000258	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Tanggul	KM	2023-09-26 11:22:07	3	5861	-
578	1.03.000268	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penerbitan PKKPR	Dokumen	2023-10-27 16:58:05	4	5	-
579	1.03.000269	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2023-10-27 17:00:58	0	4	-
580	1.03.000272	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-27 10:59:23	-		-
581	1.03.000278	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi	Dokumen	2023-10-27 17:09:39	0	0	-
582	1.03.000279	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	PPNS	2023-10-27 17:23:56	0	1	-
583	1.03.000281	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Dokumen	2023-10-27 17:33:43	0	0	-
584	1.03.000285	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	2023-10-27 17:46:16	0	1	-
585	1.03.000286	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	2023-10-27 17:48:09	0	1	-
586	1.03.000290	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dokumen	2023-10-27 17:53:47	0	0	-
587	1.03.000292	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	2023-10-27 17:47:34	0	1	-
588	1.03.000293	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-27 17:50:35	0	2	-
589	1.03.000294	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2023-10-27 17:52:43	0	2	-
590	1.03.000296	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-27 16:29:51	0	0	-
591	1.03.000298	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat persetujuan substansi	Dokumen	2023-10-27 17:58:09	0	1	-
592	1.03.000299	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-27 17:55:57	0	1	-
593	1.03.000300	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dokumen	2023-10-27 17:52:58	0	1	-
594	1.03.000301	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-27 17:49:17	0	1	-
595	1.03.000303	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi	Dokumen	2023-10-27 17:44:24	0	0	-
596	1.03.000304	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi peta dari BIG	Dokumen	2023-10-27 17:43:01	0	2	-
597	1.03.000306	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Dokumen	2023-10-27 17:57:14	0	2	-
598	1.03.000307	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Deret	Rumah		-	-	-
599	1.03.000309	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Tangga	Rumah Tangga	2024-10-13 13:05:52	-	-	-
600	1.03.000311	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Tinggal Tunggal	Rumah		-	-	-
601	1.03.000316	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	2023-09-18 10:07:10	1	1	-
602	1.03.000332	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	2023-10-27 17:38:53	0	4	-
603	1.03.000336	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Stasiun Pompa Banjir	Unit	2023-09-26 11:41:34	1	1	-
604	1.03.000341	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Dokumen	2023-10-27 17:20:36	0	2	-
605	1.03.000352	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota	Dokumen	2023-10-27 17:45:55	0	1	-
606	1.03.000367	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Dokumen	2023-10-27 17:35:35	-	-	-
607	1.03.000374	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Penilik	Orang	2023-09-25 11:32:48	7	7	-
608	1.03.000375	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang	2023-09-25 11:31:19	8	8	-
609	1.03.000378	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota	Paket	2023-09-20 09:12:51	-		-
610	1.03.000387	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	2023-08-18 13:05:16	0	16211	-
611	1.03.000388	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha	2023-09-26 15:32:16	0	502	-
612	1.03.000390	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	2023-09-18 10:55:25	-		-
613	1.03.000395	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	2023-09-18 10:53:56			-
614	1.03.000397	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	2023-09-18 10:54:18	12	7	-
615	1.03.000398	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-25 15:52:22	-		-
616	1.03.000399	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-27 09:41:14	-		-
617	1.03.000400	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-27 20:55:44	-		-
618	1.03.000401	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2023-09-26 18:27:02	-		-
619	1.03.000404	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	2023-09-26 18:25:33	-		-
620	1.03.000405	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	2023-09-27 09:42:25	-		-
621	1.03.000407	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	2023-09-27 09:43:45	5	5	-
622	1.03.000415	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	2023-09-26 15:33:00			-
623	1.03.000419	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-08-18 11:46:57	1	1	-
624	1.03.000421	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Desa	Desa	2024-10-13 15:53:52	243	243	-
625	1.03.000422	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	2023-09-26 15:06:39	0	0	-
626	1.03.000423	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	2023-09-26 15:06:52	0	0	-
627	1.03.000424	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	2023-09-26 15:07:13	0	0	-
628	1.03.000433	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	2023-09-26 15:14:40	0	1	-
629	1.03.000441	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	2024-10-11 09:56:45	1	0	-
630	1.03.000442	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	2024-10-10 15:33:09	-	-	-
631	1.03.000443	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	2024-10-12 18:44:42	-	-	-
632	1.03.000444	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-27 20:52:47	10	6	-
633	1.03.000446	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	2024-10-11 09:49:49	1	1	-
634	1.03.000447	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-27 20:53:42			-
635	1.03.000451	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	2023-09-26 18:25:54	0	107	-
636	1.03.000455	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-26 18:26:44	12	7	-
637	1.03.000457	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	2023-09-26 18:21:16	1	12	-
638	1.03.000458	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	2024-10-11 10:16:19	1	1	-
639	1.03.000460	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-27 20:52:20	6	0	-
640	1.03.000477	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	2024-10-11 10:17:36			-
641	1.03.000486	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	2023-09-25 11:29:20			-
642	1.03.000489	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	2024-10-11 09:55:21	1	0	-
643	1.03.000503	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	2024-10-13 16:03:42	-		-
644	1.03.000505	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	2024-10-10 13:50:17	N/A	1	-
645	1.03.000506	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	2023-09-26 15:02:08	0	1	-
646	1.03.000512	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	2023-09-14 16:42:16	190	190	-
647	1.03.000519	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	2023-09-27 09:42:40	-		-
648	1.03.000520	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Orang	2023-09-27 09:43:06	-		-
649	1.03.000521	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	2023-09-27 09:41:45	-		-
650	1.03.000527	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	2023-09-26 15:02:35	0	1	-
651	1.03.000530	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	2023-09-26 15:10:41	0	1	-
652	1.03.000531	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	2023-08-18 11:45:43	0	1	-
653	1.03.000542	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	2024-02-13 13:55:33	0	0	-
654	1.03.000543	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	2024-10-12 19:22:28	-		-
655	1.03.000544	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	2024-10-11 11:13:22	1	1	-
656	1.03.000546	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan	Unit	2024-10-12 19:27:52	-		-
657	1.03.000548	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan	Unit	2024-10-12 19:30:51	-		-
658	1.03.000552	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	2023-09-18 10:17:44	3	4	-
659	1.03.000555	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan		23	24	-
660	1.03.000558	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	2024-10-11 02:57:18	244	255	-
661	1.03.000559	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	2024-10-13 13:32:14	N/A	N/A	-
662	1.03.000560	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	2023-09-18 10:18:11	244	255	-
663	1.03.000561	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	2024-10-13 13:45:45	N/A	N/A	-
664	1.03.000567	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SPALD	Unit	2024-10-11 10:52:23	26	26	-
665	1.03.000568	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SPAM	Unit	2023-09-29 15:02:32	244	255	-
666	1.03.000570	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	2024-02-13 14:48:11	0	827	-
667	1.03.000571	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Orang	2023-08-18 13:03:51	0	64	-
668	1.03.000573	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPS	Unit	2024-10-13 12:48:31	-		-
669	1.03.000574	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPS-3R	Unit	2024-10-13 15:53:25	-		-
670	1.03.000578	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	M³/Hari	2024-10-14 10:32:28	0	0	-
671	1.03.000579	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	M³/Hari	2024-10-11 10:26:22	0	0	-
672	1.03.000586	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	2023-09-25 14:46:44			-
673	1.03.000588	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	2023-09-25 14:49:04	-		-
674	1.03.000590	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	2023-09-25 14:49:56	-		-
675	1.03.000594	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	2024-10-11 03:10:02	73	49	-
676	1.03.000596	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	2024-10-14 10:55:24	73	49	-
677	1.03.000599	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	2023-09-18 10:19:41	73	49	-
678	1.03.000603	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	2023-09-25 12:46:41	925,403	909,584	-
679	1.03.000608	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	2023-09-25 11:33:17	0	1	-
680	1.03.000609	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	2023-09-25 11:34:00	0	0	-
681	1.03.000610	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	2023-09-18 10:20:01	2	6	-
682	1.03.000612	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas IPLT	M³/Hari	2024-10-14 09:54:43	0	0	-
683	1.03.000614	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	2024-10-11 09:59:43	0	1	-
684	1.03.000617	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	2023-09-18 02:30:02	1	2	-
685	1.03.000625	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	m³/hari	2023-09-18 10:23:30	N/A	N/A	-
686	1.03.000626	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	2023-09-17 23:46:39	4	5	-
687	1.03.000636	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	2024-10-11 09:37:17	-	-	-
688	1.03.000639	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	2023-09-26 15:02:04	0	0	-
689	1.03.000643	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	2023-09-26 11:09:08	0	0	-
690	1.03.000645	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	2023-09-26 15:07:19	65	45	-
691	1.03.000646	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	2023-09-26 11:14:38	N/A	N/A	-
692	1.03.000650	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	2023-09-26 11:24:31	0,254	17.498	-
693	1.03.000652	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	2023-09-26 11:36:04	0	2	-
694	1.03.000654	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	2023-09-26 11:38:43	3	1	-
695	1.03.000669	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	2023-09-26 12:03:27	0	3	-
696	1.03.000683	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	2023-09-26 12:37:32	19,55	27,02	-
697	1.03.000686	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	2023-09-26 12:42:41	3	0	-
698	1.03.000693	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	2023-09-26 13:03:43	N/A	5,861	-
699	1.03.000700	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	2023-09-26 13:08:21	1	4	-
700	1.03.000706	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	2023-09-26 14:34:47	0,2731	0	-
701	1.03.000712	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	2023-09-26 14:42:15	0	0	-
702	1.03.000715	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	2023-09-26 14:47:19	0	0	-
703	1.03.000718	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	2023-09-26 15:02:14	0	0	-
704	1.03.000721	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	2023-09-26 15:07:11	20,83	9.5	-
705	1.03.000722	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	2023-09-26 15:08:07	0	0	-
706	1.03.000724	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	2023-09-26 15:09:30	0	0	-
707	1.03.000731	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	2023-09-26 15:30:40	0	0	-
708	1.03.000733	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	2023-09-26 15:33:34	0	0	-
709	1.03.000734	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	2023-09-26 15:34:22	0	0	-
710	1.03.000735	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	2023-09-26 15:35:30	1	1	-
711	1.03.000739	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	2023-09-26 17:12:59	515	274	-
712	1.03.000740	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	2023-09-26 20:03:50	15.596	15.596	-
713	1.03.000741	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Drainase Perkotaan	Km	2023-09-26 20:05:31	0	0	-
714	1.03.000747	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	2023-09-27 11:11:10	0	1	-
715	1.03.910105	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	2023-09-27 20:27:54	-		-
716	1.03.910106	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	2023-09-27 20:28:55	-		-
717	1.03.910112	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM Pengelola Persampahan	Orang	2024-10-13 12:37:02	-	-	-
718	1.03.910117	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	2024-10-16 11:25:45	0	0	-
719	1.03.910120	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	2023-09-29 07:09:57	-	-	-
720	1.03.910121	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	2024-10-11 10:36:10	-	-	-
721	1.03.910123	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	2023-10-23 14:50:22	0	0	-
722	1.03.910126	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	2023-10-23 15:03:36	0	0	-
723	1.03.910127	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Jiwa	2024-10-13 13:34:57	0	0	-
724	1.03.910128	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	2024-10-12 22:08:40	0	N/A	-
725	1.03.910136	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	2023-12-01 16:55:01	0	0	-
726	1.03.910137	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	2023-12-01 16:58:08	0	0	-
727	1.03.910138	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	2023-12-01 17:05:15	0	0	-
728	1.03.910139	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan	2023-12-01 17:21:44	0	4	-
729	1.03.910140	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Layanan KKPR	Layanan	2023-12-01 17:25:47	0	1	-
730	1.03.910141	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	2023-12-01 17:30:29	4	5	-
731	1.03.910146	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	2023-12-01 17:57:35	0	2	-
732	1.03.910147	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	2023-12-04 16:55:27	1	1	-
733	1.03.910148	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	2023-12-01 18:00:18	0	2	-
734	1.03.910149	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	2023-12-01 18:01:16	0	2	-
735	1.03.910151	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Data SHP Peta Dasar	Peta	2023-12-01 18:09:02	0	2	-
736	1.03.910152	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	2023-12-01 18:09:55	1	1	-
737	1.03.910156	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	2023-12-04 18:31:12	0	0	-
738	1.03.910163	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	2024-02-12 13:38:28	23	24	-
739	1.03.910164	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	Meter	2024-02-12 13:38:56	15596	15596	-
740	1.03.910168	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	2024-02-13 14:29:23	0	N/A	-
741	1.03.910171	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rumah Sehat	Rumah	2024-02-13 15:06:25	-	-	-
742	1.03.910172	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	2024-02-13 15:13:11	-	-	-
743	1.03.910177	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SPBU Mikro 3 Kilo Liter	Unit	2024-09-20 14:36:19	-	19	19
744	1.03.910178	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap	Unit	2024-09-25 10:47:52	-	9	9
745	1.03.910179	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap	Unit	2024-09-25 10:48:09	-	10	10
746	1.03.910180	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Unit Air Baku	Unit	2024-10-12 10:35:46	-	-	-
747	1.03.910181	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	2024-10-12 10:35:57	-	-	-
748	1.03.910184	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	2024-10-12 20:17:26	-	-	-
749	1.03.910185	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	2024-10-12 20:21:37	-	-	-
750	1.03.910186	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	2024-10-12 20:26:57	-	-	-
751	1.03.910187	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan	Unit	2024-10-12 20:31:12	-	-	-
752	1.03.910188	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah	Unit	2024-10-12 20:34:41	-	-	-
753	1.03.910189	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Masyarakat	Orang	2024-10-13 13:19:52	-	-	-
754	1.03.910190	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pengelola Persampahan	Kelompok	2024-10-12 22:11:47	-	-	-
755	1.03.910192	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	2024-10-13 19:51:18	-	-	-
756	1.03.910195	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/hari	2024-10-13 09:32:27	-	-	-
757	1.03.910196	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPA terpakai	Ton/hari	2024-10-13 13:14:12	-	-	-
758	1.03.910197	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitas penunjang TPA	Paket	2024-10-13 12:15:03	-	-	-
759	1.03.910198	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/hari	2024-10-13 12:19:23	-	-	-
760	1.03.910199	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPST terpakai	Ton/hari	2024-10-13 12:21:47	-	-	-
761	1.03.910200	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/hari	2024-10-13 09:28:05	-	-	-
762	1.03.910201	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas SPA terpakai	Ton/hari	2024-10-13 01:54:50	-	-	-
763	1.03.910202	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas perencanaan TPS3R	Ton/hari	2024-10-13 12:25:53	-	-	-
764	1.03.910203	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS3R terpakai	Ton/hari	2024-10-13 12:28:08	-	-	-
765	1.03.910204	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS	Ton/hari	2024-10-13 00:11:25	-	-	-
766	1.03.910205	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPA	Unit	2024-10-13 00:37:54	-	-	-
767	1.03.910206	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS terpakai	Ton/hari	2024-10-13 01:30:59	-	-	-
768	1.03.910207	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah KK terlayani	KK	2024-10-13 12:29:32	-	-	-
769	1.03.910209	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	2024-10-13 02:10:53	-	-	-
770	1.03.910211	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	2024-10-13 02:22:38	-	-	-
771	1.03.910212	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	2024-10-13 02:25:07	-	-	-
772	1.03.910213	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	2024-10-13 02:27:03	-	-	-
773	1.03.910214	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	2024-10-13 03:00:34	-	-	-
774	1.03.910216	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	2024-10-13 02:33:08	-	-	-
775	1.03.910217	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	2024-10-13 20:00:21	-	-	-
776	1.03.910220	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara	Bangunan Gedung	2024-10-13 02:40:45	-	-	-
777	1.03.910221	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Orang	2024-10-13 03:02:43	-	-	-
778	1.03.910222	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	2024-10-13 03:16:02	-	-	-
779	1.03.910223	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dokumen	2024-10-13 03:16:46	-	-	-
780	1.03.910224	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan	Kelompok Masyarakat	2024-10-13 12:33:23	-	-	-
781	1.03.910225	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas perencanaan TPS	Ton/hari	2024-10-13 13:34:02	-	-	-
782	1.03.910226	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan	Dokumen	2024-10-13 16:01:32	-	-	-
783	1.03.910227	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	2024-10-13 19:22:10	-	-	-
784	1.03.910228	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	2024-10-13 19:23:13	-	-	-
785	1.03.910229	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	2024-10-13 19:32:42	-	-	-
786	1.03.910230	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	2024-10-13 19:33:38	-	-	-
787	1.03.910231	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Dokumen	2024-10-13 19:35:23	-	-	-
788	1.03.910234	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	2024-10-13 19:38:54	-	-	-
789	1.03.910236	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	2024-10-13 19:42:03	-	-	-
790	1.03.910237	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	2024-10-13 19:43:10	-	-	-
791	1.03.910238	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	2024-10-13 20:03:00	-	-	-
792	1.03.910239	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	M2	2024-10-13 19:45:31	-	-	-
793	1.03.910240	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	2024-10-13 19:46:54	-	-	-
794	1.03.910245	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	2024-10-13 19:55:54	-	-	-
795	1.03.910246	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Instansi	2024-10-13 19:57:09	-	-	-
796	1.03.910247	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara	Dokumen	2024-10-13 19:57:42	-	-	-
797	1.03.910248	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL	Peraturan	2024-10-13 20:01:42	-	-	-
798	1.03.910250	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peta Kerawanan Bencana Daerah	Dokumen	2024-10-13 20:02:35	-	-	-
799	1.03.910254	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	2024-10-16 11:15:01	-	-	-
800	1.03.910256	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	2024-10-14 10:54:09	-	-	-
801	1.03.910257	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	2024-10-14 11:42:48	-	-	-
802	1.04.000001	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Anggota Fasilitator	Orang	2023-09-29 09:32:33	5	5	-
803	1.04.000004	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	2023-09-17 23:40:39	31781	32307	-
804	1.04.000006	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	2023-09-18 13:57:30	67	60	-
805	1.04.000007	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	2023-09-18 13:58:55	67	60	-
806	1.04.000014	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-25 14:31:35	67	60	-
807	1.04.000018	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-25 14:37:26	67	60	-
808	1.04.000020	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-25 14:38:44	67	60	-
809	1.04.000023	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	2023-09-29 09:33:49	5	5	-
810	1.04.000024	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-18 10:32:42	1	1	-
811	1.04.000035	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	2023-09-18 10:55:21	8	21	-
812	1.04.000045	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	2023-09-18 14:29:35	2	1	-
813	1.04.000078	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	2023-09-25 14:45:36	12	19	-
814	1.04.000094	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	2023-09-25 10:46:46	1	1	-
815	1.04.000096	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	2023-09-29 09:44:19	1	1	-
816	1.04.000097	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	2023-09-18 10:11:14	1	1	-
817	1.04.000111	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	2023-09-25 14:49:44	1	1	-
818	1.04.000113	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	2023-09-15 17:57:43	16	16	-
819	1.04.000114	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	2023-09-25 10:47:14	16	16	-
820	1.04.000115	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	2023-09-20 17:10:25	8	21	-
821	1.04.000135	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali	Orang	2023-09-18 14:06:49	67	60	-
822	1.04.000141	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	2023-09-18 10:56:44	7	12	-
823	1.04.000146	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-18 14:00:40	300	300	-
824	1.04.000154	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	Unit Rumah	2023-09-29 09:47:05	67	60	-
825	1.04.000167	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	2023-09-29 09:48:27	67	60	-
826	1.04.000168	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	2023-09-29 09:48:35	274	368	-
827	1.04.000196	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2023-09-17 23:37:03	170	757	-
828	1.04.000198	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2023-09-17 23:38:36	91	362	-
829	1.04.000236	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	2023-09-15 18:12:46	16	16	-
830	1.04.000237	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi	Dokumen	2023-09-29 09:56:31	512	1849	-
831	1.04.000261	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	2023-09-20 17:29:17	8	21	-
832	1.04.000262	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	2023-09-18 13:44:20	30	N/A	-
833	1.04.000263	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	2023-09-18 13:58:48	7	N/A	-
834	1.04.000271	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	2023-09-01 15:27:27	30	N/A	-
835	1.04.000272	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	2023-09-15 18:22:30	7	N/A	-
836	1.04.000274	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	2023-09-15 18:14:16	N/A	N/A	-
837	1.04.000279	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	2023-09-18 08:09:36	4179	2449	-
838	1.04.000280	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	2023-09-04 11:17:59	4179	2449	-
839	1.04.000281	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	2023-09-01 14:41:42	4179	2449	-
840	1.04.000315	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar	Ha	2023-09-15 18:04:46	37.477	14.611	-
