...

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

"Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur pentimg menuju pembangunan berkelanjutan"

Kita hidup di dunia yang semakin terbagi-bagi. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui.

Tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak merusak pada pembangunan negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan rasa dendam di antara komunitas yang bisa berlangsung hingga beberapa generasi. Kekerasan seksual, tindak kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur, dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam risiko.

SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalannya proses ini, selain juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global.

Pilih Tahun
-
Pilih Tujuan

No Indikator Satuan 2019 2020 2021
1 Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi % 100 100
2 Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Kabupaten OPD 100 100 125
3 Jumlah SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi % 42 42 42
4 Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan Kasus 7 35 0
5 Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir Surat Pengaduan kepada Bupati 1 0 0
6 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran % 98.79 99.02 94.5
7 Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah % 32.63 32.78 32.78
8 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur % 97.43 99.36 96.69
9 Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II % 9.1 4.3 5
10 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi % 14 12 12
11 Terselenggaranya dukungan pengadaan barang dan jasa pemerintah Paket 98.73 99.13 98.61
12 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Indeks 100 100 100
13 Prosentase peningkatan OPini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen 100 100 100
14 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui % 100 100 92.75
15 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indeks 3.9 3.91 4.409
16 Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum Perkara 0 0 0
17 Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu Perkara 5 10 40
18 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi kasus 1.16 0.46
19 Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan % 0 0 0
20 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir Kasus 6 0 0
21 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya % 100 100 100
22 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir -
23 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk - 0 0 0
24 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir kasus 0 0 0