841	1.04.000318	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	2023-09-25 15:27:52	33	10	-
842	1.04.000323	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	2023-09-15 18:05:48	4018	N/A	-
843	1.04.000324	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	2023-09-15 18:06:31	37	N/A	-
844	1.04.000328	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	2024-10-28 15:49:32	-	-	-
845	1.04.000329	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	2024-10-28 15:50:46	-	-	-
846	1.04.000330	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen	2024-10-28 15:52:21	-	-	-
847	1.04.000338	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen	2024-10-28 16:10:00	-	-	-
848	1.04.000889	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah	2024-10-28 16:26:08	-	-	-
849	1.04.000890	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki “Lack of Access” terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga	2024-10-28 16:55:58	-	-	-
850	1.05.000001	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	2024-02-13 14:37:42	N/A	680	-
851	1.05.000013	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	2023-08-24 13:33:50	1	1	-
852	1.05.000017	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	2023-11-10 14:40:13	0	249	-
853	1.05.000018	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	2023-11-10 14:40:27	0	249	-
854	1.05.000030	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2023-11-10 14:40:44	62	214	-
855	1.05.000031	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2023-11-10 14:40:59	37	37	-
856	1.05.000034	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	2023-11-10 14:41:45	7	91	-
857	1.05.000035	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	2023-11-10 14:42:01	7	91	-
858	1.05.000042	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-11-03 11:42:08	147	168	-
859	1.05.000059	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2023-11-10 14:42:32	0	0	-
860	1.05.000060	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2023-11-10 14:42:48	0	0	-
861	1.05.000063	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2024-02-13 14:32:55	0	1	-
862	1.05.000064	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2023-08-22 10:35:15	1	1	-
863	1.05.000070	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	2023-08-24 14:01:27	1	1	-
864	1.05.000071	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	2023-08-24 14:02:01	0	0	-
865	1.05.000077	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2023-08-24 14:03:32	6	10	-
866	1.05.000080	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2023-08-24 14:06:12	0	0	-
867	1.05.000081	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2023-08-24 14:06:53	0	0	-
868	1.05.000082	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	2023-08-24 14:07:52	0	0	-
869	1.05.000088	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2023-08-23 11:39:13	N/A	3	-
870	1.05.000089	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	2023-11-03 11:48:03	10	10	-
871	1.05.000090	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	2023-11-03 11:48:37	10	10	-
872	1.05.000091	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2024-02-13 14:31:06	1	1	-
873	1.05.000099	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2023-11-10 14:46:45	3	13	-
874	1.05.000108	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	2023-08-24 14:18:33	1	1	-
875	1.05.000110	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	2024-11-05 12:19:26	0	0	-
876	1.05.000111	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	2023-11-03 11:52:39	0	0	-
877	1.05.000112	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	2023-11-03 11:53:24	120	132	-
878	1.05.000113	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	2023-11-03 11:53:52	120	132	-
879	1.05.000114	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	2023-11-03 11:54:33	120	132	-
880	1.05.000115	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	2023-11-03 11:54:59	3	13	-
881	1.05.000116	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	2023-11-03 11:55:29	72	60	-
882	1.05.000117	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Kasus	2023-11-03 11:56:11	72	60	-
883	1.05.000118	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	2023-11-03 11:56:33	0	0	-
884	1.05.000119	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2024-02-13 14:35:48	2	6	-
885	1.05.000120	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	2023-08-24 14:19:58	2	6	-
886	1.05.000123	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	2023-08-24 14:22:48	13996	88512	-
887	1.05.000124	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	2023-08-24 14:23:51			-
888	1.05.000125	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	2023-08-24 14:24:30	24870	269528	-
889	1.05.000126	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	2023-08-24 14:25:01	24870	269528	-
890	1.05.000127	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	2023-08-24 14:25:38	24870	269528	-
891	1.05.000146	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2023-11-10 14:37:17	62	214	-
892	1.05.000147	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2023-11-10 14:37:46	120	132	-
893	1.05.000172	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	2023-11-03 16:16:16	15	36	-
894	1.05.000173	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	2023-11-03 16:16:48	15	36	-
895	1.05.000178	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	2023-11-03 16:18:43	0	0	-
896	1.05.000181	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	2023-11-03 16:19:52	0	0	-
897	1.05.000187	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2023-11-03 16:22:13	4	6	-
898	1.05.000188	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2023-11-03 16:22:57	4	6	-
899	1.05.000203	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	2023-08-24 14:27:48			-
900	1.05.000204	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	2023-11-03 16:24:33	6	15	-
901	1.05.000205	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	2023-11-03 16:25:10	6	15	-
902	1.05.000213	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	2023-11-03 16:25:34	631	1109	-
903	1.05.000214	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	2023-11-03 16:26:11	631	1109	-
904	1.05.000215	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	2024-02-13 14:33:45	135	2924	-
905	1.05.000216	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	2023-08-24 14:32:22	135	2924	-
906	1.05.000221	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	2023-08-24 14:37:18	60	60	-
907	1.05.000224	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	2024-02-13 14:35:01	25	24	-
908	1.05.000225	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	2023-08-24 14:39:10	25	24	-
909	1.05.000232	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	2023-11-10 14:49:22	7	91	-
910	1.05.000233	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	2023-11-10 14:50:26	7	91	-
911	1.05.000241	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	2024-02-13 14:41:05	138	127	-
912	1.05.000246	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	2023-08-24 14:42:06	490	207	-
913	1.05.000247	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	2023-08-24 14:42:33	490	207	-
914	1.05.000249	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-27 20:58:48	0	63	-
915	1.05.000250	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	2023-09-27 21:01:05	82	44	-
916	1.05.000251	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-27 21:09:09	0	0	-
917	1.05.000253	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-27 21:12:53	0	0	-
918	1.05.000266	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	2023-09-27 23:18:51	417	206	-
919	1.05.000267	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	2023-09-27 23:28:19	417	206	-
920	1.05.000268	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	2023-09-27 23:33:45	417	206	-
921	1.05.000274	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2023-12-18 13:57:00	6	9	-
922	1.05.000275	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	2023-12-18 13:58:39	4	4	-
923	1.05.000276	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2023-12-18 13:59:40	15	36	-
924	1.05.000277	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	2024-02-13 14:53:50	0	0	-
925	1.05.000279	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2023-12-18 14:03:11	4	6	-
926	1.05.000285	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	2024-01-02 15:01:22	1	1	-
927	1.05.000289	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	2024-01-02 15:23:50	138	127	-
928	1.05.000291	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	2024-01-02 15:33:40			-
929	1.05.000296	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-10-14 15:31:34	-	-	-
930	1.05.000297	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	2024-10-14 15:54:53	-	-	-
931	1.05.000298	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	2024-10-15 14:16:12	-	-	-
932	1.05.000299	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	2024-10-14 15:58:37	-	-	-
933	1.05.000300	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	2024-10-15 14:15:12	-	-	-
934	1.05.000302	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	2024-10-14 16:00:46	-	-	-
935	1.05.000303	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	2024-10-14 16:02:13	-	-	-
936	1.05.000304	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	2024-10-15 14:11:23	-	-	-
937	1.05.000305	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	2024-10-14 16:03:35	-	-	-
938	1.05.000306	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	2024-10-14 16:04:16	-	-	-
939	1.05.000307	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	2024-10-14 16:04:57	-	-	-
940	1.05.000308	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	2024-10-14 16:05:47	-	-	-
941	1.05.000309	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	2024-10-14 16:06:18	-	-	-
942	1.05.000310	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	2024-10-14 16:07:13	-	-	-
943	1.05.000311	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	2024-10-14 16:07:51	-	-	-
944	1.05.000312	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	2024-10-14 16:08:35	-	-	-
945	1.05.000313	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2024-10-14 16:09:10	-	-	-
946	1.05.000314	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	2024-10-14 16:09:59	-	-	-
947	1.05.000315	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	2024-10-15 10:49:59	-	-	-
948	1.05.000316	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	2024-10-15 11:02:17	-	-	-
949	1.05.000317	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-10-15 11:07:00	-	-	-
950	1.05.000318	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2024-10-15 11:09:02	-	-	-
951	1.05.000319	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2024-10-15 11:10:51	-	-	-
952	1.05.000320	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	2024-10-15 11:15:27	-	-	-
953	1.05.000321	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	2024-10-15 11:17:40	-	-	-
954	1.05.000322	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	2024-10-15 11:22:31	-	-	-
955	1.05.000323	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Dokumen	2024-10-15 11:24:30	-	-	-
956	1.05.000324	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-10-15 11:28:03	-	-	-
957	1.05.000325	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	2024-10-15 12:03:42	-	-	-
958	1.05.000326	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	2024-10-15 12:04:44	-	-	-
959	1.05.000327	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	2024-10-15 12:06:27	-	-	-
960	1.05.000328	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	2024-10-15 12:07:24	-	-	-
961	1.05.000329	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		2024-10-15 12:08:19	-	-	-
962	1.05.000330	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	2024-10-15 12:09:07	-	-	-
963	1.05.000331	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	2024-10-15 12:10:37	-	-	-
964	1.05.000333	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	2024-10-15 12:13:17	-	-	-
965	1.05.000335	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	2024-10-15 12:17:20	-	-	-
966	1.05.000336	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	2024-10-15 12:18:31	-	-	-
967	1.05.000337	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	2024-10-15 12:19:36	-	-	-
968	1.05.000338	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	2024-10-15 12:20:23	-	-	-
969	1.05.000339	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	2024-10-15 12:21:30	-	-	-
970	1.05.000340	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	2024-10-15 12:23:08	-	-	-
971	1.05.000341	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	2024-10-15 12:24:43	-	-	-
972	1.05.000342	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2024-10-15 12:25:40	-	-	-
973	1.05.000343	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	2024-10-15 12:27:14	-	-	-
974	1.05.000344	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	2024-10-15 13:53:17	-	-	-
975	1.05.000345	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	2024-10-15 13:55:06	-	-	-
976	1.05.000346	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2024-10-15 13:56:55	-	-	-
977	1.05.000347	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	2024-10-16 10:07:54	-	-	-
978	1.05.000348	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2024-10-17 16:30:03	-	-	-
979	1.06.000007	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	2023-08-07 10:32:08	N/A	37	-
980	1.06.000008	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2023-08-07 10:33:27	28	7	-
981	1.06.000009	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	2023-08-07 10:36:13	175	235	-
982	1.06.000018	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	2023-08-07 11:35:59	30	24	-
983	1.06.000020	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2023-08-07 14:27:03	15	22	-
984	1.06.000021	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2023-08-07 14:27:52	55	47	-
985	1.06.000022	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	2023-12-05 09:55:58	40	161	-
986	1.06.000023	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	2023-08-07 14:29:30	9	12	-
987	1.06.000024	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	2023-08-07 14:30:33	28	21	-
988	1.06.000025	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	2023-08-14 16:28:54	898	631	-
989	1.06.000028	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	2023-08-14 16:29:27	898	631	-
990	1.06.000029	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	2023-08-14 16:29:52	9	12	-
991	1.06.000031	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fakir Miskin	Orang	2023-12-05 09:49:18	821.913	823.989	-
992	1.06.000034	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2023-08-14 11:45:54	5	7	-
993	1.06.000038	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2023-08-14 11:50:36	15	6	-
994	1.06.000039	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	2023-12-05 09:56:13	20	16	-
995	1.06.000040	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	2023-12-05 09:53:46	14	7	-
996	1.06.000041	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	2023-08-14 11:53:24	N/A	38	-
997	1.06.000042	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	2024-10-01 13:42:38	50	39	-
998	1.06.000043	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2023-08-14 11:54:28	57	46	-
999	1.06.000044	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	2023-08-14 11:55:27	107	50	-
1000	1.06.000047	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	2023-08-14 11:57:51	107	45	-
1001	1.06.000055	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	2023-08-14 12:04:27	916.235	64.424	-
1002	1.06.000059	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	2023-08-14 12:08:38	5	5	-
1003	1.06.000065	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	2023-08-14 12:15:30	30	40	-
1004	1.06.000067	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	2023-08-14 12:16:38	3	3	-
1005	1.06.000068	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	2023-08-14 12:18:52	200	300	-
1006	1.06.000069	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	2023-08-14 12:18:34	200	300	-
1007	1.06.000070	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	2023-08-14 12:19:54	270	100	-
1008	1.06.000071	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	2023-08-14 12:21:38	336	200	-
1009	1.06.000072	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	2023-08-14 12:21:22	25.210	24.355	-
1010	1.06.000074	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2023-08-14 12:35:11	37	30	-
1011	1.06.000075	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	2023-08-14 12:44:07	289	250	-
1012	1.06.000081	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	2023-08-14 14:31:49	100	50	-
1013	1.06.000083	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	2023-08-14 14:33:25	11	10	-
1014	1.06.000084	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2023-08-14 14:33:56	12	15	-
1015	1.06.000085	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	2023-12-05 09:56:42	60	70	-
1016	1.06.000086	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	2023-08-14 14:34:49	11	10	-
1017	1.06.000087	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	2023-08-14 14:35:15	N/A	5	-
1018	1.06.000088	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	2023-08-14 14:35:37	37	30	-
1019	1.06.000089	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	2023-08-14 14:36:04	32	12	-
1020	1.06.000090	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	2024-02-13 15:47:04	34	41	-
1021	1.06.000091	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	2023-08-14 14:44:35	1	1	-
1022	1.06.000093	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Makam Pahlawan Nasional	Makam	2023-08-14 15:03:07	96	96	-
1023	1.06.000094	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	2024-02-20 11:48:57	340	480	-
1024	1.06.000097	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2023-12-05 10:05:07	2	2	-
1025	1.06.000098	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	2023-08-14 16:31:24	2	2	-
1026	1.06.000099	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	2024-09-02 08:56:39	303	243	-
1027	1.06.000101	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2023-08-14 14:57:23	2	2	-
1028	1.06.000102	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	2023-08-14 15:01:23	2	2	-
1029	1.06.000103	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	2023-08-14 15:02:37	4	4	-
1030	1.06.000110	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2023-08-14 15:09:55	25	40	-
1031	1.06.000111	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	2023-08-14 15:10:27	197	800	-
1032	1.06.000112	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	2023-08-14 15:11:03	100	300	-
1033	1.06.000113	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2023-08-14 15:11:25	25	25	-
1034	1.06.000115	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2023-08-14 15:12:49	25	25	-
1035	1.06.000116	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	2023-12-05 09:56:56	60	175	-
1036	1.06.000117	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	2023-08-14 15:13:50	57	50	-
1037	1.06.000118	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	2023-08-14 15:14:16	N/A	20	-
1038	1.06.000119	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	2023-08-14 15:14:43	60	60	-
1039	1.06.000122	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	2023-08-14 15:16:22	128	45	-
1040	1.06.000128	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	2023-08-14 15:18:43	N/A	50	-
1041	1.06.000133	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	2023-08-14 15:20:46	N/A	48	-
1042	1.06.000134	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	2023-08-14 15:21:03	N/A	50	-
1043	1.06.000137	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	2023-08-14 15:22:19	N/A	50	-
1044	1.06.000150	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	2023-08-14 15:53:13	138	137	-
1045	1.06.000161	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	2023-08-14 16:11:01	11	11	-
1046	1.06.000162	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	2023-12-05 09:51:10	14	14	-
1047	1.06.000170	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Taruna Siaga Bencana	Orang	2023-12-05 10:02:27	30	31	-
1048	1.06.000175	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Dokumen	2024-09-02 10:39:10	15	15	-
1049	1.06.000178	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	2024-09-02 09:00:46	208	366	-
1050	1.06.000179	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	2024-09-02 09:12:55	14	14	-
1051	1.06.000180	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	2024-10-01 11:24:33	-	-	-
1052	1.06.000181	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Lokasi	2024-10-01 11:30:19	-	-	-
1053	1.06.000182	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	2024-10-01 13:27:18	-	-	-
1054	1.06.000183		Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	2024-10-01 11:40:25	-	-	-
1055	1.06.000184	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	2024-10-01 13:36:29	-	-	-
1056	1.06.000185	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	2024-10-01 11:54:17	-	-	-
1057	1.06.000186	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	2024-10-01 11:56:43	-	-	-
1058	1.06.000187	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	2024-10-01 11:57:50	-	-	-
1059	1.06.000188	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	2024-10-01 11:58:28	-	-	-
1060	1.06.000189	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	2024-10-01 13:35:59	-	-	-
1061	1.06.000190		Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	2024-10-01 12:03:18	-	-	-
1062	1.06.000191	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	2024-10-01 12:05:37	-	-	-
1063	1.06.000192	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	2024-10-01 12:08:07	-	-	-
1064	1.06.000193	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	2024-10-01 12:09:00	-	-	-
1065	1.06.000194		Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	2024-10-01 12:09:34	-	-	-
1066	1.06.000195	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	2024-10-01 12:10:24	-	-	-
1067	1.06.000196	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	2024-10-01 13:06:09	-	-	-
1068	1.06.000197	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	2024-10-01 13:13:49	-	-	-
1069	1.06.000198	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	2024-10-01 13:15:36	-	-	-
1070	1.06.000199	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	2024-10-01 13:16:17	-	-	-
1071	1.06.000200	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	2024-10-01 13:54:24	-	-	-
1072	1.06.000201	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	2024-10-01 13:17:45	-	-	-
1073	1.06.000202		Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	2024-10-01 13:18:42	-	-	-
1074	1.06.000203	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	2024-10-01 13:19:08	-	-	-
1075	1.06.000204	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	2024-10-01 13:19:43	-	-	-
1076	1.06.000205	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	2024-10-01 13:21:29	-	-	-
1077	1.06.000206	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	2024-10-01 13:22:02	-	-	-
1078	1.06.000207	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	2024-10-01 13:22:31	-	-	-
1079	1.06.000208	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	2024-10-01 13:23:07	-	-	-
1080	1.06.000209	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	2024-10-01 13:23:46	-	-	-
1081	1.06.000210	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Orang	2024-10-01 13:24:07	-	-	-
1082	1.06.000211	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	2024-10-01 13:24:42	-	-	-
1083	1.06.000212	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	2024-10-01 13:25:06	-	-	-
1084	1.06.000219	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	2024-10-01 13:31:54	-	-	-
1085	1.06.000233		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Orang	2024-10-01 13:59:58	-	-	-
1086	2.07.000001	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Angkatan Kerja (AK)	Orang	2023-07-27 13:04:23	608754	671407	-
1087	2.07.000002	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	2023-07-27 13:04:47	469	471	-
1088	2.07.000005	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	CPMI/PMI	Orang	2023-07-27 13:05:31	1217	1441	-
1089	2.07.000018	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Instruktur pemerintah	Orang	2023-07-28 09:46:26	8	8	-
1090	2.07.000019	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Instruktur swasta	Orang	2023-07-28 09:46:46	2	2	-
1091	2.07.000035	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	2023-07-28 09:48:20	1	1	-
1092	2.07.000036	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	2023-07-28 09:48:50	14	14	-
1093	2.07.000038	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	LKS Tripartit	Lembaga	2023-07-28 09:50:19	1	1	-
1094	2.07.000042	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	LPKS yang dibina	Lembaga	2023-07-28 10:42:26	42	43	-
1095	2.07.000046	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	2023-07-28 10:27:38	528	592	-
1096	2.07.000047	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lulusan pelatihan swasta	Orang	2023-07-28 10:28:01	2155	800	-
1097	2.07.000048	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mediator	Orang	2023-07-28 10:28:29	2	4	-
1098	2.07.000049	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Nama Program Pelatihan	Program	2024-09-23 15:46:24	9	9	-
1099	2.07.000056	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari Kerja	Orang	2023-07-28 10:32:08	9804	9232	-
1100	2.07.000057	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari kerja ditempatkan	Orang	2023-07-28 10:32:58	8098	7268	-
1101	2.07.000058	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar	Orang	2023-07-28 10:33:09	9804	9232	-
1102	2.07.000059	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	2023-07-26 13:29:30	n/a	529	-
1103	2.07.000066	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	2023-07-28 10:36:20	908957	948897	-
1104	2.07.000070	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-09-18 10:10:16	n/a	n/a	-
1105	2.07.000072	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	2023-07-28 10:39:12	11	3	-
1106	2.07.000074	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	2023-07-28 10:38:27	116	130	-
1107	2.07.000077	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	2023-07-28 10:38:47	25	26	-
1108	2.07.000078	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	2023-07-28 10:55:53	11	3	-
1109	2.07.000080	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	2024-02-13 15:27:38	608754	671407	-
1110	2.07.000082	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	2023-07-28 10:57:28	1	1	-
1111	2.07.000083	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	2024-09-18 10:19:41	-	-	-
1112	2.07.000084	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan Kecil	Perusahaan	2023-08-14 14:04:09	159	161	-
1113	2.07.000086	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	2023-08-14 14:03:20	469	471	-
1114	2.07.000087	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	2023-07-28 10:58:03	341	401	-
1115	2.07.000088	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	2023-10-09 11:08:06	469	471	-
1116	2.07.000096	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PMI Purna	Orang	2023-08-14 14:11:36	150	n/a	-
1117	2.07.000097	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PMI yang di tempatkan	Orang	2024-09-23 15:27:21	1217	1441	-
1118	2.07.000100	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	2023-07-28 10:59:24	37.91	38.60	-
1119	2.07.000102	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	2024-09-23 15:33:19	58	61	-
1120	2.07.000109	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	2024-02-13 15:26:47	n/a	34	-
1121	2.07.000110	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	2023-07-28 11:01:10	34029	40018	-
1122	2.07.000114	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	2023-07-28 11:01:37	88	0	-
1123	2.07.000125	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	2024-09-18 10:38:33	-	-	-
1124	2.07.000127	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga	2024-09-18 11:42:27	-	-	-
1125	2.07.000128	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang	2024-09-10 16:18:00	-	-	-
1126	2.07.000129	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	2024-09-18 11:46:16	-	-	-
1127	2.08.000001	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	2023-10-23 09:58:14	3	3	-
1128	2.08.000002	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	2023-12-28 10:17:20	14	18	-
1129	2.08.000003	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2023-10-26 10:52:56	120	150	-
1130	2.08.000005	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	2023-10-23 09:59:07	8	8	-
1131	2.08.000006	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	2023-10-23 09:59:22	1	1	-
1132	2.08.000008	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	2023-12-27 11:19:51	N/A	1	-
1133	2.08.000009	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-23 09:59:51	2	2	-
1134	2.08.000012	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-26 10:55:08	N/A	2	-
1135	2.08.000013	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-26 10:55:27	1	1	-
1136	2.08.000015	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-23 10:01:11	2	2	-
1137	2.08.000017	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	2023-10-26 10:56:27	3	3	-
1138	2.08.000018	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	2023-10-26 10:56:40	8	8	-
1139	2.08.000019	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	2023-12-27 11:39:33	1	1	-
1140	2.08.000021	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2023-12-27 15:08:17	7	7	-
1141	2.08.000026	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	2023-10-26 10:59:02	36	36	-
1142	2.08.000029	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	2023-12-27 11:51:56	3	3	-
1143	2.08.000032	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	2024-02-13 16:00:40	2	2	-
1144	2.08.000036	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Organisasi	2023-12-28 09:35:27	25	25	-
1145	2.08.000038	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	2023-10-26 11:01:49	80	80	-
1146	2.08.000041	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	2023-10-26 11:02:22	1	1	-
1147	2.08.000048	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	2024-02-13 16:01:50	41	41	-
1148	2.08.000049	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	2023-12-28 09:32:41	41	41	-
1149	2.08.000054	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	2023-10-26 11:04:56	24	50	-
1150	2.08.000055	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	2023-10-26 11:05:08	2	2	-
1151	2.08.000061	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	2023-12-27 11:43:10	1	1	-
1152	2.09.000021	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jenis pangan lokal	Laporan	2023-10-25 13:28:48	1	1	-
1153	2.09.000030	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	2023-10-20 14:24:52	1	1	-
1154	2.09.000053	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	2023-10-25 17:06:01	1	1	-
1155	2.09.000068	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	2023-10-25 16:57:24	1	1	-
1156	2.09.000076	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	2023-10-25 17:42:08	1	1	-
1157	2.09.000078	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	2023-10-25 15:56:55	1	1	-
1158	2.09.000079	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	2023-10-25 15:53:15	1	1	-
1159	2.09.000081	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	2023-10-25 15:45:04	1	1	-
1160	2.09.000083	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Produksi Pangan	Dokumen	2024-10-01 16:02:12	1	1	-
1161	2.09.000084	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Stok Pangan	Dokumen	2024-10-01 16:09:55	1	1	-
1162	2.09.000086	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	2023-10-25 14:56:48	1	1	-
1163	2.09.000087	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	2023-10-25 14:56:15	1	1	-
1164	2.09.000097	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	2023-10-25 18:41:06	1	1	-
1165	2.09.000100	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	2023-10-25 18:15:15	1	1	-
1166	2.09.000101	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun	Dokumen	2023-10-25 18:17:25	1	1	-
1167	2.09.000102	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	2023-10-25 18:12:44	1	1	-
1168	2.09.000103	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	2024-10-01 15:54:59	1	1	-
1169	2.09.000105	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	2023-10-25 13:21:52	4	8	-
1170	2.09.000109	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Dokumen	2023-10-25 18:57:22	25	0	-
1171	2.09.000113	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	2023-10-25 15:49:59	13224	13224	-
1172	2.09.000114	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	2023-10-25 14:01:03	235	100	-
1173	2.09.000115	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	2023-09-26 13:56:56	1	1	-
1174	2.09.000118	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	2024-09-30 22:06:32	5	3	-
1175	2.09.000119	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	2024-09-30 22:07:51	5	4	-
1176	2.09.000126	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	2024-10-01 18:38:52	-	-	-
1177	2.09.000132	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	2023-10-25 17:48:29	0	1	-
1178	2.09.000134	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	2024-10-10 01:31:52	4	0	-
1179	2.09.000144	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2024-09-30 22:50:14	1	1	-
1180	2.09.000145	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	2023-10-25 16:50:03	1	1	-
1181	2.09.000152	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Penerima Manfaat	Dokumen	2024-09-30 22:57:56	1	1	-
1182	2.09.000153	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	2023-10-25 17:40:21	1	1	-
1183	2.09.000155	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Dokumen	2024-10-01 15:45:28	25	21	-
1184	2.09.000159	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-25 18:07:09	1	1	-
1185	2.09.000160	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	2024-10-01 15:44:25	91.49	92.18	-
1186	2.09.000190	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	2023-10-25 16:59:02	1	1	-
1187	2.09.000213	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	2023-10-25 16:05:16	23.845	20.245	-
1188	2.09.000214	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	2023-10-25 16:09:35	23.845	20.245	-
1189	2.09.000215	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	2023-10-25 16:13:56	12.520	13.6	-
1190	2.09.000216	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	2023-10-25 16:19:04	12.8	10	-
1191	2.09.000217	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	2023-10-25 17:45:56	1	1	-
1192	2.09.000255	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Dokumen	2024-11-04 17:08:43	-	-	-
1193	2.11.000004	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	2023-09-26 09:35:13	54.84	65,79	-
1194	2.11.000005	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data contoh uji	Data	2023-09-26 09:37:36	86	86	-
1195	2.11.000006	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	2024-09-29 10:34:52	N/A	3	-
1196	2.11.000007	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	2023-09-26 09:44:27	N/A	3	-
1197	2.11.000009	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	2023-09-26 10:07:01	N/A	3	-
1198	2.11.000012	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	2023-09-26 10:27:07	N/A	3	-
1199	2.11.000013	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	2023-09-26 10:43:35	N/A	3	-
1200	2.11.000014	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	2023-12-20 07:58:26	1	1	-
1201	2.11.000018	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	2023-09-26 10:53:05	28	35	-
1202	2.11.000021	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	2023-09-26 12:22:35	54.84	65,79	-
1203	2.11.000023	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	2023-09-26 12:26:08	1	1	-
1204	2.11.000024	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	2023-11-08 09:33:47	3	2	-
1205	2.11.000028	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	2023-09-26 12:31:22	1	1	-
1206	2.11.000029	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	2023-12-28 09:55:40	2	2	-
1207	2.11.000030	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	2023-09-26 12:33:32	N/A	1	-
1208	2.11.000033	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	2023-10-24 12:45:30	1	1	-
1209	2.11.000034	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	2023-10-24 12:46:47	1	1	-
1210	2.11.000037	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	2023-10-17 08:57:56	18	20	-
1211	2.11.000039	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-26 12:51:03	N/A	1	-
1212	2.11.000041	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	2023-09-26 12:56:30	N/A	1	-
1213	2.11.000042	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	2023-11-08 09:37:04	N/A	1	-
1214	2.11.000044	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	2023-09-26 13:00:33	23	14	-
1215	2.11.000046	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	2023-09-26 13:02:01	189	201	-
1216	2.11.000048	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	2023-11-08 09:41:26	8	19	-
1217	2.11.000049	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	2023-09-26 13:04:37	136	199	-
1218	2.11.000050	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	2023-09-26 13:07:39	10	7	-
1219	2.11.000051	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	2023-12-20 07:39:26	29	22	-
1220	2.11.000052	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	2023-12-20 07:34:38	136	199	-
1221	2.11.000056	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	2023-12-20 07:41:24	136	199	-
1222	2.11.000058	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	2023-12-20 07:42:44	29	22	-
1223	2.11.000060	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	2023-09-26 14:09:25	18	20	-
1224	2.11.000062	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	2023-09-26 14:27:51	N/A	1	-
1225	2.11.000067	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	2024-09-29 19:23:44	189	201	-
1226	2.11.000068	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	2023-10-24 12:54:48	189	201	-
1227	2.11.000069	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	2023-09-26 15:08:34	N/A	201	-
1228	2.11.000070	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	2023-10-24 12:58:03	189	201	-
1229	2.11.000071	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	2023-09-26 15:12:50	10	12	-
1230	2.11.000078	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	2023-09-26 14:12:10	29	22	-
1231	2.11.000081	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	2023-09-26 14:33:14	29	22	-
1232	2.11.000084	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2023-09-26 14:43:17	N/A	1	-
1233	2.11.000098	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2023-09-26 15:36:43	2	2	-
1234	2.11.000102	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	2023-09-26 15:41:27	10	10	-
1235	2.11.000104	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	2023-09-26 15:48:58	28	35	-
1236	2.11.000105	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	2023-09-26 15:50:15	10	7	-
1237	2.11.000106	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	2023-12-20 08:06:17	1	1	-
1238	2.11.000107	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	2023-09-26 15:57:12	4	4	-
1239	2.11.000110	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	2023-09-26 16:08:14	1	1	-
1240	2.11.000114	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	2023-09-26 16:23:10	5	9	-
1241	2.11.000118	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	2023-09-26 16:27:26	6.15	6,15	-
1242	2.11.000120	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	2023-10-24 14:49:54	134.538094	134,538094	-
1243	2.11.000122	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	2023-09-26 16:28:38	6.15	6,15	-
1244	2.11.000124	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	2023-09-26 16:29:22	1260	1260	-
1245	2.11.000125	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	2023-09-26 16:31:00	51	49	-
1246	2.11.000126	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	2023-09-26 16:31:50	51	49	-
1247	2.11.000128	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKA n-1	Poin	2023-09-26 16:33:47	61.54	61,56	-
1248	2.11.000129	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKAL n-1	Poin	2023-09-26 16:34:43	61.54	61,56	-
1249	2.11.000130	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKLH n-1	Poin	2023-09-26 16:35:04	54.84	65,79	-
1250	2.11.000131	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKTL n-1	Poin	2023-09-26 16:35:25	39.85	39,95	-
1251	2.11.000132	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKU n-1	Poin	2023-09-26 16:35:48	84.85	84,87	-
1252	2.11.000135	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	2023-09-26 16:38:50	8	19	-
1253	2.11.000143	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	2023-09-26 16:47:19	136	199	-
1254	2.11.000144	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	2023-09-26 16:48:49	136	199	-
1255	2.11.000146	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	2023-09-26 16:51:16	1	1	-
1256	2.11.000147	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPLHD Eksisting	Orang	2023-09-26 14:00:21	1	1	-
1257	2.11.000148	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	2023-09-26 14:04:42	1	1	-
1258	2.11.000149	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	2023-09-26 14:06:59	4	4	-
1259	2.11.000153	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	2023-09-26 14:22:21	22	23	-
1260	2.11.000155	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	2023-09-26 15:03:33	5	5	-
1261	2.11.000156	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	2023-10-24 14:53:01	178	178	-
1262	2.11.000158	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	2023-10-24 14:58:05	14	14	-
1263	2.11.000159	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	2023-09-26 15:02:57	24	26	-
1264	2.11.000160	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	2023-10-24 14:57:18	178	178	-
1265	2.11.000161	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	2023-09-26 15:01:13	136	136	-
1266	2.11.000163	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	2023-09-26 15:08:21	22	23	-
1267	2.11.000165	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	2023-09-26 15:15:10	86	86	-
1268	2.11.000167	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	2023-09-26 15:18:58	51	49	-
1269	2.11.000168	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	2023-10-24 15:13:13	1	1	-
1270	2.11.000172	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	2023-10-31 19:40:56	263666	265510	-
1271	2.11.000174	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	2023-10-31 19:48:40	76523.89	65975,5	-
1272	2.11.000181	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	2023-09-26 15:41:52	1	1	-
1273	2.11.000183	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah data contoh uji	Data	2023-12-06 14:09:57	86	86	-
1274	2.11.000186	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	2023-09-26 15:48:38	3	3	-
1275	2.11.000189	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	2023-09-26 15:53:40	2	3	-
1276	2.11.000191	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	2023-09-26 16:24:29	N/A	1	-
1277	2.11.000192	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	2023-09-26 16:26:14	14	14	-
1278	2.11.000195	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	2023-09-26 16:42:44	8	19	-
1279	2.11.000197	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	2023-09-26 16:48:06	136	199	-
1280	2.11.000200	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	2023-09-26 16:50:44	136	199	-
1281	2.11.000201	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	2023-09-26 16:51:28	29	22	-
1282	2.11.000217	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	2023-09-26 17:03:43	N/A	N/A	-
1283	2.11.000218	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	2023-09-26 17:01:10	N/A	1	-
1284	2.11.000224	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2023-09-26 14:39:27	N/A	1	-
1285	2.11.000230	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2023-09-26 15:01:02	2	2	-
1286	2.11.000231	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2023-09-26 15:04:43	2	2	-
1287	2.11.000232	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	2023-09-26 15:09:17	10	10	-
1288	2.11.000234	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	2023-09-26 15:11:30	10	10	-
1289	2.11.000236	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	2023-09-26 15:29:36	10	10	-
1290	2.11.000246	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	2023-09-26 16:12:47	1260	1260	-
1291	2.11.000247	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	2023-09-26 16:15:54	1	1	-
1292	2.11.000250	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	2023-09-26 16:26:08	8	19	-
1293	2.11.000251	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	2023-09-26 16:29:26	1	1	-
1294	2.11.000252	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	2023-09-26 16:34:10	1	1	-
1295	2.11.000253	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	2023-09-26 16:38:19	1	1	-
1296	2.11.000254	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	2023-09-26 16:41:23	4	4	-
1297	2.11.000256	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton		N/A	12	-
1298	2.11.000257	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	2023-09-26 16:54:39	1	1	-
1299	2.11.000259	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	2023-09-26 16:44:06	14	14	-
1300	2.11.000260	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	2023-09-26 16:43:32	24	24	-
1301	2.11.000282	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	2023-09-26 15:32:33	1	1	-
1302	2.11.000290	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	2023-09-26 14:57:18	263666	265510	-
1303	2.11.000296	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	2024-09-30 16:05:10	N/A	N/A	-
1304	2.11.000297	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	2024-09-29 11:32:12	-	-	-
1305	2.11.000298	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	2024-09-27 10:08:10	-		-
1306	2.11.000300	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	2024-09-27 10:10:41	-		-
1307	2.11.000301	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	2024-09-27 10:41:14	-	-	-
1308	2.11.000302	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Usaha	2024-09-27 10:44:09	-	-	-
1309	2.11.000303	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	2024-09-27 10:50:27	-	-	-
1310	2.11.000305	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	2024-09-27 10:52:42	-	-	-
1311	2.11.000306	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Usaha/Kegiatan	2024-09-27 10:54:08	-	-	-
1312	2.11.000307	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Usaha/Kegiatan	2024-09-27 10:55:33	-	-	-
1313	2.11.000308	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/Kegiatan	2024-09-27 10:58:29	-	-	-
1314	2.11.000310	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/Kegiatan	2024-09-27 11:06:15	-	-	-
1315	2.11.000311	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	2024-09-27 11:07:24	-	-	-
1316	2.11.000313	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	2024-09-27 11:12:36	-	-	-
1317	2.11.000314	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	2024-09-27 11:09:50	-	-	-
1318	2.11.000317	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	2024-09-30 19:28:45	-	-	-
1319	2.11.000318	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	2024-09-27 11:28:06	-	-	-
1320	2.11.000319	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	Unit	2024-09-27 11:27:12	-	-	-
1321	2.11.000320	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah	Unit	2024-09-27 11:28:08	-	-	-
1322	2.11.000321	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada	Unit	2024-09-27 11:28:55	-	-	-
1323	2.11.000322	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	2024-09-27 11:37:04	-	-	-
1324	2.11.000323	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia	Unit	2024-09-27 11:30:51	-	-	-
1325	2.11.000324	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi	Unit	2024-09-27 11:37:24	-	-	-
1326	2.11.000325	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	2024-09-29 18:03:25	-	-	-
1327	2.11.000326	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola	Ton	2024-09-27 11:38:30	-	-	-
1328	2.11.000327	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah	Badan Usaha	2024-09-27 11:41:56	-	-	-
1329	2.11.000328	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	2024-09-30 16:06:32	-	-	-
1330	2.11.000329	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	Ton	2024-09-27 11:44:17	-	-	-
1331	2.11.000330	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	2024-09-30 16:10:00	-	-	-
1332	2.11.000331	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	sesuai dengan kewenangannya	Ton	2024-09-27 11:48:43	-	-	-
1333	2.11.000332	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	2024-09-29 10:00:21	-	-	-
1334	2.11.000335	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	2024-09-29 10:33:19	-	-	-
1335	2.11.000336	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	2024-09-29 10:57:46	-	-	-
1336	2.11.000337	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	2024-09-29 13:29:31	-	-	-
1337	2.11.000338	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	2024-09-29 13:39:16	-	-	-
1338	2.11.000339	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	2024-09-29 13:44:20	-	-	-
1339	2.11.000340	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	2024-09-29 14:26:50	-	-	-
1340	2.11.000341	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	2024-09-29 14:31:36	-	-	-
1341	2.11.000342	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	2024-09-29 15:57:15	-	-	-
1342	2.11.000343	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	2024-09-29 16:19:14	-	-	-
1343	2.11.000344	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	2024-09-29 16:48:35	-	-	-
1344	2.11.000345	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	2024-09-29 16:52:45	-	-	-
1345	2.11.000346	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	2024-09-29 17:30:20	-	-	-
1346	2.11.000347	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	2024-09-29 17:45:41	-	-	-
1347	2.11.000348	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		2024-09-29 18:06:08	-	-	-
1348	2.11.000349	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	Laporan / Dokumen	2024-09-29 18:50:17	-	-	-
1349	2.11.000350	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	2024-09-29 19:01:52	-	-	-
1350	2.11.000351	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	2024-09-29 19:12:28	-	-	-
1351	2.11.000352	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	jumlah tonase sampah yang didaur ulang	Ton	2024-09-29 19:14:36	-	-	-
1352	2.11.000353	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	Dokumen	2024-09-29 19:17:02	-	-	-
1353	2.11.000354	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	Ton	2024-09-29 19:19:27	-	-	-
1354	2.11.000355	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah		2024-09-29 19:22:08	-	-	-
1355	2.11.000357	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Timbulan Sampah Harian	Ton	2024-10-21 11:45:44	722,37	733,93	-
1356	2.11.000358	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	2024-10-21 11:50:59	263.666,36	267.884,52	-
1357	2.12.000001	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2022-09-15 13:49:22	2	2	-
1358	2.12.000002	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen		2	2	-
1359	2.12.000003	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	2022-09-15 11:29:37	2	2	-
1360	2.12.000004	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen		2	2	-
1361	2.12.000005	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data yang telah diolah dan disajikan	Dokumen		2	2	-
1362	2.12.000006	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	2022-09-15 11:29:47	14	14	-
1363	2.12.000008	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen		2	2	-
1364	2.12.000017	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen		5	5	-
1365	2.12.000020	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		2	2	-
1366	2.12.000023	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen		7	7	-
1367	2.12.000024	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen		5	5	-
1368	2.12.000026	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen		3	3	-
1369	2.12.000033	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen		1	1	-
1370	2.12.000035	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		13	13	-
1371	2.12.000037	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen		15	15	-
1372	2.12.000042	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen		3	3	-
1373	2.12.000044	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen		3	3	-
1374	2.12.000046	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	2022-09-15 12:29:49	1	1	-
1375	2.12.000051	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen		5	5	-
1376	2.12.000052	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		1	1	-
1377	2.12.000057	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	2022-09-15 11:29:54	2	2	-
1378	2.12.000062	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		26	20	-
1379	2.12.000063	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan		2	2	-
1380	2.12.000069	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		2	5	-
1381	2.12.000071	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan		1	1	-
1382	2.12.000072	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan		168	168	-
1383	2.12.000074	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2022-09-15 12:17:32	5	5	-
1384	2.12.000077	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan		1	1	-
1385	2.12.000078	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk	Laporan		1	1	-
1386	2.12.000079	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan		1	1	-
1387	2.12.000081	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1	1	-
1388	2.12.000085	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan		13	13	-
1389	2.12.000086	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan	Laporan		24	24	-
1390	2.12.000087	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan		24	24	-
1391	2.12.000088	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan		2	2	-
1392	2.12.000089	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan		7	7	-
1393	2.12.000090	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Orang		NA	NA	-
1394	2.12.000091	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Orang		NA	NA	-
1395	2.12.000092	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Orang		NA	NA	-
1396	2.12.000095	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	2023-11-06 11:02:39	1232869	1246059	-
1397	2.12.000096	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	2023-11-06 11:05:15	42	42	-
1398	2.12.000097	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Faskes	2023-11-06 11:12:13	NA	7	-
1399	2.12.000098	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Kali	2023-11-06 12:03:43	2	2	-
1400	2.12.000100	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak		2023-11-06 12:08:42	NA	NA	-
1401	2.13.000001	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	2023-08-08 10:34:28	243	182	-
1402	2.13.000008	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Buku Register Desa	Dokumen	2023-09-14 15:22:26	243	243	-
1403	2.13.000009	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-14 15:27:49	2	2	-
1404	2.13.000010	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	2023-11-13 09:15:05	34	21	-
1405	2.13.000012	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	2023-09-14 15:28:46			-
1406	2.13.000013	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	Desa	2023-09-14 15:29:49			-
1407	2.13.000014	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Dokumen		243	243	-
1408	2.13.000016	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-14 15:31:34	243	243	-
1409	2.13.000017	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen				-
1410	2.13.000018	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen				-
1411	2.13.000020	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	2023-11-13 09:26:16	243	243	-
1412	2.13.000023	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	2023-11-10 08:59:20	243	243	-
1413	2.13.000025	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	2023-11-13 09:43:19	243	243	-
1414	2.13.000027	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain	Dokumen				-
1415	2.13.000029	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	2023-11-10 09:01:44	243	243	-
1416	2.13.000034	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		1	1	-
1417	2.13.000035	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2023-11-10 09:02:28	5	5	-
1418	2.13.000042	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laporan penyelenggaraan musyawarah desa	Laporan				-
1419	2.13.000043	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	2023-11-10 09:03:03	0	0	-
1420	2.13.000045	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Musyawarah Desa	Dokumen				-
1421	2.13.000058	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	2023-09-14 15:46:45	243	243	-
1422	2.13.000059	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis	Dokumen		0	0	-
1423	2.13.000060	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat	Desa	2023-09-14 15:47:43			-
1424	2.13.000064	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	2023-09-14 15:49:42	2	11	-
1425	2.13.000065	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		0	0	-
1426	2.13.000066	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peta desa	Dokumen	2023-09-14 15:50:11			-
1427	2.13.000069	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	2023-09-14 15:51:43	1	2	-
1428	2.13.000071	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SDM anggota BPD	Orang	2023-09-14 15:52:46	0	0	-
1429	2.13.000073	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	2023-11-10 09:06:16	182	55	-
1430	2.13.000074	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tingkat perkembangan desa	Desa	2023-09-14 15:54:37	243	243	-
1431	2.14.000001	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	2023-08-15 17:13:49	5	2	-
1432	2.14.000002	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	2023-08-17 19:37:47	0	0	-
1433	2.14.000003	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	2023-08-22 11:07:26	0	1	-
1434	2.14.000013	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	2023-08-23 15:18:44	1	1	-
1435	2.14.000014	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	2023-08-23 15:19:45	1	1	-
1436	2.14.000015	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	Laporan	2023-08-23 15:34:18	1	1	-
1437	2.14.000017	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	2023-08-23 15:34:47	1	1	-
1438	2.14.000018	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	2023-08-23 15:33:11	1	1	-
1439	2.14.000019	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	2023-08-23 17:15:39	1	1	-
1440	2.14.000022	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	2023-08-23 15:31:26	1	1	-
1441	2.14.000024	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	2023-08-23 15:37:19	1	1	-
1442	2.14.000025	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	2023-08-23 15:36:11	0	0	-
1443	2.14.000028	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	2023-08-23 15:40:17	1	1	-
1444	2.14.000029	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	2023-08-23 15:41:12	0	0	-
1445	2.14.000034	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	2023-08-23 15:43:49	249	249	-
1446	2.14.000035	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	2024-02-13 16:16:38	249	249	-
1447	2.14.000036	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2023-08-23 17:16:03	1	1	-
1448	2.14.000037	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	2023-08-23 17:15:06	0	0	-
1449	2.14.000038	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	2024-09-23 14:59:25	1	1	-
1450	2.14.000040	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	2023-08-23 17:16:19	1	1	-
1451	2.14.000042	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	2023-08-24 16:04:39	1	1	-
1452	2.14.000044	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	2023-08-24 16:27:55	249	249	-
1453	2.14.000045	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	2024-09-23 21:23:31	249	249	-
1454	2.14.000047	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	2024-09-23 15:20:24	1	1	-
1455	2.14.000048	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	2023-08-24 16:34:39	1	1	-
1456	2.14.000049	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2023-08-24 16:35:32	1	1	-
1457	2.14.000050	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2024-09-23 15:23:53	1	1	-
1458	2.14.000051	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2023-08-25 13:49:44	1	1	-
1459	2.14.000052	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	2023-08-25 13:50:24	1	1	-
1460	2.14.000053	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2023-08-25 13:51:17	1	1	-
1461	2.14.000054	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	Laporan / Sertifikat	2023-08-25 13:52:13			-
1462	2.14.000056	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	2023-08-25 13:53:20	1	1	-
1463	2.14.000057	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	2023-08-25 13:54:03	1	1	-
1464	2.14.000058	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	2023-08-25 13:54:38	0	1	-
1465	2.14.000061	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	2023-08-27 15:24:22	1	1	-
1466	2.14.000063	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	2023-08-25 14:18:41	1	1	-
1467	2.14.000064	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Laporan	2023-08-25 14:19:37	1	1	-
1468	2.14.000065	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	2023-08-25 14:20:24	1	1	-
1469	2.14.000066	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	2023-08-27 15:13:11	1	1	-
1470	2.14.000067	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	2023-08-27 15:14:24	0	0	-
1471	2.14.000068	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	2023-08-27 15:15:02			-
1472	2.14.000069	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	2023-08-27 15:18:39	1	1	-
1473	2.14.000070	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	2023-08-27 15:19:46	1	1	-
1474	2.14.000071	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	2023-08-27 15:20:20	0	0	-
1475	2.14.000072	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	2023-08-27 15:22:39	1	1	-
1476	2.14.000073	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2023-08-27 15:23:22	0	0	-
1477	2.14.000074	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	2023-08-25 14:34:02	1	1	-
1478	2.14.000075	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	2023-08-25 14:52:13	1	1	-
1479	2.14.000077	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	2023-08-27 15:26:45	1	1	-
1480	2.14.000078	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	2023-08-27 15:27:25	1	1	-
1481	2.14.000081	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	2023-08-27 15:28:10	1	1	-
1482	2.14.000086	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	2023-08-27 15:30:51	0	0	-
1483	2.14.000087	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	2023-08-27 15:31:34	1	1	-
1484	2.14.000089	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	2023-08-25 14:31:47	0	1	-
1485	2.14.000090	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	2023-08-25 14:31:10	1	1	-
1486	2.14.000091	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	2023-08-25 14:30:09	1	1	-
1487	2.14.000094	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	2023-08-25 14:26:25	1	1	-
1488	2.14.000095	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	2023-08-25 14:27:21	1	1	-
1489	2.14.000100	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	2023-08-25 14:22:23	1	1	-
1490	2.14.000104	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	2024-09-23 14:58:41	1	1	-
1491	2.14.000105	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	2023-08-27 15:33:27	1	1	-
1492	2.14.000107	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	2023-08-27 15:44:56	1	1	-
1493	2.14.000108	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	2023-08-27 15:48:28	1	1	-
1494	2.14.000109	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	2023-08-27 15:49:55	1	1	-
1495	2.14.000110	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	2023-08-27 15:51:52	1	1	-
1496	2.14.000113	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	2023-08-27 15:54:34	1	1	-
1497	2.14.000116	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kegiatan	2023-08-27 15:55:35	1	1	-
1498	2.14.000117	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	2023-08-27 15:56:58	1	1	-
1499	2.14.000118	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	2023-08-27 15:57:58	1	1	-
1500	2.15.000000	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	2024-01-10 15:44:02	0	0	-
1501	2.15.000003	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	2023-09-04 11:58:04	9	9	-
1502	2.15.000004	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	2023-09-04 10:49:05	184	184	-
1503	2.15.000005	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2023-09-04 15:17:27	184	184	-
1504	2.15.000006	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	2023-09-04 10:49:49	184	184	-
1505	2.15.000007	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2023-09-04 16:59:25	184	184	-
1506	2.15.000008	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	Unit	2023-09-05 08:37:39	4	9	-
1507	2.15.000009	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	2023-08-31 18:20:20	4	9	-
1508	2.15.000010	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	2023-09-04 11:12:03	1	1	-
1509	2.15.000011	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Analisis mengenai dampak lingkungan	Dokumen	2023-09-04 11:10:18	1	1	-
1510	2.15.000018	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	2023-09-04 11:08:36	0	0	-
1511	2.15.000040	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-01 09:42:05	1	1	-
1512	2.15.000046	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Audit Terminal	Dokumen	2023-11-15 16:10:17	1	1	-
1513	2.15.000067	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	2023-08-31 15:22:46	1	1	-
1514	2.15.000068	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	2023-08-31 15:23:28	0	0	-
1515	2.15.000071	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	2023-08-31 15:29:04	1	1	-
1516	2.15.000072	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	2023-09-01 15:55:23	1	1	-
1517	2.15.000074	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inspeksi Terminal	Dokumen	2023-09-05 09:55:30	1	1	-
1518	2.15.000075	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-05 09:41:50	0	0	-
1519	2.15.000077	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	2023-09-04 13:24:12	60	60	-
1520	2.15.000080	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-01-11 17:29:36	0	0	-
1521	2.15.000085	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-01 11:09:56	0	0	-
1522	2.15.000086	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	2023-09-05 10:07:42	1	1	-
1523	2.15.000087	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	2023-08-31 18:23:58	9282	3144	-
1524	2.15.000114	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	2023-11-15 13:44:37	35	30	-
1525	2.15.000115	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	2023-11-15 13:45:48	23	32	-
1526	2.15.000116	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	2023-11-15 13:46:36	18	10	-
1527	2.15.000117	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelayanan angkutan barang	Unit	2023-09-01 14:18:37	12441	7363	-
1528	2.15.000120	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	2023-09-05 10:25:50	0	0	-
1529	2.15.000121	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki	Dokumen	2023-09-05 10:28:55	0	0	-
1530	2.15.000125	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen		0	0	-
1531	2.15.000126	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan	Dokumen		0	0	-
1532	2.15.000127	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen		0	0	-
1533	2.15.000128	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus	Dokumen		0	0	-
1534	2.15.000130	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan	Dokumen		0	0	-
1535	2.15.000131	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan	Dokumen		0	0	-
1536	2.15.000142	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	2023-09-04 10:58:05	1	1	-
1537	2.15.000143	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	2023-09-04 11:00:53	1	1	-
1538	2.15.000144	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	2023-09-05 10:33:47	1	1	-
1539	2.15.000149	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Dokumen	2023-09-04 14:40:33	6	6	-
1540	2.15.000151	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-08-31 17:39:47	2	2	-
1541	2.15.000156	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-04 09:15:09	1	1	-
1542	2.15.000158	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-09-04 09:13:40	1	1	-
1543	2.15.000162	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data rencana kebutuhan sumber daya manusia	Orang	2023-09-01 15:50:42	145	145	-
1544	2.15.000165	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	2023-09-05 10:37:49	0	0	-
1545	2.15.000166	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	2023-09-01 11:14:37	1	1	-
1546	2.15.000168	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	2023-09-05 10:40:43	1	0	-
1547	2.15.000172	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C	Dokumen	2023-08-31 15:00:45	1	2	-
1548	2.15.000173	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Terminal	Dokumen	2023-09-05 10:44:32	1	1	-
1549	2.15.000176	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	2023-09-05 10:48:04	632	7036	-
1550	2.15.000177	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	2023-09-05 10:50:37	1	1	-
1551	2.15.000178	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data UPPKB	Dokumen	2023-09-05 10:51:52	9828	10287	-
1552	2.15.000187	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2023-08-31 17:10:36	1	1	-
1553	2.15.000189	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	2023-09-05 10:55:31	1	1	-
1554	2.15.000191	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	Unit	2023-09-04 10:52:40	10	10	-
1555	2.15.000192	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		10	10	-
1556	2.15.000193	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Unit	2023-09-04 10:32:14	2	0	-
1557	2.15.000194	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2023-09-05 10:58:17	0	0	-
1558	2.15.000197	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	2023-09-05 11:06:30	0	0	-
1559	2.15.000199	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jarak Pelayanan	Dokumen	2023-09-05 13:52:48	0	0	-
1560	2.15.000201	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	2023-09-11 13:46:42	127	25	-
1561	2.15.000210	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Marka Jalan	Unit	2024-09-09 15:34:52	652	652	-
1562	2.15.000211	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2023-09-05 11:09:22	652	652	-
1563	2.15.000215	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan	Dokumen	2023-09-05 11:14:57	0	0	-
1564	2.15.000221	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Potensi Perekonomian daerah	Dokumen	2023-09-11 09:36:58	0	0	-
1565	2.15.000224	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rambu Lalu Lintas	Unit	2023-09-04 10:36:19	815	1066	-
1566	2.15.000225	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2023-09-01 09:42:38	815	36	-
1567	2.15.000232	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana induk terminal	Dokumen	2023-09-04 11:09:21	1	1	-
1568	2.15.000243	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tarif pelayanan dasar	Dokumen		0	0	-
1569	2.15.000245	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Marka Jalan	Meter	2024-09-09 15:35:37	1037	1037	-
1570	2.15.000246	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	2023-09-05 11:28:45	1	1	-
1571	2.15.000247	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	2023-09-05 11:29:05	1	1	-
1572	2.15.000248	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	Dokumen	2023-09-05 11:29:28	1	1	-
1573	2.15.000249	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	Dokumen	2023-09-05 11:30:32	1	1	-
1574	2.15.000251	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan	Dokumen	2023-09-05 11:31:08	0	0	-
1575	2.15.000253	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	2023-09-05 11:32:16	0	1	-
1576	2.15.000256	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas	Dokumen	2023-09-05 11:33:57	0	1	-
1577	2.15.000258	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	2023-09-05 11:34:29	26	26	-
1578	2.15.000259	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	2023-09-05 11:34:54	1	1	-
1579	2.15.000260	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	Dokumen	2024-01-10 15:48:22	1	1	-
1580	2.15.000261	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	2023-09-05 11:37:20	2	2	-
1581	2.15.000264	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS	Dokumen	2023-09-05 11:39:32	25	12	-
1582	2.15.000266	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	2023-09-05 11:41:07	1	1	-
1583	2.15.000267	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	2023-09-05 11:43:09	25	12	-
1584	2.15.000268	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	2023-09-05 13:44:05	0	0	-
1585	2.15.000269	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	2023-09-05 13:44:24	0	0	-
1586	2.15.000270	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Halte	Unit	2023-09-04 10:30:10	N/A	5	-
1587	2.15.000271	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	2023-09-04 10:30:48	0	9	-
1588	2.15.000272	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	2023-09-04 11:14:39	0	0	-
1589	2.15.000273	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	2023-09-04 11:16:51	0	0	-
1590	2.15.000274	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat Penerangan Jalan	Unit	2023-09-04 10:43:16	N/A	3656	-
1591	2.15.000275	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2023-09-05 13:46:48	0	1	-
1592	2.15.000276	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Prasarana Jalan	Dokumen	2023-09-04 10:53:39	0	0	-
1593	2.15.000277	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal	Dokumen	2023-09-04 11:07:30	0	1	-
1594	2.15.000278	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan	Dokumen	2023-09-04 11:13:17	0	1	-
1595	2.15.000289	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	2023-09-01 15:09:32	0	0	-
1596	2.15.000291	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah penumpang	Orang	2023-09-01 15:14:34	11259	14036	-
1597	2.15.000294	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	2023-09-01 15:24:50	0	0	-
1598	2.15.000295	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	2023-09-05 13:55:39	3	0	-
1599	2.15.000297	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital	Unit	2023-09-01 15:34:05	0	0	-
1600	2.15.000302	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Infrastruktur Penunjang	Unit	2023-09-06 11:30:04	0	0	-
1601	2.15.000306	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	2023-09-01 16:05:14	1	1	-
1602	2.15.000313	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	2023-09-05 14:43:46	12	12	-
1603	2.15.000316	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Dokumen	2023-09-04 09:24:17	0	1	-
1604	2.15.000320	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2023-09-04 15:00:05	367	282	-
1605	2.15.000321	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2023-09-04 15:03:25	1	1	-
1606	2.15.000322	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2023-09-05 08:30:03	1	1	-
1607	2.15.000332	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	2023-09-05 10:01:53	0	0	-
1608	2.15.000333	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Dokumen	2023-09-05 10:04:55	0	0	-
1609	2.15.000393	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	2023-11-14 13:22:32	0	0	-
1610	2.15.000394	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	2023-11-14 13:20:33	0	0	-
1611	2.15.000395	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	2023-11-14 13:28:31	0	0	-
1612	2.15.000403	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Laporan	2023-11-15 16:15:07	1	1	-
1613	2.15.000404	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Fasilitas	Unit	2023-11-16 10:42:35	4	5	-
1614	2.15.000406	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2024-01-12 11:31:26	10	12	-
1615	2.15.000407	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2024-01-12 11:33:52	1	1	-
1616	2.15.000408	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor	Dokumen	2024-01-12 11:39:45	12	12	-
1617	2.15.000409	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji	Dokumen	2024-01-12 11:41:37	9828	2206	-
1618	2.15.000411	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	2024-09-04 11:17:47	12	12	-
1619	2.15.000413	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	2024-09-09 15:14:47	0	3	-
1620	2.15.000419	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pita Penggaduh	Meter	2024-09-09 15:38:16	57	57	-
1621	2.16.000067	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	2024-01-11 17:48:31	1	1	-
1622	2.16.000068	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		2024-01-11 17:48:19	107	118	-
1623	2.16.000069	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	2024-01-11 17:53:07	214	243	-
1624	2.16.000070	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		2024-01-11 17:46:17	1	1	-
1625	2.16.000071	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		2024-01-11 17:47:31	1	1	-
1626	2.16.000072	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		2024-01-11 17:47:01	1	1	-
1627	2.16.000073	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		2024-01-11 17:56:31	0	1	-
1628	2.16.000074	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		2024-01-11 17:57:01	1	1	-
1629	2.16.000075	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	2024-01-11 17:57:32	23120	28083	-
1630	2.16.000076	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	2024-01-11 18:01:35	N/A	63	-
1631	2.16.000077	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	2024-01-11 18:01:18	5	5	-
1632	2.16.000078	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	2024-01-11 18:04:49	0	0	-
1633	2.16.000079	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	2024-01-11 18:07:22	0	1	-
1634	2.16.000080	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:08:34	1	1	-
1635	2.16.000081	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:09:05	N/A	1	-
1636	2.16.000083	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	2024-01-11 18:18:41	41	41	-
1637	2.16.000085	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	2024-01-11 18:23:37	12	17	-
1638	2.16.000086	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2024-01-11 18:25:05	21	27	-
1639	2.16.000087	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	2024-01-11 18:24:30	1	1	-
1640	2.16.000088	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		2023-08-26 11:13:00	1 GB	1 GB	-
1641	2.16.000089	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	2023-08-26 11:13:41	41	41	-
1642	2.16.000090	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	2023-08-26 11:14:29	41	41	-
1643	2.16.000091	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	2023-08-26 11:15:57	6	7	-
1644	2.16.000092	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	2024-01-11 18:40:33	N/A	55	-
1645	2.16.000093	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	2024-01-11 18:41:10	N/A	2	-
1646	2.16.000094	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	2024-01-11 18:42:08	N/A	6	-
1647	2.16.000095	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	2024-01-11 18:44:04	N/A	9	-
1648	2.16.000096	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	2024-01-11 18:44:42	N/A	5	-
1649	2.16.000097	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	2024-01-11 18:44:57	N/A	13	-
1650	2.16.000098	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	2024-01-11 18:45:47	0	2	-
1651	2.16.000099	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:48:18	N/A	8	-
1652	2.16.000100	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	2024-01-11 18:48:42	N/A	80	-
1653	2.16.000101	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:49:17	N/A	2	-
1654	2.16.000102	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:47:25	540	315	-
1655	2.16.000103	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:47:07	N/A	1	-
1656	2.16.000104	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	2024-01-11 18:46:50	N/A	40190	-
1657	2.16.000105	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	2024-01-11 18:51:06	1	1	-
1658	2.16.000106	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	2024-01-11 18:50:47	N/A	54	-
1659	2.16.000107	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	2024-01-11 18:50:27	N/A	60	-
1660	2.16.000108	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		2024-01-11 19:26:10	1	1	-
1661	2.16.000109	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	2024-01-11 19:28:07	108	104	-
1662	2.16.000110	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	2024-01-11 19:29:16	N/A	7900	-
1663	2.16.000111	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Audit TIK internal	Dokumen	2024-01-11 19:32:26	4	1	-
1664	2.16.000112	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Audit TIK eksternal	Dokumen	2024-01-11 19:32:38	0	0	-
1665	2.16.000113	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	2024-01-11 19:35:23	211210	345453	-
1666	2.16.000114	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	2024-01-11 19:37:52	296	232	-
1667	2.16.000115	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	2024-01-11 19:38:08	234	517	-
1668	2.16.000116	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	2024-01-11 19:38:37	4	4	-
1669	2.16.000117	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	2024-01-11 19:38:55	0	0	-
1670	2.16.000120	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	2024-01-11 19:39:32	0	0	-
1671	2.16.000121	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	2024-01-11 19:40:25	0	0	-
1672	2.16.000122	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	2024-01-11 19:40:09	0	0	-
1673	2.16.000124	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Foto	Konten Digital	2024-01-11 19:41:39	82	10	-
1674	2.16.000125	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Teks	Konten	2024-01-11 19:41:56	904	976	-
1675	2.16.000126	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Grafis	Konten	2024-01-11 19:42:09	175	106	-
1676	2.16.000127	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Audio Video	Konten	2024-01-11 19:42:24	38	36	-
1677	2.16.000128	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Audio	Konten	2024-01-11 19:42:57	277	270	-
1678	2.16.000129	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	2024-01-11 20:06:34	0	0	-
1679	2.16.000130	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	2023-09-11 15:55:40	4	11	-
1680	2.16.000131	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	2023-09-11 15:55:58	2	96	-
1681	2.16.000132	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	2023-09-11 15:56:15	12	36	-
1682	2.16.000133	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	2023-09-11 15:56:25	970	1000	-
1683	2.16.000134	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	2023-09-11 15:56:53	904	976	-
1684	2.16.000135	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	2023-09-11 15:56:41	211210	345453	-
1685	2.16.000136	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	2024-01-11 19:47:25	0	0	-
1686	2.16.000138	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	2024-01-11 19:47:04	0	0	-
1687	2.16.000140	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	2024-01-11 19:46:49	1	1	-
1688	2.16.000142	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	2024-01-11 19:46:32	1	1	-
1689	2.16.000143	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		2024-01-11 19:46:14	0	0	-
1690	2.16.000144	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	2024-01-11 19:53:28	N/A	N/A	-
1691	2.16.000145	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	2024-01-11 19:53:59	N/A	N/A	-
1692	2.16.000146	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	2024-01-11 19:54:32	30	90	-
1693	2.16.000148	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2024-01-11 19:55:36	14	7	-
1694	2.16.000149	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	2024-01-11 19:58:44	38	38	-
1695	2.16.000150	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	2024-01-11 19:58:57	17	17	-
1696	2.16.000151	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	2024-01-11 19:56:12	41	41	-
1697	2.16.000152	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	2024-01-11 20:02:52	0	0	-
1698	2.16.000153	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	2024-01-11 20:03:24	0	0	-
1699	2.16.000154	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	2024-01-11 20:04:01	0	0	-
1700	2.16.000155	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	2024-01-11 19:52:24	14	14	-
1701	2.16.000158	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	2024-01-11 22:26:12	41	41	-
1702	2.17.000002	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	2024-01-09 11:10:25	125	125	-
1703	2.17.000003	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	2024-01-22 15:43:17	18	18	-
1704	2.17.000004	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	2024-01-23 11:34:06	41	44	-
1705	2.17.000006	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	2024-01-23 11:34:53	0	0	-
1706	2.17.000014	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	2024-01-25 16:03:37	198	201	-
1707	2.17.000015	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	2024-01-24 15:10:31	573	577	-
1708	2.17.000016	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	2024-01-25 07:33:02	198	201	-
1709	2.17.000022	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 07:34:37	198	201	-
1710	2.17.000023	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	2024-01-25 07:35:25	454	461	-
1711	2.17.000024	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 08:00:35	454	461	-
1712	2.17.000025	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 07:38:35	454	461	-
1713	2.17.000026	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 07:39:59	454	461	-
1714	2.17.000027	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 08:02:16	454	461	-
1715	2.17.000028	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	2024-01-25 08:07:48	41	44	-
1716	2.17.000030	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 08:20:49	3	6	-
1717	2.17.000032	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 08:29:57	379	386	-
1718	2.17.000033	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	2024-01-25 08:31:11	37118	39774	-
1719	2.17.000034	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	2024-01-24 17:16:14	1273	1344	-
1720	2.17.000035	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	2024-01-28 10:07:55	n/a	29333	-
1721	2.17.000036	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	2024-01-24 17:20:51	n/a	18784	-
1722	2.17.000037	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi	Unit Usaha	2024-01-25 08:46:31	2110	18784	-
1723	2.17.000039	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	2024-01-25 08:54:16	2110	1994	-
1724	2.17.000046	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	2024-01-25 09:13:14	20694	20804	-
1725	2.17.000047	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	2024-01-29 07:20:57	n/a	966	-
1726	2.17.000048	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	2024-01-24 17:36:59	21001	269	-
1727	2.17.000049	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	2024-01-25 09:21:28	n/a	173	-
1728	2.17.000051	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	2024-01-25 16:04:23	15010	1994	-
1729	2.17.000052	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Unit Usaha	2024-01-25 09:30:18	n/a	18784	-
1730	2.17.000053	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	2024-01-25 09:31:00	20762	20726	-
1731	2.17.000054	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2024-01-24 17:24:23	n/a	20804	-
1732	2.17.000055	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	2024-01-25 09:52:41	n/a	16943	-
1733	2.17.000056	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2024-01-25 09:55:51	315	314	-
1734	2.18.000001	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	2023-10-09 14:24:18	4	4	-
1735	2.18.000002	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	2023-10-09 14:30:31	40	40	-
1736	2.18.000004	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	2024-01-31 12:37:38	2	2	-
1737	2.18.000005	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	2024-01-31 12:36:26	1	1	-
1738	2.18.000006	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	2024-01-31 12:40:56	1	1	-
1739	2.18.000010	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	2024-01-25 10:03:55	4	16	-
1740	2.18.000013	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	2024-01-25 10:24:13	14966	21268	-
1741	2.18.000016	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	2024-01-25 10:20:23	14966	21268	-
1742	2.18.000017	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	2024-01-25 10:18:29	14966	21268	-
1743	2.18.000018	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	2024-01-29 08:26:13	0	0	-
1744	2.18.000021	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	2024-10-01 15:45:46	0	0	-
1745	2.18.000026	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	2024-01-31 12:30:04	0	0	-
1746	2.18.000027	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	2024-01-29 08:41:03	0	1	-
1747	2.18.000028	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	2024-01-31 12:33:42	1	1	-
1748	2.18.000030	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	2024-01-25 10:36:08	1	1	-
1749	2.18.000031	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	2024-02-14 13:32:42	1	1	-
1750	2.18.000032	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	2024-01-25 10:39:18	200	255	-
1751	2.18.000034	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	2024-02-07 00:34:44	430	713	-
1752	2.18.000036	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	2024-01-25 11:17:27	0	0	-
1753	2.18.000037	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	2024-01-25 11:41:40	14966	21268	-
1754	2.18.000040	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	2024-01-25 11:41:23	8642	16436	-
1755	2.18.000043	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	2024-02-13 23:02:52	21	28	-
1756	2.19.000064	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda Kader	Orang	2023-10-09 22:34:50	N/A	N/A	N/A
1757	2.19.000065	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda Pelopor	Orang	2023-10-09 22:36:14	N/A	28	N/A
1758	2.19.000067	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	2023-10-09 22:39:48	90	129	160
1759	2.19.000068	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda Berprestasi	Orang	2023-10-09 22:41:04	N/A	6	18
1760	2.19.000069	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	2023-10-09 22:47:57	23	23	23
1761	2.19.000070	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	2023-10-09 22:45:23	4	6	7
1762	2.19.000071	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	2023-10-09 22:47:10	N/A	N/A	N/A
1763	2.19.000073	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	2023-10-09 22:54:28	212	218	247
1764	2.19.000075	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	2023-10-09 22:58:39	20	29	24
1765	2.19.000076	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	2023-10-09 23:01:06	5	7	0
1766	2.19.000078	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	kompetisi/kejuaraan single event		2023-10-09 23:04:18	14	11	0
1767	2.19.000081	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	2023-10-09 23:12:45	240	330	390
1768	2.19.000082	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Organisasi Olahraga	Lembaga	2023-10-09 23:14:37	35	37	43
1769	2.19.000083	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	wasit	Orang	2023-10-09 23:16:06	146	146	146
1770	2.19.000084	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	2023-10-09 23:17:45	0	0	0
1771	2.19.000085	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sarana Olahraga	Unit	2023-10-09 23:19:03	728	764	-
1772	2.19.000086	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Prasarana Olahraga	Unit	2023-10-09 23:20:09	10	10	-
1773	2.19.000087	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	2023-10-09 23:23:35	5	5	-
1774	2.19.000088	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	prasarana olahraga disabilitas	Unit	2023-10-09 23:25:29	0	0	-
1775	2.19.000089	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	organisasi kepramukaan	Organisasi	2023-10-09 23:27:29	1291	1291	1237
1776	2.19.000090	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	tenaga pendidik pramuka	Orang	2023-10-09 23:30:08	2101	2201	2706
1777	2.19.000091	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	kegiatan pramuka	Orang	2023-10-09 23:31:47	39	57	122
1778	2.20.000019	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2023-09-14 09:28:46	820	1310	-
1779	2.20.000020	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		2024-09-04 15:53:33	N/A	N/A	-
1780	2.20.000021	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		2023-09-14 09:29:47	N/A	N/A	-
1781	2.20.000022	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	2023-09-14 09:29:51	0	2480	-
1782	2.20.000023	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	2023-09-14 09:29:55	0	0	-
1783	2.20.000024	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	2023-09-14 09:29:59	25	1	-
1784	2.20.000025	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	2023-11-27 12:30:46	41	27	-
1785	2.20.000026	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	2023-11-27 12:30:57	41	27	-
1786	2.20.000028	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	2023-09-14 09:30:18	N/A	N/A	-
1787	2.20.000030	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	2023-11-27 12:31:07	4	7	-
1788	2.20.000031	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	2023-09-25 15:45:45	4	7	-
1789	2.21.000001	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	2024-02-22 13:12:54	0	0	-
1790	2.21.000002	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	2024-02-22 13:13:04	1	1	-
1791	2.21.000007	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	2023-08-29 13:23:08	41	41	-
1792	2.21.000008	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	2023-08-29 14:11:56	41	41	-
1793	2.21.000009	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	2023-09-13 09:23:48	1	1	-
1794	2.21.000010	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	2024-02-22 13:07:13	1	1	-
1795	2.21.000011	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	2024-02-22 13:10:05	0	0	-
1796	2.21.000012	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	2023-09-13 09:24:40	1	1	-
1797	2.22.000018	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	2024-09-30 09:52:13	1	1	-
1798	2.22.000026	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	2024-09-30 09:42:07	4	4	-
1799	2.22.000027	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	2024-09-30 11:26:47	1	1	-
1800	2.22.000037	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Unit	2024-09-30 10:13:28	104	104	-
1801	2.22.000038	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan	Unit	2024-09-30 10:15:40	104	104	-
1802	2.22.000067	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	2024-09-30 10:40:41	1	1	-
1803	2.22.000092	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Lembaga kebudayaan yang dibina	Lembaga	2024-09-30 10:55:35	40	40	-
1804	2.22.000093	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2024-09-30 10:56:08	40	40	-
1805	2.22.000094	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Lembaga Penggiat Seni yang dibina	Lembaga	2024-09-30 11:20:35	40	40	-
1806	2.22.000106	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	Objek	2024-09-30 10:53:15	6	6	-
1807	2.22.000112	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	Objek	2024-09-30 10:51:07	6	6	-
1808	2.22.000113	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Objek	2023-08-28 08:56:38	6	6	-
1809	2.22.000114	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	2023-08-28 08:57:01	6	6	-
1810	2.22.000115	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Objek	2023-08-28 08:57:30	6	6	-
1811	2.22.000117	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	2023-08-28 08:58:14	2	2	-
1812	2.22.000119	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	Objek	2023-08-28 08:59:09	0	0	-
1813	2.22.000124	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan	Objek	2023-08-28 09:08:15	1	1	-
1814	2.22.000125	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan	Objek	2023-08-28 09:09:30	1	1	-
1815	2.22.000126	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan	Objek	2023-08-28 09:10:12	1	1	-
1816	2.22.000147	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	2023-08-28 14:45:55	3	3	-
1817	2.22.000148	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit	2024-09-30 10:40:45	........	........	-
1818	2.22.000149	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Unit	2023-08-28 14:49:00	1	1	-
1819	2.22.000156	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Permuseuman yang dibina dan dikelola	Unit	2024-09-30 10:45:51	1	1	-
1820	2.22.000184	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara	Unit	2023-08-28 15:51:02	2	2	-
1821	2.22.000196	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Orang	2024-09-30 10:35:04	100	100	-
1822	2.22.000209	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Insan Perfilman Daerah	Orang	2024-09-30 12:35:27	-	-	-
1823	2.22.000211	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang di kelola	Objek	2024-09-30 11:04:49	-	-	-
1824	2.22.000212	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia	Unit	2024-09-30 11:23:32	-	-	-
1825	2.22.000216	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Dokumen	2024-09-30 11:29:12	-	-	-
1826	2.22.000220	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Terlaksananya Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Kegiatan	2024-09-30 11:33:25	-	-	-
1827	2.22.000221	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua	Lembaga	2024-09-30 11:38:08	-	-	-
1828	2.22.000222	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	Orang	2024-09-30 11:39:10	-	-	-
1829	2.22.000234	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	2024-10-01 12:09:12	1	1	-
1830	2.22.000244	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pengelolaan Koleksi Museum	Unit	2024-10-01 15:24:58	-	-	-
1831	2.22.000245	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Orang	2024-10-01 14:10:43	-	-	-
1832	2.22.000247	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Unit	2024-10-01 14:16:09	-	-	-
1833	2.22.000249		Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Layanan	2024-10-01 14:18:44	-	-	-
1834	2.22.000251	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pengelolaan Koleksi Museum	Unit	2024-10-01 15:15:47	-	-	-
1835	2.23.000095	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	2023-09-27 13:32:09	1	1	-
1836	2.23.000096	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	2023-09-22 10:40:29	24	24	-
1837	2.23.000097	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	2023-09-22 10:40:39	2	2	-
1838	2.23.000098	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	2023-09-22 10:40:45	13	13	-
1839	2.23.000099	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	2023-09-22 10:40:52	626	625	-
1840	2.23.000100	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	2023-09-22 10:40:58	218	218	-
1841	2.23.000102	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	2023-09-22 10:41:09	155	197	-
1842	2.23.000103	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-22 10:41:15	148652	235130	-
1843	2.23.000104	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-22 10:40:17	8325	11672	-
1844	2.23.000105	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 10:46:10	1384410	1451504	-
1845	2.23.000106	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 10:47:19	359040	373069	-
1846	2.23.000108	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	2023-09-22 10:51:50	37537	91597	-
1847	2.23.000109	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	2023-09-22 10:52:52	56959	58804	-
1848	2.23.000110	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	2023-09-22 10:55:19	4945	4945	-
1849	2.23.000111	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	2023-09-22 10:58:41	378269	388427	-
1850	2.23.000112	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	2023-09-22 10:59:42	155499	159224	-
1851	2.23.000114	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	2023-09-22 11:02:09	75398	140762	-
1852	2.23.000115	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota	naskah	2023-09-22 11:03:08	5	41	-
1853	2.23.000116	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota	Eksemplar	2023-09-22 11:04:32	5	41	-
1854	2.23.000117	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota		2023-09-22 11:10:15	50	60	-
1855	2.23.000118	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	2023-09-27 13:27:06	50	60	-
1856	2.23.000119	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	2023-09-22 11:15:42	150	438	-
1857	2.23.000120	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:17:26	7	10	-
1858	2.23.000121	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:18:33	17	22	-
1859	2.23.000122	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	2023-09-22 11:19:43	637	635	-
1860	2.23.000123	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:20:54	294	294	-
1861	2.23.000125	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:24:05	156	263	-
1862	2.23.000126	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:25:28	2	7	-
1863	2.23.000132	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:32:28	753	582	-
1864	2.23.000133	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:33:58	1000	1515	-
1865	2.23.000134	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:34:42	117193	117281	-
1866	2.23.000135	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:35:45	58763	59136	-
1867	2.23.000137	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:38:06	5086	9097	-
1868	2.23.000138	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	2023-09-22 11:40:27	44363	23085	-
1869	2.23.000139	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	2023-09-27 13:29:23	30	30	-
1870	2.23.000140	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	2023-09-22 11:42:39	2879	3187	-
1871	2.23.000141	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	2023-09-22 11:44:32	26	34	-
1872	2.24.000001	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	2023-10-17 20:51:35	300	500	-
1873	2.24.000002	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	2023-10-17 20:51:48	105	100	-
1874	2.24.000005	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	2023-10-17 20:52:07	200	1000	-
1875	2.24.000006	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	2023-10-17 20:52:21	200	404	-
1876	2.24.000007	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	2023-10-17 20:52:34	1	1	-
1877	2.24.000013	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	2023-10-17 20:53:38	5	5	-
1878	2.24.000015	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	2023-10-17 20:54:00	200	1000	-
1879	2.24.000017	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	2023-10-17 20:54:29	200	500	-
1880	2.24.000019	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	2023-10-17 20:54:54	200	500	-
1881	2.24.000027	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	2023-10-17 20:55:30	N/A	2671	-
1882	2.24.000029	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	2023-10-17 20:55:52	15000	25762	-
1883	2.24.000031	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	2023-10-17 20:56:04	10000	16456	-
1884	2.24.000032	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	2023-10-17 20:56:17	N/A	99	-
1885	2.24.000034	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	2023-10-17 20:56:28	N/A	1	-
1886	2.24.000035	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Arsip	2023-10-17 20:56:39	200	400	-
1887	2.24.000036	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Data Base Arsiparis	Orang	2023-10-17 20:56:49	4	5	-
1888	3.25.000006	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Benih ikan	Paket	2023-09-26 22:21:33	24844000	28770000	-
1889	3.25.000007	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	2023-08-30 10:14:23	2453	2515	-
1890	3.25.000032	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-09 11:30:41	1	1	4.377.06
1891	3.25.000045	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	2023-10-09 11:31:18	NA	492	492
1892	3.25.000047	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	2023-10-09 11:31:30	1	1	-
1893	3.25.000058	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	2023-10-09 11:31:00	1	1	-
1894	3.25.000063	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	hasil tangkapan yang di daratkan	Ton	2023-08-30 10:30:36	3646151	3656645	-
1895	3.25.000064	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	hasil tangkapan yang dilelang	Ton	2023-08-30 10:31:05	3578543	3218267	-
1896	3.25.000085	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	2023-10-09 11:29:42	1	1	-
1897	3.25.000098	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	2023-08-30 10:14:52	461	461	-
1898	3.25.000109	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelompok nelayan kecil	Kelompok	2023-08-30 10:24:24	233	227	-
1899	3.25.000112	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	2023-08-30 11:33:51	231	105	-
1900	3.25.000114	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	2023-08-30 11:16:28	22	23	-
1901	3.25.000115	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	2023-08-30 11:36:12	22	23	-
1902	3.25.000116	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	2023-08-30 11:35:40	22	23	-
1903	3.25.000117	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	2023-08-30 11:36:37	22	23	-
1904	3.25.000119	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	KUB	2023-08-30 10:25:52	225	227	-
1905	3.25.000121	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan)	Koperasi	2023-08-30 10:27:44	1	1	-
1906	3.25.000123	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	2023-10-09 11:37:13	NA	8	9
1907	3.25.000133	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	nelayan kecil	Orang	2023-08-30 10:15:36	2515	2515	-
1908	3.25.000136	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pakan Ikan	Unit	2023-10-09 10:55:23	NA	NA	-
1909	3.25.000143	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan	Pelabuhan	2023-08-30 10:13:03	2	2	-
1910	3.25.000144	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil	Kegiatan	2023-08-30 10:17:04	1	1	-
1911	3.25.000146	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2023-09-29 22:01:10	NA	492	-
1912	3.25.000147	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2023-09-29 22:01:33	1549	1020	-
1913	3.25.000154	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	2023-10-09 10:57:43	22	23	-
1914	3.25.000229	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	2023-08-30 10:28:24	1	1	-
1915	3.25.000233	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara	TPI	2023-08-30 10:12:31	2	2	-
1916	3.25.000258	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	wadah pembudidayaan ikan	Unit	2023-10-09 11:12:04	NA	NA	-
1917	3.25.000391	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil	Kegiatan	2023-08-30 10:18:31	1	1	-
1918	3.25.000410	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	2023-09-01 13:53:18	1	1	-
1919	3.25.004129	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	Dokumen	2023-09-26 19:52:18	NA	NA	-
1920	3.25.004130	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil	Unit	2023-09-26 19:55:15	3642	3642	-
1921	3.25.004131	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran	Unit	2023-09-26 19:56:28	3642	3642	-
1922	3.25.004132	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	2023-09-26 19:57:05	4631	4631	-
1923	3.25.004175	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	2023-09-27 11:19:30	10	10	-
1924	3.25.004176	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	2023-09-27 11:20:16	1	1	-
1925	3.25.004177	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	2023-09-27 11:20:51	1	1	-
1926	3.26.000001	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	2024-08-22 11:43:10			-
1927	3.26.000002	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	2024-08-22 11:43:21			-
1928	3.26.000003	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	2024-08-22 11:43:58			-
1929	3.26.000004	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	2023-08-24 15:22:56	12	21	-
1930	3.26.000005	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	2024-02-13 14:56:52	14	23	-
1931	3.26.000013	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2023-11-01 10:17:35	1	4	-
1932	3.26.000014	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2024-08-22 11:46:40			-
1933	3.26.000015	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2024-08-22 11:46:53			-
1934	3.26.000016	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2024-08-22 11:47:12			-
1935	3.26.000017	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-10-24 14:45:09	2	5	-
1936	3.26.000019	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-08-24 15:25:59	3	3	-
1937	3.26.000021	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	2023-11-14 11:10:47	4	4	-
1938	3.26.000022	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	2023-11-14 11:11:41	6	7	-
1939	3.26.000026	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	2023-11-14 11:17:54	6	7	-
1940	3.26.000031	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dokumen	2023-11-14 11:22:36	4	4	-
1941	3.26.000033	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	2023-11-14 11:23:53	2	2	-
1942	3.26.000035	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	2023-11-14 11:24:54	1	1	-
1943	3.26.000037	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen	2024-08-22 11:47:21			-
1944	3.26.000038	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri	Dokumen	2024-08-22 11:47:36			-
1945	3.26.000039	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen	2024-08-22 11:47:49			-
1946	3.26.000040	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri	Dokumen	2024-08-22 11:47:58			-
1947	3.26.000041	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-08-22 11:48:13			-
1948	3.26.000044	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2023-11-14 11:29:53	12	21	-
1949	3.26.000048	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2024-08-22 11:48:56			-
1950	3.26.000049	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-08-22 11:49:09			-
1951	3.26.000051	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	2024-08-22 11:49:19			-
1952	3.26.000052	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	2024-08-22 11:49:26			-
1953	3.26.000054	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	2024-08-22 11:49:46			-
1954	3.26.000056	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	2024-08-22 11:50:06			-
1955	3.26.000057	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	2024-08-22 11:50:42			-
1956	3.26.000060	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi	Laporan	2024-08-22 11:54:04			-
1957	3.26.000061	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2024-08-22 11:54:58			-
1958	3.26.000062	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi	Laporan	2024-08-22 11:55:46			-
1959	3.26.000063	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi	Laporan	2024-08-22 11:56:11			-
1960	3.26.000076	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan	Laporan	2024-08-23 10:03:25			-
1961	3.26.000114	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	2024-08-22 11:56:39			-
1962	3.26.000144	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	2024-02-14 14:02:07	12	21	-
1963	3.26.000145	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	2023-10-25 15:22:18			-
1964	3.26.000162	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	2023-11-13 15:53:22	2	2	-
1965	3.26.000163	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data	2024-02-13 22:09:55	N/A	N/A	-
1966	3.26.000166	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	2023-10-25 15:00:31	N/A	N/A	-
1967	3.26.000167	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	Dokumen	2023-11-06 09:37:46	N/A	N/A	-
1968	3.26.000172	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen	2024-02-13 14:57:58	N/A	N/A	-
1969	3.26.000180	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	2024-02-13 22:19:02	2	2	-
1970	3.26.000181	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	2023-10-25 16:05:51	2	2	-
1971	3.26.000182	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	2023-10-25 16:15:36	2	2	-
1972	3.26.000188	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dokumen	2023-11-14 10:54:46	13	13	-
1973	3.26.000193	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dokumen	2023-11-06 09:31:43			-
1974	3.26.000196	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	2023-11-13 16:07:16	14	14	-
1975	3.26.000199	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Unit	2023-11-06 10:06:05	2	2	-
1976	3.26.000200	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	2024-02-13 22:22:20	2	2	-
1977	3.26.000201	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Unit	2023-11-06 10:14:34	2	2	-
1978	3.26.000210	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	2024-02-13 22:34:10	6	14	-
1979	3.26.000214	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	2023-11-13 10:23:34	53	N/A	-
1980	3.26.000217	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	2023-11-13 10:31:27	53	N/A	-
1981	3.26.000218	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	2023-11-13 10:33:03	53	N/A	-
1982	3.26.000221	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	2023-11-13 10:40:56	53	N/A	-
1983	3.26.000222	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	2023-11-13 10:42:20	53	N/A	-
1984	3.26.000225	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Orang	2023-11-13 10:45:23	53	N/A	-
1985	3.26.000226	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	2023-11-13 10:46:09	53	N/A	-
1986	3.26.000229	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	2023-11-14 09:45:18	53	N/A	-
1987	3.26.000240	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Orang	2023-11-13 11:09:24	53	N/A	-
1988	3.26.000245	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	2023-11-13 11:30:43	53	N/A	-
1989	3.26.000246	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	2023-11-13 11:31:46	53	N/A	-
1990	3.26.000247	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	2023-11-14 10:44:24	53	N/A	-
1991	3.26.000248	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	2023-11-14 10:45:55	53	N/A	-
1992	3.26.000249	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	2023-11-14 10:41:15	53	N/A	-
1993	3.26.000250	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	2023-11-14 10:42:30	53	N/A	-
1994	3.26.000261	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf	Data	2023-11-14 11:27:57	13	13	-
1995	3.26.000262	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	2024-08-20 14:16:33			-
1996	3.26.000263	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	2024-08-20 14:18:04			-
1997	3.26.000264	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Dokumen	2024-08-20 14:32:39			-
1998	3.26.000265	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Pelaku Usaha	2024-08-20 14:21:37			-
1999	3.26.000266	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kegiatan	2024-08-20 14:22:57			-
2000	3.26.000267	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi pemberian insentif	Pelaku Usaha	2024-08-20 14:24:15			-
2001	3.26.000268	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-08-20 14:26:04			-
2002	3.26.000269	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Produk	2024-08-20 14:27:29			-
2003	3.26.000273	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	2024-09-05 14:57:00			-
2004	3.26.000274	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Pengembangan Pendidikan	Dokumen	2024-09-05 15:01:51			-
2005	3.26.000275	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	2024-09-05 15:03:03			-
2006	3.26.000276	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	2024-09-05 15:05:19			-
2007	3.26.000277	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-09-05 15:07:56			-
2008	3.26.000283	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)	Dokumen	2024-09-17 15:31:41			-
2009	3.26.000285	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-09-17 15:34:53			-
2010	3.26.000290	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	2024-09-17 16:00:45			-
2011	3.26.000291	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	2024-09-17 16:01:32			-
2012	3.27.000135	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	KM	2023-10-25 18:13:16	N/A	278	-
2013	3.27.000137	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara	KM	2023-10-25 18:13:49	N/A	3,25	-
2014	3.27.000152	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	2023-10-25 18:53:55	4	4	-
2015	3.27.000239	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	2023-10-24 23:24:49	1	1	-
2016	3.27.000245	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	2023-10-25 18:18:44	14	14	-
2017	3.27.000246	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:19:07	14	14	-
2018	3.27.000270	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	2023-10-25 17:51:52	757	658	-
2019	3.27.000271	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	2023-10-25 17:32:26	757	658	-
2020	3.27.000272	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	2023-10-25 17:51:12	757	658	-
2021	3.27.000273	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	2023-10-24 09:54:29	1540	1320	-
2022	3.27.000274	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	2023-10-25 17:53:04	757	658	-
2023	3.27.000275	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	2023-10-25 17:35:46	N/A	1.5	-
2024	3.27.000278	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	2023-10-24 11:26:27	66	26	-
2025	3.27.000283	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2023-10-12 11:10:27	1	2	-
2026	3.27.000284	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2023-10-12 11:09:31	1	2	-
2027	3.27.000287	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	2023-10-25 17:47:51	14	14	-
2028	3.27.000289	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:15:51	N/A	N/A	-
2029	3.27.000293	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	2023-10-25 18:18:31	14	14	-
2030	3.27.000295	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah eksisting DAM Parit	Unit	2024-10-01 17:01:39	72	72	-
2031	3.27.000296	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	2023-10-25 18:11:16	14	14	-
2032	3.27.000297	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	2023-10-25 15:10:05	0	0	-
2033	3.27.000298	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	2023-10-25 18:23:25	593	593	-
2034	3.27.000302	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	2023-10-25 10:44:52	14	14	-
2035	3.27.000307	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	2023-10-25 11:06:48	78	96	-
2036	3.27.000310	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Unit	2023-10-25 18:20:29	N/A	1	-
2037	3.27.000312	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	2023-10-25 18:22:29	18	28	-
2038	3.27.000313	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Unit	2023-10-25 18:19:15	N/A	55	-
2039	3.27.000314	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Puskeswan	Unit	2023-10-25 18:25:45	1	1	-
2040	3.27.000316	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	2023-10-24 13:56:56	0	0	-
2041	3.27.000321	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	2024-10-10 16:51:36	1	5	-
2042	3.27.000323	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara	Unit	2024-10-09 14:57:37	-	-	-
2043	3.27.000324	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:11:30	1	N/A	-
2044	3.27.000327	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	2023-10-25 18:26:45	1	1	-
2045	3.27.000333	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 15:28:36	N/A	N/A	-
2046	3.27.000335	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	2023-10-24 23:35:21	1	9	-
2047	3.27.000336	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	2023-10-25 16:30:27	1	1	-
2048	3.27.000337	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	2023-10-25 10:43:00	1274	1155	-
2049	3.27.000338	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	2023-10-24 11:26:59	N/A	1.5	-
2050	3.27.000339	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan	Ton	2023-10-24 09:55:32	N/A	19410700	-
2051	3.27.000340	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	Ton	2023-10-24 09:53:31	N/A	19410700	-
2052	3.27.000342	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	2023-10-25 17:53:42	N/A	1.5	-
2053	3.27.000343	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah HPT yang beredar	Ton	2023-10-25 17:45:42	N/A	1.5	-
2054	3.27.000349	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi	Laporan	2023-10-25 19:16:47	1	1	-
2055	3.27.000350	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	2023-10-25 19:18:19	4	4	-
2056	3.27.000353	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	2023-10-25 19:13:25	0	0	-
2057	3.27.000355	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	2023-10-25 19:16:22	2	2	-
2058	3.27.000356	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	2023-10-25 19:17:23	1	1	-
2059	3.27.000357	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner	Laporan	2023-10-25 19:17:46	1	1	-
2060	3.27.000358	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	Unit	2023-10-24 13:12:28	34	53	-
2061	3.27.000359	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	2023-10-25 17:16:44	15	29	-
2062	3.27.000360	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	2024-10-09 15:04:20	-	-	-
2063	3.27.000361	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:23:36	21	N/A	-
2064	3.27.000362	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kader zoonosis	Orang	2023-10-24 23:19:27	4	7	-
2065	3.27.000367	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	2024-09-30 10:44:11	2	1	-
2066	3.27.000368	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	2023-10-25 17:33:41	0	0	-
2067	3.27.000369	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	2023-10-25 10:39:12	15684	15684	-
2068	3.27.000370	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	2023-09-26 14:02:02	N/A	5	-
2069	3.27.000372	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	2023-10-20 14:08:32	N/A	15	-
2070	3.27.000375	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	2023-09-18 14:14:18	21	13	-
2071	3.27.000376	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	2023-10-25 17:04:32	4	4	-
2072	3.27.000377	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	2023-10-25 17:36:23	1	1	-
2073	3.27.000378	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	2023-10-25 17:37:09	1	1	-
2074	3.27.000379	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	2023-10-25 10:31:33	5	6	-
2075	3.27.000380	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2023-10-20 16:20:45	14	14	-
2076	3.27.000381	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2023-10-25 11:28:35	14	14	-
2077	3.27.000382	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2023-10-25 19:20:41	350	350	-
2078	3.27.000383	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2023-10-25 19:20:01	350	350	-
2079	3.27.000384	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	2023-10-25 11:33:12	1282	1282	-
2080	3.27.000385	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	2023-10-25 14:52:39	0	10	-
2081	3.27.000396	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	2023-09-18 14:16:44	1	1	-
2082	3.27.000399	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	2024-10-03 14:59:02	53.404	50.755	-
2083	3.27.000400	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	2023-10-25 14:53:30	46	68	-
2084	3.27.000401	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Unit	2023-10-24 13:11:49	N/A	6	-
2085	3.27.000402	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	2023-09-22 12:57:44	N/A	2	-
2086	3.27.000403	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	2023-10-25 16:34:53	5	5	-
2087	3.27.000404	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	2023-10-25 17:55:06	4	2	-
2088	3.27.000405	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2023-10-25 15:08:26	4	2	-
2089	3.27.000406	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	2023-10-25 11:33:42	1	1	-
2090	3.27.000407	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Korporasi Petani	Unit	2023-10-25 11:34:42	1	1	-
2091	3.27.000408	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Laboratorium	Unit	2023-10-25 18:52:36	1	1	-
2092	3.27.000415	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Kasus	2023-10-25 17:35:19	1	1	-
2093	3.27.000417	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	2023-10-24 23:14:47	150	600	-
2094	3.27.000418	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	2023-10-25 15:48:06	N/A	234	-
2095	3.27.000420	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	2023-10-25 10:35:54	N/A	11.267	-
2096	3.27.000424	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	2023-10-25 16:07:02	N/A	2.043	-
2097	3.27.000428	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	2023-09-13 10:37:00	N/A	9.410	-
2098	3.27.000433	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	2023-09-26 12:52:07	N/A	50	-
2099	3.27.000434	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	2023-09-26 12:55:36	N/A	50	-
2100	3.27.000435	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	2023-09-13 10:29:13	N/A	27.9	-
2101	3.27.000436	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	2023-09-13 10:35:04	N/A	27.9	-
2102	3.27.000437	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	2023-09-13 10:24:22	N/A	95	-
2103	3.27.000438	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	2023-09-13 10:30:20	N/A	30	-
2104	3.27.000441	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	2023-10-24 23:39:23	70	100	-
2105	3.27.000442	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	2023-10-25 18:54:31	70	100	-
2106	3.27.000443	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	2023-10-12 14:55:45	2	1	-
2107	3.27.000445	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	2023-10-12 14:53:15	1	2	-
2108	3.27.000449	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	2023-10-25 18:53:17	150	600	-
2109	3.27.000463	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	2023-10-25 18:50:49	5	5	-
2110	3.27.000470	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	2023-10-24 23:29:22	2	2	-
2111	3.27.000471	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	2023-10-24 23:31:16	5	5	-
2112	3.27.000472	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	2023-10-24 23:30:12	5	5	-
2113	3.27.000474	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	2023-10-25 10:32:44	46	68	-
2114	3.27.000476	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	2024-10-09 14:05:33	44.258	42.493	-
2115	3.27.000480	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Unit	2023-10-25 10:54:02	684	1350	-
2116	3.27.000483	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	2023-10-25 11:30:58	N/A	15	-
2117	3.27.000484	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	2023-10-25 11:32:24	N/A	15	-
2118	3.27.000486	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	2023-10-25 10:37:20	72	68	-
2119	3.27.000493	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	2023-10-25 10:46:17	N/A	5	-
2120	3.27.000494	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	2023-10-25 10:46:55	N/A	5	-
2121	3.27.000497	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	2023-10-25 18:41:32	750	695	-
2122	3.27.000498	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	2023-10-24 23:16:56	750	695	-
2123	3.27.000500	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	2023-10-25 11:27:56	78	96	-
2124	3.27.000503	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	2023-10-24 14:08:34	1	1	-
2125	3.27.000506	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	2023-10-25 18:53:07	4	4	-
2126	3.27.000509	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	2023-10-24 23:46:10	0	0	-
2127	3.27.000510	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	2023-10-25 18:54:13	0	0	-
2128	3.27.000511	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pintu Air direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:17:59	N/A	2	-
2129	3.27.000516	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling	Unit	2023-10-24 14:06:23	1	1	-
2130	3.27.000517	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	2023-10-24 14:04:06	0	0	-
2131	3.27.000518	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi	Unit	2023-10-24 14:05:39	1	0	-
2132	3.27.000519	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	2023-10-24 14:04:40	1	1	-
2133	3.27.000528	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	2023-10-20 16:32:41	N/A	N/A	-
2134	3.27.000529	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	2023-10-25 17:56:02	6	10	-
2135	3.27.000530	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	2024-10-09 14:46:31	-	-	-
2136	3.27.000534	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	2023-10-20 16:19:54	14	14	-
2137	3.27.000543	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara	Unit	2024-10-09 15:02:22	-		-
2138	3.27.000548	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	2023-10-25 17:47:31	66	26	-
2139	3.27.000549	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Produksi HPT	Ton	2023-10-25 17:48:18	N/A	1.5	-
2140	3.27.000550	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Puskeswan yang dibangun	Unit	2023-10-25 18:26:00	0	0	-
2141	3.27.000551	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:26:14	1	0	-
2142	3.27.000554	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	2023-10-24 23:41:22	4	4	-
2143	3.27.000555	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	2023-10-24 23:42:56	2	2	-
2144	3.27.000556	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	2023-09-22 12:17:09	25	14	-
2145	3.27.000559	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	2023-10-25 15:02:05	2	3	-
2146	3.27.000560	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	2023-09-26 14:08:28	N/A	5	-
2147	3.27.000565	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	2023-10-25 18:30:09	0	0	-
2148	3.27.000579	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	2023-10-25 11:21:38	52	52	-
2149	3.27.000583	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	2023-10-25 14:52:57	0	10	-
2150	3.27.000585	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	2023-10-25 14:50:24	44.258	42.293	-
2151	3.27.000586	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Unit	2023-10-25 14:53:52	0	68	-
2152	3.27.000587	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	2023-10-25 11:16:34	15	15	-
2153	3.27.000588	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	2023-10-24 23:47:49	2	5	-
2154	3.27.000589	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	2023-10-24 23:44:06	2	5	-
2155	3.27.000590	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	2023-10-24 23:44:45	200	200	-
2156	3.27.000599	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	2023-10-25 19:12:10	14	14	-
2157	3.27.000602	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah wilayah terkendali Zoonosis	Wilayah	2023-10-25 17:34:17	14	14	-
2158	3.27.000603	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	2023-10-24 23:14:18	1	1	-
2159	3.27.000611	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luas kawasan hortikultura	Ha	2023-09-26 14:33:01	6.864	9.012	-
2160	3.27.000612	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luas kawasan perkebunan	Ha	2023-10-24 13:36:16	1481.08	3309.88	-
2161	3.27.000614	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	2024-10-01 17:01:04	94.250	86.636	-
2162	3.27.000615	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	2023-10-25 18:01:54	56530	56530	-
2163	3.27.000617	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	2024-10-08 16:20:35	1010	1010	-
2164	3.27.000619	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	2023-10-25 18:00:06	55520	55520	-
2165	3.27.000632	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Dosis	2023-10-25 17:54:41	1039	2483	-
2166	3.27.000636	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Laporan	2023-10-25 18:58:34	5	5	-
2167	3.27.000641	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	2023-10-24 23:38:25	2	2	-
2168	3.27.000649	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Laporan	2023-10-25 19:36:56	0	0	-
2169	3.30.000001	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	2023-11-01 10:41:56	40	40	-
2170	3.30.000014	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		21	28	-
2171	3.30.000015	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Gudang yang telah terdaftar	Unit	2023-11-01 11:03:34	18	5	-
2172	3.30.000019	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		16	16	-
2173	3.30.000020	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		16	16	-
2174	3.30.000022	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kegiatan		n/a	1	-
2175	3.30.000023	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan		328	328	-
2176	3.30.000024	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kegiatan		n/a	n/a	-
2177	3.30.000025	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		5	5	-
2178	3.30.000026	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kegiatan		n/a	n/a	-
2179	3.30.000045	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Kegiatan		n/a	1	-
2180	3.30.000046	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan		n/a	1	-
2181	3.30.000047	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Kegiatan		n/a	n/a	-
2182	3.30.000048	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit		16	16	-
2183	3.30.000049	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit		1	1	-
2184	3.30.000057	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		2	2	-
2185	3.30.000058	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		2	2	-
2186	3.30.000060	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	2023-11-01 16:44:21	2	1	-
2187	3.30.000061	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	2023-11-01 16:45:14	51.104.008	42.500.048	-
2188	3.30.000062	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kegiatan		21	23	-
2189	3.30.000063	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan		8420	10788	-
2190	3.30.000064	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan		499	485	-
2191	3.30.000065	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan		2407	2981	-
2192	3.30.000066	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan		0	0	-
2193	3.30.000067	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha		328	328	-
2194	3.30.000070	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha		16	16	-
2195	3.30.000071	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		0	0	-
2196	3.30.000073	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan		3	3	-
2197	3.30.000078	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Kegiatan		3	3	-
2198	3.30.000081	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kegiatan	2023-11-01 16:47:25	0	0	-
2199	3.30.000098	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan	Unit		n/a	2	-
2200	3.30.000099	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit		51.104.008	42.500.048	-
2201	3.30.000103	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		0	0	-
2202	3.30.000104	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Unit		3	3	-
2203	3.30.000107	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit		21	28	-
2204	3.30.000108	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM		34.419	34.419	-
2205	3.31.000001	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan		4	3	-
2206	3.31.000007	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan		n/a	60	-
2207	3.31.000013	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan		n/a	1	-
2208	3.31.000014	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan		4	3	-
2209	3.31.000016	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan		415	793	-
2210	3.31.000017	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan		n/a	1	-
2211	3.31.000029	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan		1	1	-
2212	3.32.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:47:48	n/a	1	-
2213	3.32.000002	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:48:12	13	20	-
2214	3.32.000003	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	2024-11-08 14:48:24	0	1	-
2215	3.32.000004	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:48:41	13	20	-
2216	3.32.000005	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:49:37	13	20	-
2217	3.32.000006	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	2024-11-08 14:49:10	0	1	-
2218	3.32.000008	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:49:59	0	1	-
2219	3.32.000012	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	2024-11-08 14:51:51	0	1	-
2220	3.32.000013	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:52:03	13	20	-
2221	3.32.000029	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina	Kepala Keluarga	2024-11-08 16:03:43	0	1	-
2222	3.32.000030	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:58:33	13	20	-
2223	3.32.000031	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	2024-11-08 16:29:20	0	1	-
2224	3.32.000032	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	2024-11-08 14:59:53	0	1	-
2225	3.32.000033	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:00:08	0	1	-
2226	3.32.000034	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan.	Orang	2024-11-08 15:00:26	0	1	-
2227	3.32.000036	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:01:04	0	1	-
2228	3.32.000039	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	2024-11-08 15:55:23	0	1	-
2229	3.32.000040	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	2024-11-08 15:55:46	0	1	-
2230	3.32.000045	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi	2024-11-08 15:05:05	1	n/a	-
2231	3.32.000046	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Luas tanah	Hektar	2024-11-08 15:54:14	n/a	2.5	-
2232	3.32.000052	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:44:58	0	1	-
2233	3.32.000053	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:41:45	0	1	-
2234	3.32.000054	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:40:44	0	1	-
2235	3.32.000055	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:39:17	0	1	-
2236	3.32.000056	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	2024-11-08 15:37:47	0	1	-
2237	3.32.000058	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan	Paket	2024-11-08 15:34:21	0	1	-
2238	3.32.000059	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	2024-11-08 15:29:43	0	1	-
2239	4.01.000001	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	1	-
2240	4.01.000002	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	-
2241	4.01.000003	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen		1	1	-
2242	4.01.000004	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen		1	1	-
2243	4.01.000005	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen		4	4	-
2244	4.01.000006	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan		1	1	-
2245	4.01.000007	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen		1	1	-
2246	4.01.000008	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen		1	1	-
2247	4.01.000010	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen		1	1	-
2248	4.01.000011	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen		1	1	-
2249	4.01.000012	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen		2	1	-
2250	4.01.000013	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen		3	3	-
2251	4.01.000014	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		1	1	-
2252	4.01.000015	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen		13	15	-
2253	4.01.000016	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen		8	9	-
2254	4.01.000017	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan		21	25	-
2255	4.01.000019	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga		352	351	-
2256	4.01.000020	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen		1	1	-
2257	4.01.000021	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen		2	2	-
2258	4.01.000022	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen		50	100	-
2259	4.01.000026	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen		72	67	-
2260	4.01.000027	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen		699	431	-
2261	4.01.000028	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen		72	67	-
2262	4.01.000029	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen		11	13	-
2263	4.01.000030	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus		4	8	-
2264	4.01.000032	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen		2	3	-
2265	4.01.000033	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen		2	2	-
2266	4.01.000042	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1	1	-
2267	4.01.000043	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1	1	-
2268	4.01.000044	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1	1	-
2269	4.01.000045	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan		1	1	-
2270	4.01.000046	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1	1	-
2271	4.01.000047	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1	1	-
2272	4.01.000048	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	2024-02-22 11:11:31	15	22	-
2273	4.01.000049	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		1	1	-
2274	4.01.000050	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		1	1	-
2275	4.01.000140	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		2	115	-
2276	4.01.000141	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen		72	67	-
2277	4.01.000142	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		30	49	-
2278	4.01.000143	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen		1	1	-
2279	4.01.000144	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan		52	75	-
2280	4.01.000145	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		15	15	-
2281	4.01.000146	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		2	3	-
2282	4.01.000147	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		2	2	-
2283	4.01.000148	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen		1	2	-
2284	4.01.000150	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		6	6	-
2285	4.01.000151	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		4	1	-
2286	4.01.000152	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		12	12	-
2287	4.01.000153	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		1	1	-
2288	4.01.000154	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		1	1	-
2289	4.01.000155	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		1	1	-
2290	4.01.000164	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen		1	1	-
2291	4.02.000001	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumentasi DPRD	Dokumen		12	12	-
2292	4.02.000002	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	2024-08-19 09:01:07	0	0	-
2293	4.02.000004	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Publikasi DPRD	Dokumen		12	12	-
2294	4.02.000005	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen		0	0	-
2295	4.02.000006	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen		1	1	-
2296	4.02.000007	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		1	1	-
2297	4.02.000008	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen		11	13	-
2298	4.02.000009	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		1	1	-
2299	4.02.000010	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		6	6	-
2300	4.02.000011	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		0	0	-
2301	4.02.000012	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang		0	0	-
2302	4.02.000013	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		1	1	-
2303	4.02.000014	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		1	1	-
2304	4.02.000015	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		1	1	-
2305	4.02.000016	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen		1	0	-
2306	4.02.000017	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		0	0	-
2307	4.02.000018	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		1	1	-
2308	4.02.000019	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		1	1	-
2309	4.02.000020	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		1	1	-
2310	4.02.000021	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		1	1	-
2311	4.02.000022	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		1	1	-
2312	4.02.000023	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		0	0	-
2313	4.02.000024	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		1	1	-
2314	4.02.000025	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		1	1	-
2315	4.02.000026	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		1	1	-
2316	4.02.000027	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		0	0	-
2317	4.02.000028	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		6	6	-
2318	4.02.000029	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		6	6	-
2319	4.02.000030	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Tenaga Ahli Fraksi	Orang		7	7	-
2320	4.02.000031	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen		12	12	-
2321	4.02.000032	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1	1	-
2322	4.02.000033	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		12	12	-
2323	4.02.000034	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		21	28	-
2324	4.02.000035	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		1	1	-
2325	4.02.000036	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		150	150	-
2326	4.02.000038	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		0	0	-
2327	4.02.000039	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		0	0	-
2328	4.02.000040	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen		0	0	-
2329	4.02.000041	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen		4	4	-
2330	4.02.000042	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		8	8	-
2331	4.02.000043	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan		15	15	-
2332	4.02.000044	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		10	5	-
2333	4.02.000045	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		46	48	-
2334	4.02.000046	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen		2	2	-
2335	4.02.000047	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen		12	12	-
2336	4.02.000048	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen		1	1	-
2337	4.02.000055	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		11	13	-
2338	4.02.000063	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		1	0	-
2339	5.01.000001	5.01 - PERENCANAAN	Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	2023-10-18 17:35:49	1	1
2340	5.01.000002	5.01 - PERENCANAAN	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2023-10-02 15:22:07	14	14	14
2341	5.01.000003	5.01 - PERENCANAAN	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	2023-10-18 17:42:26	1	1
2342	5.01.000004	5.01 - PERENCANAAN	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2023-10-18 17:42:33	1	1
2343	5.01.000005	5.01 - PERENCANAAN	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2023-10-02 15:31:04	1	1	-
2344	5.01.000007	5.01 - PERENCANAAN	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2024-01-05 11:29:58	2	2	-
2345	5.01.000009	5.01 - PERENCANAAN	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2023-10-18 17:42:41	41	41	-
2346	5.01.000010	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2023-10-18 17:42:49	2	2	-
2347	5.01.000012	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2023-10-18 17:43:07	2	2	-
2348	5.01.000013	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2023-10-18 17:43:15	2	2	-
2349	5.01.000014	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2023-10-18 17:43:24	2	2	-
2350	5.01.000015	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2023-10-02 15:52:44	6	6	-
2351	5.01.000016	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2023-10-02 15:53:28	24	24	-
2352	5.01.000017	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2023-10-02 15:54:02	4	4	-
2353	5.01.000018	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2023-10-02 15:54:26	3	3	-
2354	5.01.000019	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2023-10-02 15:55:26	5	4	-
2355	5.01.000022	5.01 - PERENCANAAN	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2023-10-18 17:43:46	1	1	-
2356	5.01.000023	5.01 - PERENCANAAN	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	2023-10-18 17:43:56	N/A	N/A	-
2357	5.01.000024	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2023-10-18 17:44:42	3	3	-
2358	5.01.000025	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2023-10-18 17:44:50	2	2	-
2359	5.01.000026	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2023-10-18 17:45:08	2	2	-
2360	5.01.000027	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2023-10-18 17:45:19	6	6	-
2361	5.01.000028	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2023-10-18 17:45:26	24	24	-
2362	5.01.000029	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2023-10-18 17:45:33	4	4	-
2363	5.01.000030	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2023-10-18 17:45:40	2	2	-
2364	5.01.000031	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2023-10-18 17:45:49	6	6	-
2365	5.01.000032	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2023-10-18 17:45:56	24	24	-
2366	5.01.000033	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2023-10-18 17:46:03	4	4	-
2367	5.01.000034	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2023-10-18 17:46:12	3	3	-
2368	5.01.000035	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2023-10-18 17:46:20	2	2	-
2369	5.01.000036	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2023-10-18 17:46:27	2	2	-
2370	5.01.000037	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2023-10-18 17:46:33	2	2	-
2371	5.01.000038	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2023-10-18 17:46:40	2	2	-
2372	5.01.000039	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2023-10-18 17:46:50	2	2	-
2373	5.01.000040	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2023-10-18 17:42:09	2	2	-
2374	5.01.000041	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	2023-10-18 17:42:02	2	2	-
2375	5.01.000042	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2023-10-18 17:41:54	2	2	-
2376	5.01.000043	5.01 - PERENCANAAN	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2023-10-18 17:41:48	2	2	-
2377	5.01.000044	5.01 - PERENCANAAN	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	2023-10-18 17:41:42	41	41	-
2378	5.01.000046	5.01 - PERENCANAAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2023-10-18 17:41:11	1	1	-
2379	5.01.000048	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:41:02	2	2	-
2380	5.01.000049	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:40:53	2	2	-
2381	5.01.000050	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:40:11	6	6	-
2382	5.01.000051	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:47:05	24	24	-
2383	5.01.000052	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:39:59	4	4	-
2384	5.01.000053	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:39:44	3	3	-
2385	5.01.000054	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:39:11	2	2	-
2386	5.01.000055	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:39:03	2	2	-
2387	5.01.000056	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:38:33	3	3	-
2388	5.01.000057	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:38:15	24	24	-
2389	5.01.000058	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:37:57	4	4	-
2390	5.01.000059	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:37:40	3	3	-
2391	5.01.000060	5.01 - PERENCANAAN	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	2023-10-18 17:37:11	41	41	-
2392	5.01.000061	5.01 - PERENCANAAN	Peserta Konsultasi Publik	Orang	2023-10-18 17:36:50	338	354	-
2393	5.01.000064	5.01 - PERENCANAAN	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2023-10-02 16:48:52	2	2	-
2394	5.01.000065	5.01 - PERENCANAAN	Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2023-10-02 16:50:04	285	227	-
2395	5.02.000001	5.02 - KEUANGAN	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		150	150	150
2396	5.02.000002	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		150	150	150
2397	5.02.000007	5.02 - KEUANGAN	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		300	300	300
2398	5.02.000008	5.02 - KEUANGAN	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		300	300	300
2399	5.02.000009	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		250	48	48
2400	5.02.000026	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		240	48	48
2401	5.02.000028	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		232	232	232
2402	5.02.000030	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		42	42	42
2403	5.02.000032	5.02 - KEUANGAN	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan		42	42	42
2404	5.02.000034	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		8715	8000	5000
2405	5.02.000036	5.02 - KEUANGAN	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		42	42	42
2406	5.02.000038	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		4	4	4
2407	5.02.000040	5.02 - KEUANGAN	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		2	2	2
2408	5.02.000043	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		3	3	3
2409	5.02.000045	5.02 - KEUANGAN	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		1	1	1
2410	5.02.000056	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		12	12	12
2411	5.02.000057	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		12	12	12
2412	5.02.000062	5.02 - KEUANGAN	Standar Harga yang Disusun	Dokumen		125	125	125
2413	5.02.000064	5.02 - KEUANGAN	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		5	5	5
2414	5.02.000065	5.02 - KEUANGAN	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		5	5	5
2415	5.02.000066	5.02 - KEUANGAN	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		12	12	12
2416	5.02.000067	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		12	12	12
2417	5.02.000068	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		12	12	12
2418	5.02.000069	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		5	5	5
2419	5.02.000071	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		36	36	36
2420	5.02.000072	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		20	20	20
2421	5.02.000073	5.02 - KEUANGAN	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		2	2	2
2422	5.02.000074	5.02 - KEUANGAN	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		105	105	105
2423	5.02.000075	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		3	3	3
2424	5.02.000077	5.02 - KEUANGAN	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1	1	1
2425	5.02.000079	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		110	110	110
2426	5.02.000080	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		60800	60800	60800
2427	5.02.000081	5.02 - KEUANGAN	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		60143	60143	60143
2428	5.02.000086	5.02 - KEUANGAN	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		480	480	480
2429	5.02.000088	5.02 - KEUANGAN	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0	0	0
2430	5.02.000117	5.02 - KEUANGAN	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		2	2	2
2431	5.02.000123	5.02 - KEUANGAN	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		110	110	110
2432	5.03.000001	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	2023-12-07 13:02:57	N/A	N/A	-
2433	5.03.000003	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		1	1	-
2434	5.03.000004	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan		N/A	N/A	-
2435	5.03.000005	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen		N/A	N/A	-
2436	5.03.000006	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		441	494	-
2437	5.03.000007	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan		N/A	N/A	-
2438	5.03.000008	5.03 - KEPEGAWAIAN	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		N/A	N/A	-
2439	5.03.000009	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen		N/A	N/A	-
2440	5.03.000010	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		11	2	-
2441	5.03.000011	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		7860	7856	-
2442	5.03.000012	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan		N/A	N/A	-
2443	5.03.000013	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		310	106	-
2444	5.03.000014	5.03 - KEPEGAWAIAN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		1114	1143	-
2445	5.03.000015	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		95	8	-
2446	5.03.000016	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		N/A	N/A	-
2447	5.03.000017	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		N/A	N/A	-
2448	5.03.000018	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen		N/A	N/A	-
2449	5.03.000019	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		N/A	N/A	-
2450	5.03.000020	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen		N/A	N/A	-
2451	5.03.000021	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang		N/A	N/A	-
2452	5.03.000022	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan		N/A	N/A	-
2453	5.03.000023	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang		N/A	N/A	-
2454	5.03.000025	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang		N/A	N/A	-
2455	5.03.000026	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan		N/A	N/A	-
2456	5.03.000027	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan		N/A	N/A	-
2457	5.03.000028	5.03 - KEPEGAWAIAN	Fungsional ASN yang Dibina	Orang		N/A	0	-
2458	5.03.000029	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen		N/A	N/A	-
2459	5.03.000030	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan		N/A	N/A	-
2460	5.03.000031	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		N/A	N/A	-
2461	5.03.000032	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		48	48	-
2462	5.03.000033	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan		N/A	N/A	-
2463	5.03.000034	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		N/A	164	-
2464	5.03.000035	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang		35	62	-
2465	5.03.000036	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen		N/A	N/A	-
2466	5.03.000037	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		200	131	-
2467	5.03.000038	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		92	3	-
2468	5.03.000039	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen		140	7	-
2469	5.03.000040	5.03 - KEPEGAWAIAN	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan		140	2	-
2470	5.03.000047	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen		N/A	5	-
2471	5.03.000059	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang		N/A	131	-
2472	5.03.000061	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang		N/A	N/A	-
2473	5.03.000064	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen		N/A	N/A	-
2474	5.03.000065	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang		N/A	N/A	-
2475	5.03.000066	5.03 - KEPEGAWAIAN	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan		N/A	N/A	-
2476	5.03.000067	5.03 - KEPEGAWAIAN	Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen		N/A	N/A	-
2477	5.03.000068	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN Fungsional yang Dibina	Orang		N/A	N/A	-
2478	5.03.000069	5.03 - KEPEGAWAIAN	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang		N/A	N/A	-
2479	5.04.000001	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		N/A	N/A	-
2480	5.04.000002	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		N/A	N/A	-
2481	5.04.000003	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		1722	131	-
2482	5.04.000004	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen		N/A	N/A	-
2483	5.04.000005	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen		N/A	N/A	-
2484	5.04.000006	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen		N/A	N/A	-
2485	5.04.000007	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang		N/A	N/A	-
2486	5.04.000008	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan		N/A	N/A	-
2487	5.04.000009	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		N/A	N/A	-
2488	5.04.000010	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		N/A	N/A	-
2489	5.04.000011	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang		N/A	N/A	-
2490	5.04.000012	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen		N/A	N/A	-
2491	5.04.000013	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		N/A	N/A	-
2492	5.04.000014	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		N/A	N/A	-
2493	5.04.000015	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		N/A	N/A	-
2494	5.04.000016	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi		N/A	N/A	-
2495	5.04.000017	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan		N/A	N/A	-
2496	5.04.000021	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen		N/A	N/A	-
2497	5.04.000022	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		N/A	N/A	-
2498	5.04.000023	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga		N/A	N/A	-
2499	5.04.000024	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang		N/A	N/A	-
2500	5.04.000027	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		N/A	N/A	-
2501	5.04.000028	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		2	3	-
2502	5.04.000029	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen		N/A	N/A	-
2503	5.04.000032	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		N/A	N/A	-
2504	5.04.000034	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan		N/A	N/A	-
2505	5.05.000002	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan		N/A	N/A	-
2506	5.05.000006	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan		N/A	N/A	-
2507	5.05.000007	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan		N/A	N/A	-
2508	5.05.000008	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan		N/A	N/A	-
2509	5.05.000009	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan		N/A	N/A	-
2510	5.05.000011	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan		N/A	N/A	-
2511	5.05.000013	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi		N/A	N/A	-
2512	5.05.000014	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan		N/A	N/A	-
2513	5.05.000016	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen		N/A	N/A	-
2514	5.05.000017	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		N/A	N/A	-
2515	5.05.000018	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen		N/A	N/A	-
2516	5.05.000019	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen		N/A	N/A	-
2517	5.05.000020	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		N/A	N/A	-
2518	5.05.000021	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen		N/A	N/A	-
2519	5.05.000022	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen		N/A	N/A	-
2520	5.05.000023	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen		N/A	N/A	-
2521	5.05.000024	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		N/A	N/A	-
2522	5.05.000025	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen		N/A	N/A	-
2523	5.05.000026	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen		N/A	N/A	-
2524	5.05.000027	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen		N/A	1	-
2525	5.05.000028	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		N/A	1	-
2526	5.05.000029	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen		N/A	N/A	-
2527	5.05.000030	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen		N/A	N/A	-
2528	5.05.000031	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen		N/A	N/A	-
2529	5.05.000033	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		N/A	N/A	-
2530	5.05.000035	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		N/A	N/A	-
2531	5.05.000036	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen		N/A	N/A	-
2532	5.05.000037	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen		N/A	N/A	-
2533	5.05.000038	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen		N/A	N/A	-
2534	5.05.000039	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen		N/A	N/A	-
2535	5.05.000040	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		N/A	1	-
2536	5.05.000041	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan		N/A	N/A	-
2537	5.05.000042	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan		N/A	1	-
2538	5.05.000043	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		1	1	-
2539	5.05.000044	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan		N/A	N/A	-
2540	5.05.000048	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan		N/A	N/A	-
2541	5.05.000050	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		N/A	N/A	-
2542	5.05.000051	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan		N/A	N/A	-
2543	5.05.000052	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan		N/A	N/A	-
2544	5.05.000057	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan		N/A	N/A	-
2545	5.05.000059	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan		N/A	N/A	-
2546	5.05.000062	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan		N/A	N/A	-
2547	5.06.000001	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen		-	-	-
2548	5.06.000002	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen		-	-	-
2549	5.06.000003	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen		-	-	-
2550	5.06.000004	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen		-	-	-
2551	5.06.000005	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen		-	-	-
2552	5.06.000006	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen		-	-	-
2553	5.06.000007	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		-	-	-
2554	5.06.000008	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		-	-	-
2555	5.06.000009	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		-	-	-
2556	5.06.000012	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		-	-	-
2557	5.06.000014	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen		-	-	-
2558	5.06.000015	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen		-	-	-
2559	5.06.000016	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan		-	-	-
2560	5.06.000019	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen	2024-10-23 17:28:36	-	-	-
2561	5.06.000021	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Laporan	2024-10-23 16:47:52	-	-	-
2562	5.06.000026	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan	2024-10-21 10:57:50	-	-	-
2563	5.06.000027	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Hasil Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen	2024-10-21 10:59:22	-	-	-
2564	5.06.000030	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen	2024-10-21 11:02:12	-	-	-
2565	5.06.000031	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Dokumen	2024-10-21 11:03:11	-	-	-
2566	5.06.000033	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Laporan	2024-10-21 11:04:42	-	-	-
2567	5.06.000039	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun	Dokumen	2024-10-23 16:39:02	-	-	-
2568	5.06.000040	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Dokumen	2024-10-23 16:42:36	-	-	-
2569	5.06.000041	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Hasil Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Laporan	2024-10-23 16:44:26	-	-	-
2570	5.06.000042	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan	2024-10-23 16:46:22	-	-	-
2571	5.06.000043	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan	2024-10-23 16:47:24	-	-	-
2572	5.06.000044	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN	Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen	2024-10-23 17:45:15	-	-	-
2573	5.07.000001	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan		-	-	-
2574	5.07.000002	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan		-	-	-
2575	5.07.000003	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan		-	-	-
2576	5.07.000004	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan		-	-	-
2577	5.07.000005	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan		-	-	-
2578	6.01.000001	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		4	17	8
2579	6.01.000002	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		20	31	1
2580	6.01.000003	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		10	121	17
2581	6.01.000004	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		10	135	10
2582	6.01.000007	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		88	65	1
2583	6.01.000008	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		2	13	7
2584	6.01.000009	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		15	89	2
2585	6.01.000010	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		2	6	2
2586	6.01.000012	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		10	41	2
2587	6.01.000013	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		25	33	33
2588	6.01.000014	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		12	33	5
2589	6.01.000015	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		6	41	41
2590	6.01.000020	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		5	29	29
2591	7.01.000001	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Dokumen		1		-
2592	7.01.000002	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah	Unit				-
2593	7.01.000003	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah	Unit		0	n/a	-
2594	7.01.000004	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat	Unit		n/a		-
2595	7.01.000005	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang	Unit		n/a	1	-
2596	7.01.000006	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen		n/a		-
2597	7.01.000007	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat			n/a	-
2598	7.01.000008	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen				-
2599	7.01.000009	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan				-
2600	7.01.000010	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga			n/a	-
2601	7.01.000011	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan				-
2602	7.01.000012	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan			1	-
2603	7.01.000013	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan		n/a	n/a	-
2604	7.01.000014	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan			n/a	-
2605	7.01.000015	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan		n/a		-
2606	7.01.000016	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Layanan				-
2607	7.01.000017	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus	Liter		17566		-
2608	7.01.000018	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	KDO Kecamatan yang Dipelihara	Unit				-
2609	7.01.000019	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Dokumen				-
2610	7.01.000020	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan			1	-
2611	7.01.000021	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan		n/a		-
2612	7.01.000022	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan		1	n/a	-
2613	7.01.000023	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan				-
2614	7.01.000024	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan			1	-
2615	7.01.000025	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Dokumen				-
2616	7.01.000026	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dipelihara	Unit				-
2617	7.01.000027	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	Unit		n/a	n/a	-
2618	7.01.000028	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		n/a		-
2619	7.01.000029	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			14	-
2620	7.01.000030	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen			n/a	-
2621	7.01.000031	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan				-
2622	7.01.000032	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				-
2623	7.01.000033	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		n/a		-
2624	7.01.000034	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit				-
2625	7.01.000035	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen			n/a	-
2626	7.01.000036	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan				-
2627	7.01.000037	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan				-
2628	7.01.000038	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan				-
2629	7.01.000039	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen			n/a	-
2630	7.01.000040	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				-
2631	7.01.000041	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		34	34	-
2632	7.01.000042	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		n/a		-
2633	7.01.000043	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		n/a	n/a	-
2634	7.01.000044	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan			5	-
2635	7.01.000045	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan				-
2636	7.01.000047	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit			6	-
2637	7.01.000048	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan				-
2638	7.01.000049	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			n/a	-
2639	7.01.000050	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen				-
2640	7.01.000051	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		1		-
2641	7.01.000052	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen				-
2642	7.01.000053	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		10		-
2643	7.01.000056	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga				-
2644	7.01.000058	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga				-
2645	7.01.000060	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		n/a	n/a	-
2646	7.01.000061	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga				-
2647	7.01.000062	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga		n/a		-
2648	7.01.000066	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Dokumen		n/a		-
2649	7.01.000067	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang				-
2650	7.01.000068	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Hasil Peresmian Mukim	Dokumen				-
2651	7.01.000069	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Pelantikan Imeum Mukim	Laporan				-
2652	7.01.000070	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan	Unit				-
2653	7.01.000071	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan				-
2654	7.01.000072	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		38		-
2655	7.01.000073	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan			30	-
2656	7.01.000076	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		29	42	-
2657	7.01.000077	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		1	1043	-
2658	7.01.000078	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang			445	-
2659	7.01.000079	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang				-
2660	7.01.000080	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang				-
2661	7.01.000081	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		n/a		-
2662	7.01.000082	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat				-
2663	7.01.000083	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		n/a		-
2664	7.01.000084	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen			1	-
2665	7.01.000085	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen				-
2666	7.01.000086	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen				-
2667	7.01.000087	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen				-
2668	7.01.000088	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		n/a	n/a	-
2669	7.01.000089	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen				-
2670	7.01.000090	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1		-
2671	7.01.000091	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen		51		-
2672	7.01.000092	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen		1		-
2673	7.01.000093	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		-
2674	7.01.000094	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen			20	-
2675	7.01.000095	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		38	1	-
2676	7.01.000096	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen				-
2677	7.01.000097	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		1		-
2678	7.01.000098	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen				-
2679	7.01.000099	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen				-
2680	7.01.000100	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen				-
2681	7.01.000101	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		21	1	-
2682	7.01.000102	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan		21	1	-
2683	8.01.000001	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Anggota Paskibraka	Orang	2024-01-11 21:23:21	30	30	-
2684	8.01.000002	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Calon Paskibraka	Orang	2024-01-11 21:22:41	30	30	-
2685	8.01.000003	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	2024-01-11 21:23:43	1	1	-
2686	8.01.000004	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	2024-01-11 21:24:08	N/A	N/A	-
2687	8.01.000005	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	2024-01-11 21:26:32	1	1	-
2688	8.01.000006	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	2024-01-11 21:29:01	15	15	-
2689	8.01.000007	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	2024-01-11 21:32:03	N/A	N/A	-
2690	8.01.000008	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	2024-01-11 21:33:55	1	1	-
2691	8.01.000009	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	2024-01-11 21:34:18	1	1	-
2692	8.01.000010	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	2024-01-11 21:35:20	N/A	N/A	-
2693	8.01.000011	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	2024-01-11 21:41:40	2	2	-
2694	8.01.000012	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	2024-01-11 21:42:37	N/A	N/A	-
2695	8.01.000013	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	2024-01-11 21:43:49	N/A	N/A	-
2696	8.01.000014	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	2024-01-11 21:47:26	40	40	-
2697	8.01.000015	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	2024-01-11 21:51:15	15	15	-
2698	8.01.000016	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	2024-01-11 22:21:34	3	3	-
2699	8.01.000017	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pamong/Pengasuh	Orang	2024-01-11 21:54:08	10	10	-
2700	8.01.000018	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	2024-01-11 21:55:13	10	10	-
2701	8.01.000019	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelatih Paskibraka	Orang	2024-01-11 21:56:09	3	3	-
2702	8.01.000020	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	2024-01-11 21:57:23	1	1	-
2703	8.01.000021	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	2024-01-11 21:58:10	N/A	N/A	-
2704	8.01.000022	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	2024-01-11 21:58:54	N/A	N/A	-
2705	8.01.000023	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	2024-01-11 22:00:55	N/A	N/A	-
2706	8.01.000024	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	2024-01-11 22:01:30	N/A	N/A	-
2707	8.01.000025	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peserta Calon Paskibraka	Orang	2024-01-11 22:03:36	30	30	-
2708	8.01.000026	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	2024-01-11 22:08:56	830	830	-
2709	8.01.000027	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	2024-01-11 22:10:12	N/A	N/A	-
2710	8.01.000028	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	2024-01-11 22:21:03	N/A	N/A	-
2711	8.01.000029	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	2024-01-11 22:26:29	N/A	N/A	-
2712	8.01.000030	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	2024-01-11 22:26:57	830	830	-
2713	8.01.000031	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Purnapaskibraka	Orang	2024-01-11 22:30:55	30	30	-
2714	8.01.000032	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	2024-01-11 22:31:42	N/A	N/A	-
2715	8.01.000033	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	2024-01-11 22:32:41	1	1	-
2716	8.01.000034	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	2024-01-11 22:33:32	8	8 tim	-
2717	8.01.000035	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	2024-01-11 22:34:40	8	8 tim	-
2718	8.01.000036	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	2024-01-11 22:36:22	1	1	-
2719	8.01.000037	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	2024-01-11 22:39:38	0	0	-
2720	8.01.000038	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	2024-01-11 22:39:50	0	0	-
2721	8.01.000039	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	2024-01-11 22:42:26	0	0	-
2722	8.01.000040	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 22:42:10	1	1	-
2723	8.01.000041	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2024-01-11 22:41:02	2280	4085	-
2724	8.01.000042	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2024-01-11 22:44:20	200	350	-
2725	8.01.000043	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	2024-01-11 22:51:38	1	1	-
2726	8.01.000045	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	2024-01-11 22:50:15	N/A	N/A	-
2727	8.01.000046	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	2024-01-11 22:48:29	1	1	-
2728	8.01.000047	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	2024-01-11 22:47:55	1	1	-
2729	8.01.000048	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	2024-01-11 22:47:07	N/A	N/A	-
2730	8.01.000049	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	2024-01-11 22:46:31	N/A	N/A	-
2731	8.01.000050	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Paskibraka	Orang	2024-01-11 22:45:58	30	30	-
2732	8.01.000051	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:33:31	1	1	-
2733	8.01.000052	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:27:11	1	1	-
2734	8.01.000053	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2024-01-11 10:28:51	600	3698	-
2735	8.01.000054	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2024-01-11 10:24:28	0	150	-
2736	8.01.000055	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	2024-01-11 10:26:41	12	12	-
2737	8.01.000057	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:28:37	1	1	-
2738	8.01.000059	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	2024-01-11 10:30:38	0	65	-
2739	8.01.000061	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:34:47	1	1	-
2740	8.01.000062	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:35:50	1	1	-
2741	8.01.000063	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2024-01-11 10:37:07	190	600	-
2742	8.01.000064	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2024-01-11 10:38:55	0	90	-
2743	8.01.000065	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	2024-01-11 10:39:37	12	12	-
2744	8.01.000066	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:44:01	1	1	-
2745	8.01.000067	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 10:46:24	1	1	-
2746	8.01.000068	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	2024-01-11 11:10:35	200	800	-
2747	8.01.000069	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	2024-01-11 11:11:32	56	60	-
2748	8.01.000070	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	2024-01-11 11:13:38	12	12	-
2749	8.01.000072	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2024-01-11 11:15:52	1	1	-
2750	8.01.000089	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	2024-01-15 10:29:49	1	1	-
2751	8.01.000091	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	2024-01-15 10:34:37	60	600	-
2752	8.01.000093	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	2024-01-15 10:36:43	12	12	-
2753	8.01.000094	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2024-01-15 10:38:35	1	1	-
2754	8.01.000104	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2024-01-11 10:42:27	12	12	-
2755	X.XX.000010	X.XX - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2024-09-25 09:39:06	-	-	-

E-Walidata

Pilih Tahun

TAUTAN

Diskominfo Jateng

Portal Demak

Dinkominfo Demak

Hallo Demak

Emergency Respon Demak

Satu Data Indonesia

Diskominfo Jateng

Portal Demak

Dinkominfo Demak

Hallo Demak

Emergency Respon Demak

Satu Data Indonesia